TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Jaminan Kesehatan Kapitalis vs Islam


Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu. (CNNIndonesia.com 13/5/2020)

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu. 
Sungguh kebijakan tersebut menyakiti rakyat, karena imbas dari sistem ekonomi kapitalis yang di adopsi oleh negara selama ini saja telah menciptakan kondisi ekonomi yang carut marut dan  telah menyeret rakyat pada kondisi kemiskinan yang luar biasa. Jika masih di tambah dengan kebijakan kenaikan tarif BPJS, maka bisa di pastikan rakyat akan makin menderita ke depannya. 

Jaminan Kesehatan Kapitalis

Dalam sistem Kapitalis, negara berlepas tangan dari kewajiban untuk menjamin berbagai kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyatnya. Salah satunya adalah jaminan kesehatan. Saat ini jaminan kesehatan masyarakat diserahkan oleh negara kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai lembaga non pemerintah yang di tunjuk untuk menjamin kesehatan masyarakat.
Akibatnya, dalam operasionalnya BPJS memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat disandarkan pada premi yang dibayar oleh rakyat. Jika rakyat tidak membayar, mereka tidak berhak atas pelayanan kesehatan. Karena diwajibkan, jika telat atau tidak bayar, rakyat dikenai sanksi, baik denda atau sanksi administratif.
Pelayanan kesehatan rakyat bergantung pada jumlah premi yang dibayar rakyat. Itulah ide dasar operasional BPJS. Dan dalam kerangka berpikir asuransi social tersebut, tentu saja solusi jika BPJS mengalami defisit adalah dengan menaikkan iuran premi. Walhasil, dalam sistem Kapitalis fakta yang ada adalah menjual layanan kesehatan bukan memberikan layanan kesehatan. 

Jaminan Kesehatan Dalam Islam 

Berbeda antara Kapitalis dengan Islam. Di dalam Islam di letakkan dinding pemisah yang tebal antara kesehatan dan kapitalisasi. Karena Islam menetapkan bahwa negaralah yang berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat, mulai dari kebutuhan atas pangan, papan dan sandang, termasuk juga keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini seperti memperoleh dunia secara keseluruhan. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu. Rasulullah saw. bersabda:
Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia (HR at-Tirmidzi).

Atas dasar tersebut, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.  Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw.:
Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma.

Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim). 

Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).

Masih ada nas-nas lainnya yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil.  Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah.  Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.  Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya.  Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas.

Islam bukanlah aqidah ruhiyyah yang hanya mengatur aspek ubudiyyah. Akan tetapi Islam adalah agama yang sempurna dan meyeluruh yang juga mengatur masalah politik. Gambaran jaminan kesehatan oleh negara secara gratis dan berkualitas di atas tidak terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi itu  merupakan hasil dari penerapan Islam secara kaffah oleh negara sebuah negara sehingga menghasilkan sebuah peradaban yg bisa di indra dan di rasakan hingga saat ini jejak-jejak penerapannya.[]

Oleh Irma Setyawati, S.Pd.

Posting Komentar

0 Komentar