TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Bukti Maraknya Mafia dalam Tekanan Sistem Kapitalisme


Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menduga adanya praktik mafia alat kesehatan (alkes) di Tanah Air. Mengatasi masalah alat kesehatan ini, Erick sempat mengumpulkan perguruan tinggi dan industri otomotif untuk membuat ventilator. Hanya dalam tempo sebulan, perguruan tinggi mampu membuat ventilator meski bukan untuk ICU. Dari situ, Erick pun berkomitmen jika alat itu bisa jadi ventilator maka BUMN siap memproduksi. Hal itu pun membuka mata Erick jika selama ini hanya sibuk berdagang (trading) tanpa membangun industri dalam negeri. Hal itu juga yang membuat Erick melihat adanya mafia besar baik global maupun dalam negeri yang membuat Indonesia hanya sibuk berdagang.

Dugaan ini muncul lantaran tingginya impor Indonesia untuk produk-produk tersebut, salah satunya ventilator. Padahal, kata Arya, ternyata dalam satu bulan saja sudah ada beberapa pihak di dalam negeri yang bisa merancang dan mengembangkan ventilator lokal, antara lain Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kenapa selama ini mesti impor? Berarti ada trader. Pak Erick berpikir pasti ada yang memaksa ingin trading terus. Ini terbukti, ternyata kita bisa bikin ventilator," ujar Arya dalam sebuah diskusi daring. (Tempo, 19/04/20)

"Di sini Pak Erick melihat ada mafia-mafia besar, baik global dan lokal yang bergabung dan sebagainya yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang bukan sibuk memproduksi. Jadi ini jelas dari perintah Pak Jokowi dan arahan Pak Jokowi ke Pak Erick Thohir memberantas mafia dengan membangun industri lokal, industri farmasi sehingga kita bisa produksi sendiri apa kebutuhan kita. Inilah yang dijadikan Pak Erick sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan bahan baku obat, dan obat-obatan menguasai bangsa kita," terang Arya. (Detik, 17/04/20)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa Indonesia impor 90 % bahan baku obat serta alat kesehatan dari luar negeri semenjak tahun 2006." dalam rapat virtual bersama DPR. (CNN, 24/04/20)

Adapun terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi Virus Korona (Covid-19). Sehingga hal ini membuat semua negara memperebutkan untuk memperoleh alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19. “Dan untuk itu kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita, terutama industri dalam negeri kita dalam memproduksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Industri Dalam Negeri untuk Penanganan Covid-19, Rabu (15/04/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari investor alat kesehatan (alkes). "Kemarin atas arahan Presiden untuk segera memikirkan, mencari investor yang akan melakukan investasi di bidang alat kesehatan," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja (raker) virtual dengan Komisi VI DPR RI. Dia menjelaskan, pihaknya sedang membidik investor dari sejumlah negara agar mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk membangun industri alat kesehatan (alkes). (Financedetik, 23/04/2020)

Sungguh berita ini tidaklah mengherankan, selain impor yakni mengalihkannya pada investasi, dengan mengundang pada investor-investor dapat memperkuat adanya sistem kapitalisme yang menggambarkan penguasa diberbagai macam sektor yang dikuasai oleh para investor atau pengusaha, dan tidak lain ini adalah para pemilik modal atau kapitalis. Karena di dalam prinsip ekonomi kapitalisme adalah bagaimana cara individu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga melalui prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar untuk memperoleh keuntungan bersama. Dimana negara tidak ada andil terkait urusan harga yang ada dalam pasar. Sehingga keuntungan dikuasai oleh korporasi, dan menekan laju pemerintah negeri dalam menyetir kebijakan ekonomi.

Bukti adanya mafia besar dibalik impor alat kesehatan dan obat adalah bukti nyata yang tak bisa dielakkan. Bukti bahwa dominasi kapitalisme membuat korporasi global menekan pemerintah negeri ini dalam kebijakan ekonominya. Selamanya akan demikian dan pemerintah Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka tak segan meraih keuntungan meski mengorbankan rakyatnya.

Membiarkan negara lain mengatur kehidupan dalam negerinya sungguh sebuah penghinaan. Dalam arti negara sudah tidak memiliki kewibawaan di mata negara lain. Musim pandemi ini membuktikan betapa penguasa lebih pro kepada asing dari pada rakyatnya sendiri. Rela impor dari pada memproduksi alat kesehatan (alkes) itu sendiri. Padahal kita memiliki SDM dan SDA yang sangat luar biasa.

Dimana sejatinya negeri ini membutuhkan pemerintahan yang mandiri, serta kepemimpinan yang adil dan steril dari kerakusan kaum kapitalis. Untuk memberantas segala permasalahan yang ada pada saat ini tidaklah bisa dilakukan jika sistemnya masih sistem kapitalisme yang berasal dari buatan manusia.

Maka sudah saatnya kita sadar, bahwa kita membutuhkan sosok pemimpin bertakwa, yang benar-benar serius dalam mengurusi urusan rakyatnya. Pemimpin yang hanya ridho kepada syari'at Allah. Dan menimbang baik buruknya kebijakan yang ia keluarkan bukan makin memperburuk keadaan.

Menjadi sebuah hal yang urgensi bahkan paten menjadikan takwa sebagai syarat utama dalam kepemimpinan. Sebab orang bertakwa adalah orang yang benar-benar bisa menjaga dirinya dan orang yang berada dalam amanahnya dan tidak terjerumus pada neraka. Dari Abu Dzar Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa.” (HR. Ahmad).

Sejatinya memang dunia saat ini sangat membutuhkan Khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh atau sempurna (kaffah) dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Hanya Khilafahlah yang akan melahirkan pemimpin yang bertakwa dengan diterapkannya sistem Islam. Islam mengharamkan pemisahan agama dari kehidupan dalam setiap aspek kehidupan, demikianpun ketika negara mengurusi rakyatnya. Tak sehelai rambut pun akan jauh dari syariat Islam.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam (Q.S Al A'raf : 96) yang artinya :

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa. Pasti kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan".

Wallahu 'alam bii shawwab.[]

Oleh: Alifiah Nabila (Aktivis Malang Raya)

Posting Komentar

0 Komentar