TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

BPJS vs Layanan Kesehatan Khilafah



Ditengah kesulitan ekonomi dan kepungan pandemi pemerintah seharusnya memberikan jaminan kesehatan dengan baik dan murah. Namun sayang, iuran BPJS naik untuk yang kedua kali. Hal ini melukai hati masyarakat.

Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, mengatakan, kenaikan iuran BPJS telah melukai hati masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.

Apalagi kebijakan tersebut dilakukan di tengah-tengah pandemi Corona seperti sekarang ini.
Hal ini disampaikan Syekh Fadhil, sapaan akrab senator muda asal Aceh itu, kepada Serambinews.com, Minggu (17/5/2020).
“Kebijakan ini melukai hati masyarakat. Di tengah wabah Corona seperti sekarang, banyak masyarakat mengalami kesusahan di bidang ekonomi serta PHK terjadi di mana-mana," kata Fadhil Rahmi. 

Menurutnya lagi, banyak UMKM serta perusahaan terancam bangkrut, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan kenaikan BPJS. Tribunnews (18/5/2020).

Layanan kesehatan yang memadai tentu sangat diperlukan, menginggat kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar. Dalam sistem kapitalis liberal kesehatan bernilai profit, dari hulu sampai hilir semua bersifat komersil. Dalam hal ini tentu sulit mendapatkan layanan kesehatan yang murah dan bermutu. Artinya jika ingin mendapatkan layanan yang bagus, ada harga mahal yang harus dikeluarkan.

Kenaikan BPJS adalah bentuk layanan kesehatan dengan sudut pandang untung rugi. Inilah sifat kapitalis, tak peduli beban hidup rakyat yang berat. 

Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui postingan di akun Twitternya, @fadlizon, Kamis (14/5/2020);
"Pak Jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd.
Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil.
Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Suar.grid.id (14/5/2020)

Sangat berbeda dengan Negara Khilafah yang melayani  kepentingan rakyatnya. Dalam Negara Islam (Khilafah), kesehatan dipandang sebagai kebutuhan pokok publik seluruh warga negara, kaya atau miskin, muslim maupun non Muslim. Karena itu dalam Islam tidak ada kapitalisasi kesehatan apalagi eksploitasi kesehatan dengan dalih apapun. 
 
Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua rakyatnya. Tugas ini tidak boleh dilalaikan sedikitpun oleh negara karena akan mengakibatkan kemudharatan yang diharamkan oleh Islam. Pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas, serta dokter-dokter terbaik siap memberikan pelayanannya kepada setiap warga negara.
 
Banyak institusi kesehatan yang didirikan selama masa Kekhalifahan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis terpenuhi. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo, Mesir yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah Al-Mansyur dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, tanpa membedakan ras, warna kulit, agama pasien. Pasien dirawat  tanpa batas waktu sampai benar-benar sehat.
 
Selain mendapatkan perawatan, obat, makanan gratis tapi berkualitas, pasien juga diberikan uang saku cukup selama perawatan. Hal ini berlangsung selama 7 abad. Sekarang rumah sakit ini digunakan untuk Opthalmology dan dinamakan Rumah Sakit Qalawun.
 
Itu baru sedikit bukti dan contoh pelayanan kesehatan yang prima pada masa Kekhilafahan Islam. Ditambah sikap amanah seorang Khalifah, bahwa semua akan ada pertanggung jawaban dihadapan Allah, menjadikan kesehatan bebas kapitalisasi. Wallahu a’lam.

Oleh: Umi Hanifah
(Aktivis Muslimah Peduli Negeri dan Generasi).

Posting Komentar

0 Komentar