TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Carut Marut Penanganan Masalah di Tengah Corona


Pandemi covid-19 yang kita kenal dengan virus corona telah melanda dunia tak terkecuali dengan Indonesia. Covid-19 ini mampu melumpuhkan pergerakan masyarakat dunia dan pergerakan ekonomi global termasuk negara Indonesia, dengan timbulnya berbagai permasalahan semua negarapun berlomba-lomba memutar otak untuk bisa menghentikan pandemi ini.

Indonesia sendiri mencetuskan beberapa solusi yang katanya aturan ini dapat sedikit membantu memperlambat penyebaran virus corona. 

Salah satunya dengan kebijakan Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai pembebasan narapidana dalam program asimilasi, sebagai informasi terakhir Kementrian Hukum dan HAM telah membebaskan 38.822 narapidana, termasuk anak binaan melalui program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Data itu tercatat senin (20/4) lalu. (CNN Indonesia/26/04/2020)

Penerapan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar ) di berbagai wilyah. Tercatat 20 wilayah yang sudah menerapkan status PSBB, dengan kebijakan ini diharapkan bisa memutus mata rantai Covid-19 yang hingga kini masih terus terjadi peningkatan. (tirto.id/21/04/2020)

Pada faktanya beberapa aturan yang kini diterapkan oleh pemerintah tidak menyelesaikan persoalan yang ada namun malah menambah permasalahan. Dengan kebijakan Menkumham sendiri narapida yang dibebaskan malah kembali melakukan aksinya (residivis) usai dibebaskan melalui program tersebut. 

Begitupun dengan aturan PSBB yang nyatanya tidak bisa dianggap sebagai solusi disebabkan dengan banyaknya perusahaan yang mem PHK pegawainya dan tanpa adanya jaminan kehidupan yang pasti dari pemerintah sehingga banyak terjadi kasus – kasus kriminal yang berlandaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, bahkan dilaporkan seorang pria beinisial JT ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di kamar kostnya setelah satu bukan di PHK , yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (21/4). (CNN Indonesia 21/04/2020)

Bertambahnya permasalahan di tengah pandemi ini didasarkan pada penanganan pemerintah dalam kebijaknnya yang mengambil kebijakan  sekuler dan berorientasi menyelesaikan dampak fisik saja, tidak sampai menyelesaikan pada inti masalahnya. Lantas mampukah kebijakan yang muncul ini menyelesaikan masalah pandemi ? jika kita lihat fakta yang ada nyatanya tidak. Kebijakan kebijakan yang muncul dari orientasi sekuler menghasilkan kebijakan yang cacat. 

Dengan kebijakan yang pemerintah keluarkan menghasilkan masyarakat yang rusak. Kebijakan Sekuler di negeri yang menerapkan Sistem Kapitalis membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan semata mata hanya untuk dipandang baik oleh masyarakat, padahal pada nyatanya pemerintah sendiri tidak benar - benar menyelesaikan inti masalah, bahkan pemerintah hanya menambah masalah.[]

Oleh : Azizah (Pemerhati Masalah Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar