TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

DIA SEPERTI ISTRINYA: "Cinta, Deritanya Tiada Pernah Berakhir"


Diwartakan oleh GELORA.CO (17/5/2020) bahwa ada Anggota TNI Rindam Jaya yang berada di bawah komando Kodam Jaya, Sersan Mayor T dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari. T dihukum lantaran istrinya, SD melakukan penghinaan terhadap pemerintah melalui cuitan di medsos. "Menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada Sersan Mayor T berupa penahanan ringan sampai dengan 14 hari," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kolonel Inf. Nefra Firdaus dalam keteragannya, Minggu (17/5/2020).

Saya teringat Peribahasa Jawa:

"Anak polah Bapak kepradah" yang artinya:
Seorang ayah bertanggung jawab perbuatan anaknya.
Bagaimana dengan huhungan keluarga yang lain, misal antara Istri dan Suami? Kalau "istri polah suami kepradah", logis nggak? Secara umum (masyarakat sipil) mungkin tidak logis, tapi untuk militer mungkin ketentuannya (aturannya dan etika) memang seperti itu. 

Kita menghormati hukum yang sedang dianut dan diikuti oleh corps atau komunitas tertentu. Saya sudah pernah mengulas masalah ini sewaktu mengomentari peristiwa serupa yang menimpa seorang petinggi TNI di daerah yang istrinya "polah" di medsos. Artikel itu saya beri titel: "Ada apa dengan "Cinta"?" Simaklah baik-baik agar tidak gagal paham artikel berikut ini.

Ada Apa Dengan "Cinta"? alias A A D C

Anda mungkin masih ingat film anak muda yang dirilis pada tahun 2002 yang bertitel: Ada Apa dengan Cinta (AADC). Film AADC bertemakan cinta di masa-masa SMA dan menampilkan tokoh utama Cinta (Dian Sastrowardoyo) sebagai seorang gadis yang cantik, pintar, dan periang. Ia merupakan langganan juara lomba puisi di sekolahnya yang rutin diadakan tiap tahun. 

Singkat cerita, ada sequel film ini yang menggambarkan kisah bahwa di sekolah, juara lomba puisi tahun ini akan diumumkan. Seluruh siswa yakin Cinta yang akan menjadi juara. Namun justru pemenangnya tahun ini adalah Rangga (Nicholas Saputra). Karena Cinta dan teman-temannya adalah pengurus mading sekolah, ia harus mewawancarai Rangga. Namun Rangga adalah tipe laki-laki pendiam, penyendiri dan dingin. Saat Cinta berbicara dengan Rangga, ia melihat buku yang dipegang Rangga (buku Aku karya Sjumandjaja). Cinta lalu memberikan sebuah surat, tetapi ia malah membuat Rangga emosi dan tanpa disengaja bukunya terjatuh. 

Di bagian akhir cerita film ini, Cinta meminta Rangga untuk membatalkan niatnya bersekolah di luar negeri. Namun Rangga tetap pergi meninggalkan Cinta-nya. Ia memberi Cinta buku yang pada halaman terakhirnya terdapat puisi Rangga yang berjudul "Ada Apa Dengan Cinta?" 

Penggalan kisah ini mungkin tidak secara langsung terkait dengan sekuel kisah Cinta-Cinta di jajaran lingkaran kekuasaan militer. Namun, saya hendak memotretnya dari sisi Cinta yang hoby membuat "tulisan", "cuitan" berupa puisi yang seringkali bagi seorang gadis atau wanita puisi itu dipakai sarana untuk mengungkapan "gegana" hati nuraninya. Betapa sering justru di pihak lain, puisi, ungkapan hati itu justru mampu mengaduk-aduk, bahkan membuat mata nanar, telinga memerah dan gigi gerahampun "kerot-kerot" beradu menahan amarah. Ada apa dengan CINTA?

Cinta, Tanggung Jawab "renteng"

Seandainya Cinta itu saya ibaratkan seorang istri tentara, yang secara informal tergabung dalam salah satu kelompok bernama Persit, maka saya berpikir dan bertanya, apakah ada aturan hukum yang menyatakan bahwa Suami Cinta "harus bertanggungjawab" atas tindakan hukum dan etis atas perilaku, ucapan dan tindak-tanduk Cinta? Apa maksud seorang tentara harus "bertanggung jawab" atas istrinya? Bila nomenklatur etis dan hukum tentang kata "bertanggung jawab" itu tidak ditegaskan, akan berpotensi timbulnya penafsiran sesuai dengan "arah angin bertiup" dan cenderung dilakukan penegakan hukum disiplin tentara sesuai asas "SSK", Suka-Suka Kami. Tentu, sebagai warga bangsa dan negara hukum Indonesia kita tidak ingin berada dalam situasi dan kondisi penegakan hukum seperti ini, melainkan mesti ditempuh secara due process of law. 

Beberapa hari yang lalu, tersiar kabar bahwa ada Cinta yang mengungkapkan "gegana" hati nuraninya atas peristiwa hukum yang dinilai berlebihan pemberitaan serta cara menyikapinya sehingga Cinta menuliskan perasaannya itu di akun media sosial (facebook) miliknya. Sekalipun tanpa menyebut "objek" pernyataannya itu, tetapi opini sudah digiring ke arah objek tersebut. Padahal, berhukum secara materiil sebagaimana dimaui oleh UU ITE untuk dapat dituntut di muka pengadilan pernyataan seseorang harus secara eksplisit menyebutkan objek mana yang dituju. Oleh karena itu, banyak ahli hukum menyatakan bahwa "cuitan" Cinta tidak memenuhi unsur tindak pidana UU ITE.

Nasi telah jadi bubur, cuitan Cinta menggegerkan singgasana etik dan hukum disiplin militer yang dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2014, yang berakhir penjatuhan hukuman disiplin untuk suaminya berupa pencopotan jabatan Dandim 1417 Kodim Kendari dan penahanan ringan selama 14 hari. Ada pejabat TNI yang menyatakan bahwa Dandim ini melakukan pelanggaran UU Hukum Disiplin Militer dan Sapta Marga Prajurit. Saya sempat membuat artikel pendek yang berjudul: "Suami Tanggung Delik Istri: Apa Yang Merasukimu, Coy?". 

Artikel ini berusahan untuk mencoba menganalisis peristiwa hukum di lingkaran kekuasaan militer di negeri ini. Pertanyaan utamanya adalah: "adilkah bila suami harus "dipidana" atas tindakan istrinya sementara tidak ada unsur penyertaan perbuatan oleh suami?" Intinya, saya berpendapat bahwa hal itu tidak adil dan terkesan cenderung semena-mena. 

Dalam perjalanan waktu, saya sempat berdiskusi di sebuah akun seorang anggota Polri tentang masalah ini. Pendapat saya tetap, namun anggota Polri ini juga bersikukuh bahwa saya, yang seorang sipil tidak akan sanggup memahami hukum militer, bahkan dikatakan sampai Lucinta hamil tidak akan bisa memahami. Benarkah? Saya menimpalinya dengan satu pertanyaan: "Bukankah hukum militer itu juga hukum?". Sebagai hukum, hukum militer pun harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum umum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia bukan? Baiklah, taruhlah ada yang spesialis, namun yg spesialis ini pun harus memenuhi asas-asas hukum pada umumnya, misalnya keadilan, legalitas, tidak berlaku surut, harus dikomunikasikan, mudah dimengerti, tidak multitafsir dan sebagainya. 

Terkait dengan keadilan misalnya, ini merupakan asas yang paling mendasar dalam pembentukan dan penegakan hukum termasuk hukum militer, hingga Thomas Aquinas menyatakan: lex injusta non est lex (hukum yang tidak adil bukanlah hukum). Asas ini kemudian telah dielaborasi oleh Gnaeus Domitius Annius Ulpianus (C. 170-223) dengan menyatakan bahwa keadilan itu akan terwujud dalam 3 prinsip moralitas, yaitu:

1. Honeste vivere (kejujuran hidup)
2. Alterum non laedere (Tidak merugikan, melukai orang lain)
3. Suum cuique tribuere (Berikan hak orang lain)

Untuk kasus pencopotan Dandim Kendari itu dapat kita pertanyakan: sudah adilkah, sudahkah memenuhi asas keadilan sebagaimana di sebutkan dalam UU Hukum Disiplin Militer. Bahkan, ada juga asas pembinaan yg harus diutamakan dari pada tindakan "pembinasaan". Bukankah pula ada asas praduga tak bersalah dalam UU itu? Artinya, oleh karena Dandim itu tidak melakukan pelanggaran hukum secara langsung, maka seharusnya dinilai lebih dahulu hubungan pengaitannya (zurechnungsprinsip). Di mana hubungan antara perbuatan hukum istrinya dengan jabatan dan status suaminya? Lalu diuji, hubungan itu sifatnya bagaimana, pertanggungjawaban hukumnya bagaimana? 

Cinta, Secara Etis Mundur

Sebenarnya ada cara etis agar tidak terkesan menggunakan saran "tangan besi". Cara itu adalah bila suami seorang pejabat cukup pimpinan dengan pertimbangan tertentu meminta agar yang bersangkutan MENGUNDURKAN DIRI dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral (lebih ke aspek shame culture). Ini saya yakin lebih elegan dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam praktik hukum militer yang juga dirasakan oleh warga sipil. Mau cantolan hukum yang lain? Kita punya Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 

Dalam Tap itu ditegaskan bahwa Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. 

Oleh karena hal tersebut di muka, kalau kita masih mampu berpikir sehat dalam cara berhukum kita, diyakini bahwa hukum itu seharusnya membebaskan kita, artinya hukum dan negara hukum kita ini harus mampu membahagiakan rakyatnya, bukan malah menindasnya. Cinta bukan untuk dibuat menangis, melainkan Cinta harus dipeluk, disayang dan dibahagiakan. Tangisannya adalah tangisan ibu pertiwi, bahagianya adalah bahagia ibu pertiwi. 

Cinta, Belum Berhenti Sampai di Sini

Belum lama saya mencoba mengais-ngais dalil untuk tidak sependapat dengan pelaksanaan hukum disiplin militer yang dihubung-hubungkan dengan perbuatan istri dari seorang militer, khususnya yang menimpa Dandim 1417 Kendari, kini tersiar kabar kembali peristiwa hukum serupa. Sanksi disiplin militer dikenakan kepada salah satu anggota Dandim 0707 Wonosobo akibat "cuitan", postingan istrinya yang berinisial WW di akun fb.

Dаndіm 0707/Wоnоѕоbо Lеtkоl (Czі) Wіwіd Wаhуu Hіdауаt membenarkan postingan ѕаlаh satu аnggоtа persit WW ѕоаl penusukan Wiranto. Mеngеtаhuі hаl tеrѕеbut, ріhаknуа lаngѕung mеnіndаklаnjutіnуа раdа, Sаbtu (12/10/2019). Postingan yang masih beredar di medaos itu bertuliskan, "Harusnya pisau yg buat nusuk kasih RACUN ULAR BERBISA dulu, biar nanti KOID nya juga kagak setingan, mau ikut2tan drama korea ya."

"Postingan уаng dilakukan WW salah ѕаtu аnggоtа Pеrѕіt Kоdіm 0707/Wоnоѕоbо sempat viral. Kemudian kаmі lаngѕung mеnіndаklаnjutіnуа," ujаrnуа kepada wаrtаwаn Tribun dan lainnya dі Pоlrеѕ Wonosobo, Mіnggu (13/10/2019) ѕоrе. 

"Sesuai аturаn, dаn kami juga ѕudаh bеrkооrdіnаѕі dеngаn komando di аtаѕ, untuk ѕuаmіnуа mendapat sanksi dіѕірlіn mіlіtеr dаn istrinya ріdаnа umum. Karena ada etika, аdа реrаturаn bаhwаѕаnуа, setiap аnggоtа mіlіtеr bеrtаnggungjаwаb kераdа іѕtrіnуа аtаu Pеrѕіt," Demikian penjelasan Dandim Kоdіm 0707/Wonosobo Lеtkоl (Czі) Wіwіd Wаhуu Hіdауаt.

Penutup 

Cinta, menyisakan selaksa tanya

Mungkinkah peristiwa ini akan segera berakhir? Mengapa para istri tentara banyak juga yang mencurahkan "gegana" hati nuraninya di akun pribadi media sosialnya? Apakah Cinta yang nota benenya seorang warga sipil tidak berhak menyatakan pendapat lantaran Cinta seorang istri prajurit? Seandainya jawabannya boleh, apakah ketika ungkapan perasaannya dinilai melanggar hukum dan etis lalu suaminya harus bertanggungjawab secara hukum langsung menerima hukuman disiplin? 

Apakah juga berlaku bila secara etis misalnya Cinta melakukan tindakan hukum lain (selain kasus ini saya kira juga ada) suaminya juga akan dicopot jabatannya dan dikenakan penahanan? Atau apakah kurang adanya komunikasi hukum yang baik kepada istri-istri yang tergabung dalam Persit sehingga mereka belum memahami bagaimana menjadi istri seorang anggota militer yang "berhasil"? 

Atau kita masih perlu menanyakan, apakah betul para Cinta itu tidak hanya ingin menjadi istri seorang militer yang "berhasil" tetapi lebih dari itu para istri yang berstatus warga SIPIL itu juga sekaligus ingin mengekspresikan diri sebagai manusia merdeka dan juga zoon politicon

Kini, makin takutkah Cinta menyuarakan "perasaan" dan jeritan hatinya yang dipenuhi welas asih dan rasa kemanusiaan? Mengapa Cinta mau menanggung segala risiko yang akan menimpa diri dan suami belahan jiwanya? Ada Apa Dengan Cinta?

Oleh Prof. Dr. Suteki. S. H. M. Hum
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar