BPJS Naik: Bagai Menabur Garam Diatas Luka

sumber: tempo.co

Banyak masyarakat mengalami kesusahan ekonomi di tengah pandemi seperti sekarang. PHK terjadi di mana-mana, UMKM serta perusahaan juga terancam bangkrut. Beban masyarakat bertambah ketika pemerintah justru mengeluarkan kebijakan kenaikan BPJS. Kebijakan ini sungguh melukai hati masyarakat—seperti menabur garam diatas luka. Alih-alih memperoleh  kemudahan layanan kesehatan di masa pandemic, masyarakat justru malah semakin tercekik.  

Kebijakan kenaikan iuran BPJS  didasari dengan terbitnya perpres nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Walaupun dinilai mengabaikan Mahkamah Agung (MA) karena ini melanggar putusan MA serta hasil rapat antara Komite III DPD RI dengan pihak BPJS itu sendiri, toh kebijakan ini tetap dikeluarkan. Pemerintah jelas sudah bersikap sangat diktaktor dan bertindak semena- mena dan menzalimi rakyat. BPJS Kesehatan yang katanya dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat pada faktanya malah menyengsarakan rakyat.

Pemerintah memang membeberkan sederet alasan dan klaim terkait kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan: untuk menghindari defisit dan untuk keberlanjutan jaminan kesehatan. Defisit Rp. 27,4 triliun diantaranya berasal dari Kelompok Untuk Peserta Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja.

Namun benarkah kenaikan iuran BPJS hanya satu-satunya solusi? Sudahkah pemerintah melakukan tata kelola BPJS Kesehatan dengan baik? Sudahkah pemerintah melalukan evaluasi audit atas pengelolaan pembiayaan BPJS? 

Yang jelas, ketetapan tentang penyesuaian (baca: kenaikan) biaya iuran BPJS menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melaksanakan program yang dibuatnya. Program yang digadang-gadang akan menjamin kesehatan masyarakat secara nyata dan jelas menyengsarakan masyarakat. 

Sejak awal, program jaminan kesehatan melalui mekanisme asuransi sudah dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan wajib jelas merupakan proses liberalisasi-komersialisasi pelayanan kesehatan . Disini juga terjadi liberalisasi fungsi negara:  negara melepas tanggung jawab mengurusi pelayanan kesehatan publik dengan hanya mengambil fungsi sebagai regulator bagi kepentingan korporasi khususnya korporasi BPJS Kesehatan. Dan pada faktanya, BPJS belum mampu mengcover kebutuhan layanan kesehatan. 

Fakta ini jelas sangat berseberangan dengan pengaturan Islam tentang kesehatan masyarakat. Pada masa Kekhilafahan ‘Abbasiyah, dikenal sosok Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi—seorang dokter dan ilmuwan. Beliau adalah sosok yang berperan dalam perjuangan jaminan kesehatan. Selain itu ada pula Saifuddin Qalawun (673 H/1284 M). Beliau adalah salah seorang penguasa di zaman Abbasiyah yang mewakafkan hartanya untuk memenuhi biaya tahunan rumah sakit Al Manshuri al Kabir di Kairo, termasuk untuk membayarkan gaji karyawan rumah sakit. Di rumah sakit ini ada petugas yang secara khusus ditugaskan untuk berkeliling di rumah sakit setiap hari.

 Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada para pasien yang dirawat. Bahkan, al-Manshur al-Muwahhidi mengkhususkan dirinya mengunjungi rumah sakit di hari Jumat seusai menunaikan shalat Jumat, untuk memberikan motivasi kepada pasien. Di antara motivasi para penguasa kepada pasien yang terkenal adalah ungkapan Wazir Ali al-Jarrah, “Mushibatun qad wajaba ajruha khairun min ni’matin la yu’adda syukruha (Musibah yang pahalanya sudah ditetapkan, lebih baik ketimbang nikmat yang syukurnya tidak ditunaikan).”

Pelayanan Kesehatan di masa Khilafah ini adalah model terbaik pelayanan kesehatan bagi rakyat: antidefisit, manusiawi, juga menyejahterakan. Dalam sistem Khilafah, kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan bukan jasa untuk dikomersialkan. Negara wajib menyediakan dan memenuhi pelayanan kesehatan dengan berkualitas terbaik dan tanpa membebani rakyat (gratis). Dalam sistem Islam, negara berfungsi penuh sebagai periayah/pengurus kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berfungsi sebagai regulator dan fasilitator saja. Karenanya, negara tidak akan memuluskan agenda hegemoni dan bisnis korporasi, apapun alasannya. Dua prinsip ini dengan sendirinya akan menegasikan model pembiayaan neolib berbasis asuransi kesehatan wajib seperti sekarang ini. 

Rasulullah saw bersabda, artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Pembiayaan kesehatan masyarakat bersumber dari baitul mal. Sumber-sumber pemasukan baitul Mal akan dioptimasasi, dan pintu-pintu pengeluarannya sepenuhnya berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala. Dengan demikian, negara memiliki finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, termasuk pembiayaan kesehatan antidefisit. 

Kehadiran sistem kehidupan Islam—Khilafah—adalah  kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini juga bagi dunia. Keberadaannya dengan izin Allah SWT akan menjadi obat dan penyembuh berbagai persoalan dan “penyakit” yang ditimbulkan oleh sistem kehidupan sekularisme-kapitalisme.

Termasuk memberikan solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Persoalan defisit dan krisis ala sistem kesehatan neoliberalisme akan tercabut hingga ke akarnya, berganti dengan sistem pelayanan kesehatan gratis yang mudah diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Fasilitas ini bukan sekadar ada, tetapi hadir dengan mengutamakan prinsip-prinsip kedokteran terkini dengan berbagai kemajuan teknologinya, di samping mensejahterakan semua pihak. Baik publik, rumah sakit, maupun insan kesehatan.

Mari sembuhkan semua luka ini dengan obat yang mujarab, yaitu dengan mengembalikan kehidupan kita ke dalam sistem dan kepemimpinan yang sehat secara akal dan fitrah: Sistem kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.

Oleh : Ginna Sanita

Posting Komentar

0 Komentar