TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Birokrasi Berbelit Ciri Rezim Kapitalis


Pembagian beras bantuan penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Sungai Raya – Kalimantan Barat tentu akan menjadi polemik bagi pemerintah desa, karena bantuan yang ada tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang menerimanya. Masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Raya bisa terjadi kekurangan jumlah penerima bantuan hingga mencapat 14.144 KK miskin. (kalbar.antaranews.com)

Beda lagi dengan soal BLT. Beberapa Pemda mengalami kebingungan, Bupati Bolaang Mongondown Timur, Sehan Salim Landjar memprotes soal ribetnya mekanisme pemberian BLT bagi warga terdampak COVID-19. Lantaran mekanisme penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyulitkan, sementara rakyat membutuhkan makanan. 

Misalnya bagaimana Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sempat melarang penggunaan dana desa untuk beli sembako. Namun tiba-tiba, Kementerian Dalam Negeri mengharuskan pemerintah daerah menggunakan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Desa menerbitkan surat perubahan dari menteri desa tentang penggunaan dana desa dengan konsep BLT senilai Rp600 ribu. 

Menurut surat No 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi dan punya rekening bank. Syarat utama, penerima BL bukan penerima bansos dari kementerian lain. Selain itu, Pemerintah daerah dilarang untuk memberikan BLT kepada rakyat bila warga tersebut sudah terdata di Program Keluarga Harapan (PKH). Akhirnya diharapkan agar pemerintah daerah diberikan wewenang dengan namun pengawasan penegak hukum demi menangani pandemi COVID-19 yang sudah meluas di 34 provinsi. (Tirto.id)

Wabah pandemi Corona yang masih dialami di berbagai negara termasuk Indonesia semakin membuka kebobrokan sistem demokrasi-kapitalis. Lambat dalam penanganan, lemah dalam pelayanan hingga tidak cakap dalam pengaturan administrasi terkait pengelolaan bantuan. Berbagai aturan yang tumpang tindih, serta kebijakan yang membingungkan menunjukkan sistem demokrasi-kepitalis gagap menghadapi bencana.

Namun ini adalah salah satu ciri dari sistem kapitalis. Mengapa bisa terjadi ketidaksesuaian? Liberalisme laissez faire bisa dianggap sebaga model sistem kapitalis yang paling sempurna. Model pemerintahan non-intervensionisme pernah dipraktikkan pada masa pemerintahan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan di Inggris maupun di AS. Prisip laissez faire atau kebebasan tanpa batas adalah pemikiran dasar kaum kapitalis. Prinsip-prinsip ini menghasilkan ketidakpercayaan, atau bahkan kebencian dalam diri warga negara terhadap ide tentang campur tangan pemerintah, dan ini juga bertentangan dengan pemerintahan yang cenderung otoriter. (Fredericks, 2004)

Kebebasan membuat aturan yang dilepaskan pada masing-masing kementrian, atau kepada masing-masing pemda menyebabkan kebijakan bisa tumpang tindih. Tidak jelasnya aturan standar mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Dilema pun terjadi antara mau melakukan atau tidak melakukan. Di satu sisi ada tuntutan untuk tidak mengubah-ubah hukum untuk menjaga hak-hak individu, tapi pada sisi yang lain juga ada tuntutan agar hukum yang mengatur urusan masyarakat harus disusun berdasarkan kepentingan publik sekalipun harus mengorbankan kebebasan individu, betul-betul paradoks.

Thomas Hobbes dalam bukunya “Leviathan” berpendapat bahwa hidup tanpa kekuasaan yang besar adalah hidup yang terasing, miskin, buruk dan tidak tahan lama. Kemudian kritik John Locke terhadap Hobbes, “Ia mendorong kita untuk menyuruh seekor singa yang berkuasa untuk menjaga sigung dan serigala tidak saling memangsa; tetapi, lalu siapa yang akan melindungi kita dari singa yang sangat berkuasa itu?”. Akhirnya untuk melengkapi sistem tersebut dibentuklah mekanisme prosedur pemeriksaan dan pengimbangan dalam upaya mengkompromikan kedua kepentingan tersebut. Namun kalau singa masih tetap yang berkuasa? Apa yang harus dilakukan?

Lantas, kapan dan dimana seharusnya suatu negara ikut campur dalam kehidupan? Di dalam islam negara adalah sebuah lembaga institusi terhadap masalah-masalah publik yang diterapkan dan warga negara yang ada didalamnya dikuasai. Urusan kehidupan publik adalah perkara-perkara yang akan diadopsi oleh negara. Dan negara akan mengadopsi hukum hanya berasal dari sumber yang satu yaitu syariah islam. Penerapan dan pengaturan undang-undang sepenuhnya menjadi hak Khalifah sebagai kepala negara.

Sementara dalam kehidupan pribadi, misalnya masalah ibadah dan muamalah adalah produk utama dari kajiah fikih islam dan ushul fikihnya. Kajian ini berlandaskan kepada aqidah islam hasil telaah dari para mujtahid yang akan dipilih oleh setiap individu untuk mengamalkannya sesuai dengan standar-standar yang telah diakui oleh islam.

Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda :

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
 
Dalam hal untuk membuat berbagai aturan administrasi dan departemen maka negara harus memiliki strategi dengan berpegang pada landasan, antara lain sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan serta profesional dalam penanganan. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan). 

Rasulullah saw juga bersabda “Sesungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, apabila kalian membunuh (dalam hukuman qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan apabila kalian, menyembelih maka sempurnakanlah sembelihannya.” (HR Imam Muslim). Oleh karena itu kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara’. Bukan malah semakin membuat rumit dan berbelit.

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizhomul hukmi fil islam menyatakan kesempurnaan dalam penanganan harus memenuhi tiga kriteria : (1) sederhana dalam aturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan, sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan, (2) cepat dalam pelayanan, karena kecepatan itu bisa mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan, (3) Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (profesional). Semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.

Wallahu’alam.[]

Oleh W. Irvandi

Posting Komentar

0 Komentar