TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

BPJS Naik Kala Pandemi Corona, Potret Penguasa Mati Rasa

sumber foto:  Finansial bisnis.com

Sungguh malang nasib rakyat negeri ini. Di tengah penantian akan kabar turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung terdengar, rakyat justru dibuat terkaget-kaget mendengar kabar kenaikan kembali tarif iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Pada 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 84 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada Juli mendatang.

Secara rinci, iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, dari saat ini Rp80.000. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp100.000, dari saat ini Rp51.000. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Namun, pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35.000.

Kenaikan tarif iuran ini bukanlah yang pertama kali. Akhir tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang diberlakukan per 1 Januari 2020. Namun, Mahkamah Agung (MA) kemudian membatalkan kenaikan tersebut melalui putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020, sehingga tarif iuran kembali normal per 1 April 2020. 

Bagi masyarakat yang sudah membayar iuran bulan April, maka tagihan bulan Mei akan otomatis disesuaikan dengan kelebihan pembayaran bulan April. Putusan MA ini nyatanya tak bertahan lama. Dengan kekuatan supernya, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mampu menggulingkan putusan MA. Bahkan perpres ini juga telah melanggar hasil rapat antara komite III DPR RI yang membidangi kesehatan dengan direktur BPJS Kesehatan pada 6 Mei lalu. Dalam rapat tersebut, pihak BPJS Kesehatan mengaku bahwa sejak 1 Mei telah memberlakukan tarif iuran sesuai dengan putusan MA.

Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin terpuruk akibat pandemi, penguasa negeri ini seolah mati rasa dengan mengeluarkan keputusan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut. Bukan meringankan beban rakyatnya, penggawa negeri ini justru menambah berat beban yang harus dipikul rakyat. 

Bagaimana mungkin rakyat mampu membayar asuransi kesehatan milik negara ini jika untuk mengisi perut keroncongan saja mereka kesulitan. Kejadian rakyat mati kelaparan, seperti yang terjadi di Kota Serang, akibat tak lagi berpenghasilan setelah pandemi sepertinya tak cukup ampuh menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan satu ini. Betapa hal ini telah menampakkan dengan jelas ketidakpedulian penguasa terhadap kondisi rakyatnya.

Ekspektasi rupanya tak sejalan dengan realita. Harapan hadirnya penguasa yang memberikan layanan kesehatan gratis-berkualitas dalam kondisi pandemi hari ini nampaknya hanya tinggal harapan. Memang benar, bagi rakyat miskin ada mekanisme PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dapat dimanfaatkan. Namun, menurut Elfiansyah Alaydrus, pengelolaan kepesertaan PBI pun tak luput dari masalah. “Akibat kacau balaunya data kepesertaan yang berhak menerima dan juga indikator kemiskinan penentu masyarakat tidak mampu yang sudah tidak relevan,” ucap peneliti dari Lembaga Advokasi Lokataru ini (www.cnnindonesia.com, 23/01/2020).

Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga dapat dipastikan akan membuat calon peserta baru enggan mendaftar, terlebih dalam kondisi keuangan yang turun drastis akibat pandemi ini. Jika hal ini benar terjadi, maka tindakan pemerintah menaikkan tarif iuran telah menjadi penyebab terhalangnya rakyat mendapat akses terhadap hak kesehatan dan jaminan sosialnya, sebab syarat memperoleh jaminan sosial yang diterapkan saat ini adalah dengan menjadi peserta terlebih dahulu.

Artinya, jika bukan peserta BPJS Kesehatan, maka negara tak wajib menanggung pelayanan kesehatannya. Kenaikan tarif iuran ini jugalah yang menjadi sebab banyaknya peserta memilih menurunkan kelasnya. Efek dominonya adalah penolakan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan disebabkan banyaknya antrean di layanan kelas II dan III.

Dalam kondisi darurat ini, penguasa seharusnya mampu menempatkan skala prioritas dengan baik. Alih-alih bijak menyikapi kondisi saat ini, menaikkan tarif iuran justru dipilih dengan dalih agar BPJS Kesehatan dapat ikut menanggung penanganan pasien virus corona, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingat saat ini BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang diakumulasikan mencapai 15,6 Triliun (bisnis.tempo.co, 16/05/2020). Yang patut dipertanyakan adalah mengapa tidak merealokasikan anggaran pembangunan infrastruktur ibu kota baru yang mencapai 100 Triliun, mengingat saat ini hal tersebut bukanlah suatu kebutuhan yang mendesak? 

Sebenarnya kita tak perlu terheran-heran dengan model pelayanan kesehatan semacam ini. Selama sistem kapitalisme yang menjadi ruhnya, maka kesehatan pun tak akan luput dari kapitalisasi. Sederhananya, ada uang ada barang, sebab kesehatan sudah menjadi barang komersil dalam sistem kapitalisme. 

Sebagai salah satu sektor perdagangan jasa, maka untuk dapat menikmatinya, rakyat harus menyetorkan sejumlah uang. Menunggak pembayaran? Denda! Bahkan pada 2021 nanti, dendanya pun ikut melangit yakni dari 2,5 persen menjadi 5 persen dari perkiraan biaya paket Ina-CBG (Indonesian Case Base Group). 

Sungguh teramat sangat berbeda dengan sistem Islam. Penguasa akan selalu terikat dengan tuntunan syari'at, termasuk dalam hal mengatasi wabah. Salah satu mekanisme penanggulangan wabah yang disyari'atkan yakni dengan proses karantina wilayah terdampak. Metode ini bahkan sudah ditempuh sejak masa Kekhalifahan Umar bin Khattab saat terjadi wabah Tha’un.

Tatkala wabah telah menyebar dalam suatu wilayah, negara wajib menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan secara gratis untuk seluruh rakyat di wilayah wabah tersebut. Pelayanannya pun tak ada beda antara si kaya dan si miskin, muslim maupun non muslim. Pun tak dikenal istilah pembagian layanan berdasarkan kelas, sebab pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat merata. 

Negara harus mendirikan rumah sakit, laboratorium pengobatan dan riset, serta fasilitas lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar wabah dapat segera teratasi. Negara pun wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan, di wilayah wabah tersebut. 

Adapun orang-orang sehat di luar wilayah yang dikarantina tetap melanjutkan aktivitas mereka seperti sedia kala sehingga kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan. Langkah-langkah ini hanya akan mampu ditempuh oeh negara yang menerapkan syari’at Islam secara kaffah (menyeluruh) yakni Khilafah. 

Wallahua’lam bish-shawab

Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST (Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar