TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Belajar Online, Solusi atau Nestapa?


Kasus COVID-19 atau dikenal penyakit Corona menjadi wabah pandemi di seluruh dunia tak sedikit korban yg terkena virus ini, bahkan banyak yang meninggal dunia, salah satu contoh di negeri tercinta Indonesia. Untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini,  terdapat beberapa kebijakan pemerintah, salah satunya menutup sekolah dan perguruan tinggi, lalu menggantinya dengan pembelajaran daring atau online.

Namun tidak semua pelajar atau mahasiswa senang dengan kebijakan tersebut. Sebab pembelajaran daring membutuhkan koneksi internet, sinyal kuat dan kuota besar sebagai syarat untuk bisa bertatap muka dengan guru atau dosen melalui berbagai aplikasi yang ditentukan.

Keluhan dari mahasiswa bahkan dosen pun berdatangan, suka duka kuliah online saat pandemi Corona : Dosen dan Mahasiswa mengeluh boros paket data (Kompas.com, 7/04/2020).

Tak hanya itu, beratnya perjuangan mahasiswa di Mamasa, Naik Turun Gunung demi mengikuti kuliah online (detikNews, 10/05/2020).

Ada juga mahasiswa yang rela makan hanya sekali sehari demi memenuhi kuota internetnya.

Namun tragis perjuangan seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berusaha mencari sinyal demi mengerjakan tugas kuliah secara online jatuh dari menara masjid hingga meninggal dunia (Tribunnews.com, 13/05/2020).

Tya Pamungkas, Sosiolog sekaligus dosen dari Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kebijakan kuliah secara online mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 dinilai kurang efektif dilakukan di Indonesia (Tirto.id, 17/03/2020).

Menurut Tya, kuliah online justru berdampak membebani mahasiswa terutama mereka yang terbatas akses internetnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim telah menggandeng provider telekomunikasi untuk menyediakan akses gratis pembelajaran daring bagi mahasiswa pada Akhir Maret lalu (Kemendikbud.go.id, 26/03/2020).Namun realisasinya sangat minim. 

Demikianlah watak asli pemerintah yang tidak peduli dengan urusan rakyatnya. Pemerintah gagal menempatkan Pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negaranya. 

Biaya pendidikan yang terus meningkat mahal tiap tahunnya dan tuntutan tambahan biaya di tengah pandemi tidak digubris oleh pemerintah.

Sungguh dinamika! Paradigma Good Governance dalam sistem kapitalisme mengharuskan negara berlepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai pelayan rakyat untuk mengurusi urusan umat (ri'ayah syu'unil umah).

Selanjutnya, masyarakat termasuk korporasi/swasta didorong berperan aktif.
Negara hanya sebagai regulator (pembuat kebijakan) bagi kepentingan para korporasi yang ingin mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan.

Beda halnya dengan konsep pemerintahan Islam dalam negara Khilafah yang sangat paham untuk  berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya  termasuk aspek pendidikan. 
Semua ini harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya ataupun miskin, pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan gratis dan didukung fasilitas sebaik mungkin.
Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.
Politik ekonomi dalam Islam menjamin terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer setiap individu.

Dengan politik ekonomi Islam, pendidikan yang berkualitas dan bebas biaya bisa terealisasikan secara manyeluruh.
Negara menjamin tercegahnya pendidikan sebagai komoditas ekonomi. Sebagaimana realita dalam sistem kapitalis saat ini. 

Didalam Islam, tujuan politik negara di bidang pendidikan, yakni memelihara akal manusia.
Maka negara berkewajiban mendorong manusia untuk menuntut ilmu (tholabul 'ilmi), melakukan tadabbur, ijtihad, dan berbagai perkara yang bisa mengembangkan potensi akal manusia dan memuji eksistensi orang-orang berilmu.
Negara dalam Islam sangat menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan.
Negara Khilafah pun wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang mendukung serta memadai seperti gedung-gedung sekolah, balai-balai penelitian, laboratorium, buku-buku pelajaran, akses internet, dan lain sebagainya.
Bahkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, negara memastikan kemudahan dalam akses pembelajaran.

Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Khilafah diambil dari Baitul Mal, yaitu dari pos fai', kharaj, dan pos milkiyyah 'amah.
Inilah faktor yang mempermudah rakyat mendapatkan kemaslahatan dalam pendidikan, tanpa dibebani dengan biaya pendidikan sangat mahal sehingga membuat rakyat mengelus dada.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)

Wallahu'alam bi showab.

Oleh : Sahna Salfini Husyairoh, S.T 
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar