TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Umat Nelangsa Dimana Penguasa?


"Dah kubilang jangan langsung percaya kalo pemerintah tuh kasih pernyataan, karena udah sering kali di tivi tuh presiden pidato habis itu dikoreksi same ajudan".

Begitulah pernyataan dari seorang ibu di pasar saat seorang penjual berkeluh kesah perihal keringanan tunggakan kredit selama setahun yang dijanjikan pemerintah yang kemudian dikoreksi.

Pengen tertawa lihat ekspresi gemes ibu tadi, memang kenyataannya keluhan tadi hanya salah satu dari sekian banyak keluhan di tengah masyarakat yang mudah kita jumpai, dari mengeluhnya pedagang dan pembeli di pasar karena kenaikan harga bahan pangan yang tidak kompromi, merembet ke pinjaman Bank yang katanya diberi kompensasi, sampai kesalnya mbok yanti saat ditagih tunggakan motor karena batas waktu lewat sehari.

Begitulah hasil dari kebijakan atau Ke(tidak)bijakan Pemerintah yang sering kali tak serasi sehingga menuai Pro dan Kontra di kalangan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah terjadi.

Belum lagi budaya koreksi atau lempar jawaban yang sering kali menjadi rutinitas di kalangan pejabat pemerintahan saat ini.

Seperti halnya Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Darurat Sipil sebagai langkah dalam penanganan wabah Covid-19.

Tapi dalam tempo  sehari pemerintah kembali mengoreksi dan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Lagi-lagi kebijakan yang dipilih cenderung sebagai upaya lepas tangan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. 
Parahnya lagi ketetapan Pemerintah itu diantisipasi dengan berbagai tindakan oleh masyarakat karena tidak adanya penjelasan tentang upaya atau rencana Pemerintah kedepannya.

Sehingga menimbulkan keresahan bahkan tak jarang dijumpai warga yang panik hingga membeli banyak persediaan bahan pokok sebagai stok  karena kekhawatiran kekurangan pasokan .

Ada lagi yang sedih karena tidak memiliki kecukupan tabungan sehingga kebingungan bagaimana mencukupi keluarga agar bisa aman dari wabah di saat pemberlakuan peraturan ditetapkan.
Dan berbagai macam reaksi terjadi di tengah masyarakat.

Tapi mau tidak mau sepertinya rakyat sudah mahfum dan memprediksi bahwa hal seperti ini sudah pasti bakal terjadi, ibarat sudah menjadi kebiasaan para petinggi.

Pemerintah adalah kepanjangan tangan rakyat yang sudah seharusnya menjadi perwakilan suara dan hati rakyat, memiliki kewajiban memberi perlindungan terhadap warganya, tapi kenyataan yang terjadi malah terlihat lebih sering mengadopsi sifat Sengkuni.

Parahnya lagi di tengah wabah masih ada saja pejabat yang berkata seenaknya hingga terasa menggores hati, ungkapan perihal  orang miskinlah yang menularkan penyakit, sehingga diharapkan tau diri agar menjaga posisi.

Mana ada rakyat yang ingin miskin dan sakit, apalagi menularkan penyakit.
Orang miskin tak pernah kemana-mana, tak pernah keluar masuk bandara, apalagi bayar visa dan bikin foto di luar negeri hanya buat sekedar tebar pesona.

Perihal wabah yang saat ini melanda banyak warga berharap besar kepada pemerintah, tapi kenyataannya pemerintah masih saja sama, alih-alih 
mendahulukan kepentingan nyawa rakyatnya malah urusan keuntungan ekonomi dan pembangunan ibu kota baru masih saja menjadi prioritas yang utama. 

Padahal upaya menyelamatkan tenaga medis sebagai pasukan tempur yang berada di garda terdepan seharusnya yang paling diutamakan tapi realita dilapangan seringkali keselamatannya justru diabaikan. Segala bentuk perhatian dan bala bantuan fasilitas seperti APD gratis untuk para medis justru lebih banyak datang dari inisiatif rakyat sendiri.

Virus Covid-19 yang tak terlihat dan cepat menular seolah berlomba dan berkaitan erat dengan langkah cepat atau lambatnya pemimpin dalam memberi dan mengambil keputusan.

Pemerintah dituntut untuk memiliki rencana prioritas dan menyatukan semua unsur kekuatan guna  mengambil langkah kongkrit demi kepentingan masyarakat, bukan malah mengambil keuntungam dari masyarakat.

Rasul bersabda:
"Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya"
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pemimpin sejatinya orang yang amanah dan bertanggung jawab, karena pemimpin yang abai kepada rakyat akibat kurangnya kualitas pemikiran yang strategis dalam pemerintahan maka akan mudah di setir dan tidak memiliki pemikiran cemerlang sehingga berpotensi menjadi pemimpin yang dzalim sebagai upaya menutupi kekurangan.

Wallahu'alam bisshowab.[]

Oleh: Ummu Azwa


Posting Komentar

0 Komentar