TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dilema Sekolah Dibuka di Tengah Wabah


Kembali kita dapati  berita yang membuat dahi ini berkerut.
Bagaimana tidak berbagai civitas pendidikan, pembaga pendidikan dan semua yang terlibat dalam dunia tersebut. Hal ini terjadi adanya rencana pembukaan  kembali sekolah di tengah pandemi sampai saat ini belum mereda dan belum dinyatakan  aman seratus persen. Kemendikbud merencanakan membuka kembali sekolah mulai awal tahun pelajaran baru sekitar pertengahan Juli. (09/05/2020, Cnnindonesia.com)

Rencana ini tentu mendapati sorotan dari berbagai pihak, mengingat seluruh wilayah Indonesia terkena wabah Covid-19 dan belum melakukan tes masal secara besar-besaran kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya elemen pendidikan. Mana saja yang terkategori orang dalam pantauan (ODP) yang harus di ketahui oleh pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan di setiap daerah masing-masing. 

Dengan demikian, ketidaktahuan ini akan menimbulkan masalah baru jika kebijakan ini dilakukan yang ada penyebaran virus akan semakin melebar. 

Sontak, wacana ini menimbulkan reaksi dari para guru salah satunya. Seperti yang diungkapkan oleh Nihan, guru SMA Negeri 3 Selum, Bengkulu . Ia mengatakan bahwa “Belum aman karena semakin hari semakin bertambah jumlah korban berjatuhan. Jadi lucu nanti [kalau sekola dibuka], ungkapnya. (15/05/2020, Cnnindonesia.com)

 Walaupun Kemendikbud menyatakan akan diberlakukan protokol kesehatan di area institusi pendidikan, seperti menggunakan masker dan protokol lain yang sesuai dengan mekanisme kesehatan. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak akan menjamin murid ataupun staf pendidikan terbebas dari Covid-19. Kekhawatiran ini semakin menjadi-jadi bagi para guru dan orangtua. Jika rencana Kemendikbud membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data penyebaran virus yang berbeda-beda (09/05/2020, Cnnindonesia.com)

Selain keresahan yang timbul dari guru dan orang tua, hal ini pun mengundang reaksi dari Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin yang mengingatkan Kemendikbud harus berhati-hati dalam menerapkan  kebijakan ini. 

Sebab, menurutnya saat ini penyebaran virus Corona justru telah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia. Agus, Sartono ia mengatakan masih beresiko jika membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020, ujar Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia an Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pernyataan sikap para pejabat yang mengarah kepada sikap pesimistis. Hal ini menunjukkan fakta bahwa rezim  tidak peduli dengan rakyatnya. Jaminan rasa aman di negeri Kapitalis menjadi barang yang langka untuk didapatkan. 

Ditambah kondisi ekonomi yang semakin terpuruk di saat pendemi merajalela. Sehingga, rencana pembukaan sekolah merupakan  bagian dari pemulihan ekonomi dimana ketika dibuka kembali sekolah setidaknya ada pemasukan dan dapat memulihkan kondisi ekonomi yang nyaris defisit. 

Pantas saja kebijakan ini dirancang dan menabrak keamanan rakyat karena ada azas manfaat di dalamnya. Sedari awal rakyat memang seolah-olah di jadikan tumbal kala wabah melanda. Kebijakan demi kebijakan malah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Masihkah  terngiang-ngiang dalam ingatan saat kebijakan asimilasi bagi para narapidana, kebiakan bantuan sosial (Bansos) yang berbelit dan tidak tepat sasaran. Belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat resah di tengah-tengah masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 pun mengisahkan bencana kelaparan dimana-mana. 

Hal demikian muncul tatkala rezim ruwaibidhah memimpin di tengah-tengah masyarakat. Yakni orang-orang bodoh yang mengurusi rakyatnya seperti apa yang telah Rasulullah saw  sabdakan:

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun kebohongan. Saat itu, oran bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengghianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap penghianat. Ketika itu orang Riwaibidhah berbicara, ada yang bertanya “siapa Ruwaibidhah itu?” nabi menjawab, “orang bodoh yang mengurusi orang umum”. (HR.al-Hakim)

Hadis di atas persis seperti hari ini dialam demokrasi dimana orang-orang yang memimpin umat Islam tidak mampu mengurusi rakyatnya. Cenderung mengutamakan segelintir kepentingan orang yang punya uang. Kebijakan demi kebijakan bukan memberikan solusi terhadap permasalahan yang di hadapi melainkan menambah masalah baru. Indonesia butuh penerapan peraturan baru dimana setiap kebijakan seluruhnya pro terhadap rakyat dan mampu mengusut tuntas berbagai problem. 

Kebijakan ini tidak mampu di terapkan di alam demokrasi. Kebijakan yang diambil tidak hanya mengandalkan kecerdasan semata melainkan bersumber dari hukum syara. Adanya sinergi antara negara yang menerapkan kebijakan dan masyarakat yang mampu mentaati setiap kebijakan yang telah diputuskan. Kebijakan ini tidak akan menimbulkan diskriminasi ataupun menggangu keamanan masyarakat. Kebijakan ini tidak menyerahkan urusan rakyatnya kepada orang lain. 

Harapan besar dalam menyelesaikan masalah hingga keakar-akarnya adalah menjadikan Islam kafah di terapkan di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Maka, akan tercipta kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptaan. Dimana seluruh rakyat akan tunduk patuh terhadap setiap kebijakan yang diberlakukan. Pada akhirnya, tidak terjadi sikap pesimistis seperti yang ditujukan pejabat hari ini.

Wallahu a’lam bishawab.

Oleh : Sri Mulyati 
 Mahasiswi dan Member AMK

Posting Komentar

0 Komentar