TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

BPJS Naik, Bukti Negara Mencekik Rakyat?


sumber foto: katadata.co.id

Masih belum tuntas tentang masalah bagaimana penanganan pandemik Corona atau Covid-19 dan bahkan saat ini cenderung bertambah meluas, rakyat di waktu yang sama dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kenaikan BPJS yang sudah disahkan oleh pemerintah.

Keputusan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS di masa wabah tidak hanya melanggar keputusan MA, tetapi juga menegaskan ketidakpedulian terhadap kondisi rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut adalah solusi pemerintah untuk mengatasi  defisit keuangan BPJS yang ada, sehingga beban pemerintah untuk menambal defisit BPJS akan berkurang.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo mengungkap data penyumbang defisit BPJS Kesehatan yang terbesar. Menurut beliau, defisit terbesar berasal dari kelompok peserta bukan penerima upah atau PBPU/BU jumlahnya sekitar 35 juta orang.

Dengan segmentasi terbesar di Kelas III sebanyak 21,6 juta, menurut beliau, total iuran dari PBPU itu sebesar Rp 12,4 triliun. Namun, klaimnya jauh melebihi total iuran, yakni mencapai Rp 39,8 triliun. “Alias defisit Rp 27,4 triliun," kata Yustinus melalui akun twitternya, (Tempo.Co,Sabtu,16/5/2020).

Kenaikan iuran BPJS tersebut tak pelak mendapatkan penolakan, kritik dari berbagai kalangan dan bahkan kebijakan ini juga dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Pasalnya mereka bekerja siang dan malam hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. 

Keluhan atas buruknya pelayanan dan kinerja BPJS kesehatan tidak hanya berasal dari peserta BPJS, tetapi juga datang dari rumah sakit, dokter, dan rekanan-rekanan rumah sakit. Banyak rumah sakit yang harus menalangi dan hutang ke apotik maupun perusahaan-perusahaan alat kedokteran. Dokter dipaksa bekerja keras dengan imbalan ala kadarnya. Dengan alasan mengatasi defisit yang terus membengkak, dokter diminta tidak melakukan tindakan medis maksimal kepada peserta BPJS, sedangkan rakyat harus pasrah menerima pelayanan kesehatan ala kadarnya.  

Jaminan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan rakyat  memperoleh haknya dengan layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas apalagi pada masa pandemik seperti sekarang malah terabaikan. Dan pada saat yang sama, ekonomi memburuk. Harga-harga kebutuhan terus mengalami kenaikan. Daya beli masyarakat menurun. Namun malah dibebani iuran BPJS yang semakin mencekik. 

Di sisi lain, kekayaan alam yang sejatinya adalah milik bersama seluruh rakyat justru diserahkan kepada pihak swasta dan kebanyakan pihak asing. Rakyat dan negara pun kehilangan sumber dana yang semestinya bisa digunakan membiayai jaminan kesehatan untuk rakyat tanpa memungut dari rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kekayaannya. Merekapun masih dipaksa membayar iuran untuk pelayanan kesehatan mereka. Sehingga kenaikan iuran BPJS yang diberlakukan jelas merupakan kezaliman. 

Kekeliruan BPJS

1. Pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang sebagai jasa yang mewajibkan kompensasi. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat ditanggung oleh Negara. Jaminan Negara atas kesehatan tidak boleh dirupakan melalui mekanisme asuransi. Tidak boleh rakyat diperlakukan seperti layaknya nasabah perusahaan asuransi, seperti pemerintah melalui BPJS dan rakyat.

2. Dalam BPJS terdapat pemaksaan dalam hal kepesertaan. Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS (UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14). Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusaahan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS 

3. Pemerintah sudah membuatkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi bagi penunggak premi BPJS., seperti saat pengurusan perpanjangan SIM, IMB dan lain sebagainya. Dan Inpres mengenai sanksi penunggakan premi sudah ada, tetapi fakta di lapangan mengalami kesulitan. Fakta semacam ini menunjukkan BPJS malah membebani rakyat, bukan memberi solusi atas kesehatan masyarakat.
 
Kebutuhan kesehatan termasuk kebutuhan primer bagi seluruh rakyat telah ditetapkan oleh syariah sebagai kewajiban negara secara langsung. Rasullulah saw bersabda, “Imam (kepala negara) itu adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin.” (HR al-Bukhari). 

Syariah menetapkan bahwa di antara tanggung jawab Negara adalah memenuhi kebutuhan asasi bagi seluruh rakyat. Kebutuhan asasi tersebut adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Kesehatan merupakan salah satu urusan rakyat yang pemenuhannya diwajibkan atas negara. Tidak adanya pemenuhan kesehatan bagi rakyat bisa menimbulkan bahaya. Rasullulah bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan yang membahayakan”. (HR Ahmad) 

Atas dasar itu, penyediaan pelayanan kesehatan wajib atas negara. Pasalnya, kesehatan merupakan salah satu urusan rakyat yang wajib dilayani, dan tidak adanya pelayanan kesehatan bisa menimbulkan bahaya.
Sebagai contohnya pada saat Rasulullah saw. sebagai kepala Negara pernah diberi hadiah berupa seorang dokter. Lalu beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter untuk seluruh kaum muslim. Ini menunjukkan bahwa hadiah tersebut untuk seluruh kaum muslim, bukan untuk Rasulullah sendiri.

Jaminan kesehatan Membutuhkan Sistem Negara Khilafah

1. Dalam negara yang menerapkan sistem Islam yaitu negara Khilafah kesehatan dijamin dan negara bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan maksimal kesehatan. Khilafah membentuk badan-badan riset untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya.

2. Khilafah melalui departemen terkait mensosialisasikan hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih dan asri, membudayakan gaya hidup sehat dengan cara membuat aturan-aturan yang menjamin kehalalan dan higienitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat serta bersihnya lingkungan dan polusi. Seperti larangan makanan dan minuman haram, pelacuran, seks bebas, hubungan lawan jenis dan lain sebagainya.

3. Kas negara Khilafah lebih dari mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis bagi setiap individu masyarakat. Khilafah mengelola seluruh SDA dan harta milik umum bukan swasta seperti tambang penting, kekayaan laut, hutan dan lain sebagainya

4. Budaya kaum muslim tolong menolong dan saling membantu sehingga memudahkan negara khilafah dalam menciptakan pelayanan kesehatan bagi setiap individu rakyat.

Hal di atas hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas aturan terbaik, yaitu aqidah dan syariah Islam. Islam adalah agama terbaik, sempurna dan paripurna yang diturunkan Allah Swt. Allah Swt berfirman :
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah [5]: 50).

Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan syariah Islam. Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara kafah(menyeluruh) dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas aqidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah ‘ala minhaj an nubuwwah. Bukan demokrasi sekuler yang jelas-jelas memusuhi syariah Islam.  

Wallahua’lam Bishshawab.

Oleh : Dewi Rahayu Cahyaningrum
Komunitas Muslimah Rindu Jannah Jember

Posting Komentar

0 Komentar