TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Bunga Mawar Bunga Melati, Negara Ambyar Jadikan Islam Jadikan Solusi

     Gemuruh takbir berkumandang saling sahut - menyahut dari mesjid ke mesjid, rumah ke rumah, pesan ke pesan dan status ke status. Kegembiraan menyambut datangnya hari kemenangan tentu akan selalu dinanti oleh mereka yang berhasil lulus ujian di bulan Ramadhan. Sebab orang yang berhak merayakan Ied kemenangan adalah mereka yang selamat menahan dirinya dari godaan selama Ramadhan. 

     Tahun ini, ummat Islam sedunia merayakan hari Raya Idul Fitri hampir di hari yang sama. Tepat pada tanggal 24 Mei 2020. Kecuali Negara India yang memutuskan untuk 1 syawal jatuh hari Senin, 25 Mei 2020. Padahal berdasarkan ruyatul hilal lokal, bulan terlihat di wilayah Ladakk jumat sore. Sebagai penduduk minoritas muslim, dan juga tertekan di bawah rezim otoriter BJP (Narendra Modi) ummat Islam di India hanya bisa pasrah. 

     Namun, duka ummat Islam tentu tidak sebatas keterlambatan muslim di India merayakan iedul Fitri. Tetapi masih banyak duka dan luka yang belum terobati. Mulai dari Palestina, Kashmir, Rohingya, Suriah, Yaman, Somalia, dan sebagainya. Derita penjajahan, kelaparan, penjarahan dan intimidasi masih terus menimpa kaum muslimin disana. Lalu Bagaimana dengan di Indonesia? 
      Bencana wabah telah mengubah sebagian besar pelaksanaan Idul Fitri di tanah air. Begitu juga di sebagian negeri muslim lainnya mengalami hal yang sama. Mayoritas daerah tidak menyarankan bahkan melarang warganya untuk beribadah ke mesjid melaksanakan shalat Ied dengan alasan penyebaran virus covid-19. Apalagi mesjid-mesjid di Indonesia memang tidak difasilitasi alat sterilisasi yang memadai. 

      Tanpa penjelasan dan edukasi, yang muncul adalah menyebar ketakutan ke tengah masyarakat. Meskipun tetap ada yang memberanikan diri untuk melanggar protokol PSBB seperti Aceh, sebagian wilayah Sumatra Utara dan juga tempat lain. Masyarakat yang melanggar PSBB merasa bahwa keberadaan wabah tidak jelas informasinya dan sebagian lagi lebih memilih menyelamatkan kondisi ekonomi keluarganya.

     Walhasil, apapun kebaikan pemerintah terkait penganan wabah yang diberlakukan ke masyarakat hasilnya ambyar. Sebab pemerintah terkesan main-main dalam mengurusi wabah ini. Kebijakan yang diambil terlihat jauh dari tujuan penanganan covid-19 itu sendiri. Wabah tidak tertangani, kondisi negeri semakin ambyar. Pendemi terlihat seperti aji mumpung untuk memuluskan banyak hal yang tertunda bahkan mungkin hampir tidak mungkin jika bukan di saat  wabah. Beberapa perkara itu antara lain. 

     Pertama, mulusnya TKA khususnya dari China masuk ke Indonesia. Tanpa adanya wabah, masyarakat secara langsung terus memantau dan ribut bahkan demo berjilid-jilid jika TKA terus berdatangan. Namun karena masyarakat disuruh PSBB dengan jurus " Stay at home " siapa yang mau demo? Ada yang berani ke mesjid saja sudah dikatakan sok alim, bunuh diri, gak peduli, sombong, sumbu pendek, dan bahkan di razia. Padahal ia merasa baik-baik saja apalagi hanya berada di kawasan zona hijau yang tidak ada korban terinfeksi. TKA dikabarkan bukan hanya datang dari Bandara, tetapi juga dari pelabuhan. Pandemi jadi keberuntungan TKA masuk ke Indonesia. Ambyar! 

     Kedua, UU Corona yang berisi syarat dengan kepentingan penguasa menurut para ahli hukum juga disahkan. Dengan pasal yang memberatkan rakyat karena bermuatan pelarangan kritik dan protes atas kebijakan pemerintah. Jika ada yang melanggar PSBB, mengkritik kebijakan penanganan pandemi, maka siap-siap dipukul oleh UU tersebut. Padahal wabah bukanlah kriminal. Namun penanganannya ibarat kejahatan kriminal. Buktinya, Habib Bahar telah masuk buih kembali dengan dalil melanggar PSBB. Dan penjaranya di Nusa Kambangan. Ambayr! Inikah cara menangani kesehatan? Tidak nyambung bukan? 

     Ketiga, kebijakan mengeluarkan para napi karena mampu menghemat anggaran negara. Ditambah keuntungan yang diberikan para napi dengan uang jaminan justru menjadi tambahan income bagi pemerintah. Dan hasilnya adalah terjadi banyak teror kejahatan bagi masyarakat. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, begal hingga perampokan. Siapa yang akan bertanggungjawab dengan hal ini? Keluar dari penjara, pengangguran lagi. Bukankah akan menambah semrawut kondisi kesenjangan sosial? 

     Keempat, UU Minerba, dan Omnibus Law yang dipesankan oleh pengusaha juga telah gol. Pemerintah tidak berdaya untuk menolak pasal-pasal pesanan koroporasi akibat utang dan janji investasi. Asing kian mencengkram negeri. Diperparah dengan ancaman tsunami PHK yang menambah drastis angka pengangguran. Lalu, mau apa sih sebenernya pemerintah? 

     Telah nyata kebijakan yang ambyar absolut dari rezim dalam mengelola negeri ini. Untuk menyelesaikan kasus wabah saja, pemerintah tidak mampu. Malah menambah suasana semakin keruh. Bukan solusi yang datang, masalah baru yang muncul. Wabah tak kunjung tersentuh, dan rakyat terus mengeluh. 

     Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh putus asa seperti jargon " Terserahlah ". Sebab putus asa bukanlah jawaban dari ambyar nya kondisi hari ini. Justru dengan kekacauan penanganan wabah ini, telah menunjukkan siapa pemerintah sebenarnya. Bagaimana mereka mengurus rakyat, dan atas kepentingan siapa mereka bekerja. 

     Hal yang menarik dari kondisi pandemi adalah munculnya gelombang penolakan rezim, dan tercium bau busuk kapitalis serta aroma komunis yang menghinggapi rezim. Tuntutan agar segera mundur dan kekecewaan dari masyarakat seperti sedang menggelinding. Artinya, masyarakat sudah semakin cerdas dan juga sadar bahwa kebijakan yang ada sedang mempermainkan nasib mereka. Dan harus segera dihentikan sebelum terlambat. 

     Lihat saja bagaimana viralnya surat seorang perwira dari Kendari yang meminta presiden untuk mundur dari jabatannya karena menilai bahwa presiden telah gagal mengurus negeri ini. Keberanian itu patut diapresiasi dan dijadikan sebagai penyemangat bahwa seruan perubahan itu ternyata juga datang dari kalangan militer yang senantiasa peduli pada nasib bangsa. 

     Hanya saja, kesadaran itu tidak boleh dibiarkan begitu saja hingga liar dan membahayakan. Harus diarahkan dengan benar. Jangan sampai peristiwa 98 terulang atau people power ala Mesir. Sebab yang demikian bukanlah jalan untuk menuju perubahan hakiki. 

Perubahan hakiki hanya terwujud jika kesadaran itu adalah kesadaran untuk kembali kepada Islam. Menjadikan Islam sebagai tolak ukur kebenaran dan satu-satunya solusi yang mampu mengatasi problematika negeri. Peluang negeri ini untuk bangkit dan berubah lebih baik sangatlah besar. Dan kebangkitan itu membutuhkan dukungan dan arahan yang benar pula. Jika masyarakat bersatu dengan semua lapisannya menyuarakan Islam, maka InsyaAllah Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbungafur. So, negara ambyar? Islam ada sebagai Solusi! Tinggal kita mau mengambil atau tidak. Wallahu a'lam bissawab.[]

Nahdoh Fikriyyah Islam/ Dosen dan Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar