TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Berdamai dengan Corona, Potret Kebijakan Plinplan?


Setelah rakyat dibuat bingung dengan pernyataan mudik dan pulang kampung, sekarang pemerintah kembali menunjukkan inkonsistensinya yaitu diksi berdamai dengan virus corona (Covid-19).

Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat bisa berdamai dengan Covid-19 sampai vaksin virus ditemukan. Pernyataan Jokowi sontak menjadi sorotan di media sosial, karena bagaimana mungkin rakyat diminta untuk berdamai dengan virus yang mematikan?

Kalaupun harus ada statement berdamai dengan virus Covid-19, seharusnya pemerintah menyiapkan strategi yang dibarengi dengan kebijakan yang tepat, jelas dan benar. Mendorong Kemenristek dalam menemukan vaksin corona (Covid-19), dengan memberikan anggaran riset di Kemenristek agar segera berupaya menemukan vaksin Covid-19, tanpa harus menunggu negara lain menemukannya. 

Namun, yang terjadi bukan menambah anggaran tapi malah memangkas anggaran Kemenristek sebanyak Rp40 triliun melalui Perpres 54 tahun 2020. (detik.com, 7/4/2020)

Beredar pula cuitan di jagat Twitter yang menjadi tranding topik dengan tagar Indonesia terserah. Tak hanya di Twitter tapi hampir di semua media sosial. Tagar Indonesia terserah ini adalah wujud kekecewaan netizen khususnya tenaga medis. 

Sejumlah tenaga medis menumpahkan kekesalan terhadap "kebijakan pemerintah" yang berpotensi memperluas penyebaran Covid-19. Beberapa hari berselang, pemerintah merespon, meminta mereka tak kecewa dan menyatakan tenaga medis wajib dilindungi. 

Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka tak kecewa, jika selama ini tenaga medis percaya pada kebijakan pemerintah dalam menangani virus Covid-19 dengan menerapkan PSBB. Namun, sekarang malah melonggarkan dan membolehkan warganya yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja. 

Hal ini seperti pengkhianatan bagi tenaga medis, karena pengorbanan mereka baik waktu, tenaga, rela jauh dengan keluarganya, dan bahkan nyawa seolah sia-sia.

Anehnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo membenarkan sikap pemerintah, dia berharap tenaga kesehatan tidak menjadi kecewa. Ia juga mengatakan, sejak awal pemerintah selalu meminta masyarakat untuk melakukan upaya-upaya mengurangi penularan Covid-19, karena jika jumlah kasus meningkat, dokter dan perawat akan kerepotan. 

"Jangan kita biarkan dokter-dokter kita kelelahan. Jangan biarkan dokter kita kehabisan waktu dan tenaga. Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya wajib kita lindungi," kata Doni. (bbc.com, 18/5/2020)

Namun faktanya, dari kebijakan pemerintah yang mencla-mencle, rakyat sudah tak taat protokol PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Padahal curva yang terpapar Covid-19 belum menunjukkan landai. 

Keadaan mulai tak terkendali sejak jargon perang melawan virus Covid-19 berubah menjadi berdamai dengan Covid- 19. Hal ini sangat bertentangan dengan janji Presiden Jokowi pada saat membuka rapat kabinet paripurna yang disiarkan di YouTobe sekretariat presiden, “Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk posisi ringan, dengan cara apa pun." (solopos.com, 6/5/2020)

Fakta ini memperjelas sikap mencla-mencle dan ketidakseriusan  pemerintah dalam meyelesaikan wabah Covid-19. Sebab, bagaimana mungkin bisa menang melawan virus Covid-19, jika belum ditemukan vaksinnya? Bahkan tanpa dibarengi fasilitas yang memadai dan tim kesehatan yang mendukung. Bukankah sama halnya menyuruh rakyat untuk bunuh diri massal?

Di balik kebijakan kelonggaran PSBB, lewat narasi “a new normal life”, pemerintah seolah diam-diam menerapkan konsep herd immunity, yaitu yang kuat bertahan dan yang lemah tiada. Sebab, membangun ekonomi baru atau memutar roda ekonomi di tengah wabah, berarti berkonsekuensi mendorong masyarakat untuk masuk ke zona berbahaya, karena berpotensi terinfeksi Covid-19.

Bagi peradaban kapitalisme, penerapan konsep jahat seperti ini memang sah-sah saja. Karena dalam kapitalisme, aspek kemanusiaan harus tunduk pada kepentingan modal. Seolah nyawa tidak ada harganya. Itulah kenapa selama ini, rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan.

Tentu semua ini berbeda sekali dengan peradaban Islam. Dalam Islam, urusan nyawa rakyat menjadi hal yang diutamakan. Bahkan keberadaan syariat dan negara Islam (khilafah) berfungsi untuk menjaga nyawa manusia dan menjamin kesejahteraan hidup mereka.
Apa yang dibutuhkan manusia, mulai dari kebutuhan dasar termasuk kesehatan, kehormatan, keamanan, benar-benar dipenuhi negara. Karena peradaban Islam tegak di atas paradigma bahwa amanah kekuasaan tak hanya berdimensi dunia, tapi juga berdimensi akhirat. 

Maka bisa dipastikan, negara dan penguasanya akan sungguh-sungguh menunaikan kewajiban. Menjadi pengurus umat sekaligus menjadi penjaganya.

Mereka benar-benar paham, bahwa setiap kebijakan yang menzalimi rakyat akan menuai laknat dan azab. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,. 

وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

“Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim)

أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ

“Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepemimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR Ahmad)

Wallaahu a’lam bishshawaab.


Oleh : Luluk Kiftiyah
Akademi Menulis Kreatif

Posting Komentar

0 Komentar