TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Solusi Muter-Muter Dan Ribet, Rakyat Makin Mumet!


       Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas hari ini (30/03), mulai memberlakukan kebijakan pembatasan social skala besar dan pendisiplinan penerapan penjarakan fisik demi mencegah penularan covid-19 di Indonesia. Presiden pun menetapkan status darurat sipil sebagai landasan pemberlakuan dua kebijakan tersebut. 

        Presiden mengatakan dalam rapat tersebut bahwa pemberlakuan kebijakan pembatasan social berskala besar, physical distancing agar dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi didampingi dengan kebijakan darurat sipil. Presiden meminta kepada jajaran menterinya untuk segera menyiapkan aturan pelaksanaan di level provinsi, kabupaten, dan kota agar rancangan pemerintah tersebut benar –benar diterapkan di lapangan. 

       Pemerintah daerah diharapkan memiliki visi yang sama dalam menangani dan mencegah penyebaran penyakit covid-19. Bahkan Jokowi kembali mengingatkan bahwa karantina kesehatan dan karantina wilayah adalah wewenang Pusat bukan Pemda. 

       Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu rakyat Indonesia. Sebab dikabarkan sebelumnya, Presiden akan membahas alias meninjau kembali permintaan lockdown dari masyarakat. Jutaan mata tentunya menunggu keputusan Presiden agar berlaku arif dan bijaksana. Namun,  membaca keputusan presiden tersebut rasanya malah tambah membingungkan. Ada apa dengan negeri ini? Apakah suara rakyat tidak lagi ada nilainya? Keputusan yang diambil Presiden kelihatannya justru malah menambah persoalan baru di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin analisis berikut.

      Pertama, Sejak Presiden mengumumkan di media bahwa Indonesia telah didapati penderita covid-19 dua orang, masyarakat sudah mulai was-was. Kemudian WHO mendesak Pemerintah agar mengumumkan status pandemic untuk Indonesia. Berikutnya disusul data-data terjangkit virus corona oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Setiap hari, angka penderita terus meningkat. Bahkan perhari ini saja, korban nyawa menembus angka diatas 100. Lockdown terus diserukan, namun tidak kunjung dilakukan. Penerbangan malah terus dibuka untuk orang asing. Bahkan hingga hari ini pun, Presiden tidak mengumumkan lockdown untuk Indonesia. Apa yang ditunggu Pemerintah agar mau lockdown?

      Kedua, angka kematian di atas 100 seperti tidak berarti bagi pemerintah dibandingkan dengan urusan ekonomi dan nilai rupiah yang terus anjlok. Padajal, tanpa corona pun, rupiah dan perekonomian Indonesia tetap saja anjlok alias ditekan. Alasan yang terus dicari-cari. Ok, memang sangat berat sebab Negara akan menanggung kebutuhan rakyat selama masa wabah. Jika tidak, rakyat juga bisa mati kelaparan. Tetapi bukankah UU no 16 tahun 2018 tentang karantina itu jelas menegaskan babwa pemerintah menanggung kebutuhan mereka yang tidak mampu? Untuk mereka yang tidak mampu saja? Belum lagi seluruh rakyat minta gratis berobat, itu saja sudah berat!

      Ketiga, sebagian pengamat menilai kebijakan pembatasan social skala besar dan physical distancing adalah bentuk pelarian dari UU karantina. Sebab, pembatasan social kan maksudnya adalah membatasi diri dari interaksi ramai-ramai, kumpul-kumpul, dan sebagainya. Membatasi jarak antar fisik. Bahkan seperti kata jubir khusus penangan corona mengatakan, di keluarga pun tidur sendiri-sendiri dulu, makan juga demikian. Bagi yang punya rumah ok lah, tapi bagaimana yang homeless?

      Keempat, kedua meninjau kebijakan yang diambil Pemerintah pusat yang mendompleng pasal darurat sipil, terlalu berlebihan dan unbelieveable! Memangnya pasal darurat sipil itu berlaku juga untuk wabah? Bukankah UU itu untuk kondisi darurat semisal gerakan bersenjata, pemberontak, perang yang mengancam ketahanan sipil dan Negara? Lalu, dalam kasus wabah, siapa sebenarnya yang merasa terancam hingga memakai pasal darurat sipil? Bagi pelanggar aturan pembatasan social atau physical distancing akan dianggap sebagai pemberontak Negara? Lo…malah gak logis banget penyelesaiannya. Ujung-ujungnya nanti rakyat juga yang dipentung penguasa. Endingnya, muncul masalah baru bukan?

       Demokrasi selalu memberikan penyelesaian masalah dengan cara tambal sulam. Kasih solusi bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Bagaimana kasus wabah selesai jika rakyat malah terus jadi sasaran hukum dan korban kebijakan penguasa? Sementara, pemerintah terus memberikan peluang salah terbuka lebar? Katanya demokrasi adalah ditangan suara mayoritas, kemana perginya sihir itu? Terbukti sudah, bahwa demokrasi hanya menipu manusia. Topeng jargon kekuatan suara mayoritasnya kini terkoyak-koyak.

       Mulai dari masyarakat biasa, para medis, serta beberapa fraksi di parlemen juga ikut menyerukan lockdown. Namun faktanya, kekuasaan ada pada eksekutif. Sudah bisa diprediksi sebelumnya, bahwa langkah locdown tidak akan diambil oleh pemerintah pusat. Bahkan terus mengingatkan Pemda agar mengikuti arahan pusat soal wewenang lockdown (karantina). 

     Kondisi ekonomi, dan nasib rakyat kecil terus dijadikan alasan permainan kesombongan penguasa negeri yang kapitalis ini. Kapan mereka berfikir untuk wong cilik? Sudahlah, sistem demokrasi memang hipokrit, pastinya akan melahirkan pemimpin yang hipokrit juga. Berat menilai ketulusan dan keikhlasan mereka secara sistemik. Mungkin ada saja individu yang masih peduli, tapi jumlahnya terhitung jari. 

       Kebijakan lockdown seharusnya sudah dari awal sejak diumumkannya status pandemik. Agar penyebaran dapat dibendung. Menutup semua penerbangan juga pelayaran dari dan ke luar negeri. Bukan membuka penerbangan dan menyilakan turis masuk. Bahkan diberi insentif!. Konyol! Tetapi apalah daya, semua sudah terjadi, rakyat tinggal gigit jari.

        Andai, pemerintah mengikuti arahan lockdown sejak awal, tentu masyarakat tak perlu sepanik sekarang. Dampak panic yang luar biasa tinggi justru lebih menggejala dan sangat menghawatirkan. Paranoid dan psikosomatis meningkat selama wabah ini. Semua sudah mumet dan tambah ribet dengan kebijakan yang muter-muter ala Pemerintah. 

      Islam sebenarnya telah memberikan cara jitu lockdown jika pemerintah mau mengikutinya. Sebab wabah ditangani dengan cekatan dalam Islam. Bagaimana  caranya agar nyawa dan ekonomi tetap terjaga saat Negara mengalami pandemik? Tetapi karantina tetap berlangsung?  Islam telah mengajari bagaimana stategi lockdown yang carcep dan efesien.

      Pertama, saat kabar pertama virus diterima, maka Negara mencari titik awal asal penyebaran. Kemudian menentukan status wilayah tersebut sebagai wilayah karantina.  Orang-orang yang ada diwilayah itu, apabila yang sakit atau teinfeksi maka tidak boleh keluar dari sana dan orang lain tidak boleh masuk. 

    Kedua, jika masih terdapat orang-orang yang sehat di wilayah itu artinya tidak terimfeksi, maka segera dikeluarkan dan dibawa ke tempat yang tidak kena wabah. Ketiga, dengan kesigapan demikian, maka wilayah yang lain di Negara itu tidak perlu lockdown alias karantina ataupun disiolasi. Tetap daja aktifitas public dilakukan seperti biasa. Mau ke pasar, kerja, rapat kenegaraan, dan lain sebagainya. 

       Keempat, jika poin 1-3 dilakukan, maka perekonomian negeri tetap stabil dan tidak perlu berbelit belit mengatasnamakan kepedulian tapi mengorbankan nyawa rakyat. Sebab dalam Islam, hidup dan mati adalah perkara urgen yang tidak boleh diabaikan satu sama lain. 

    Tetapi kelihatannya, tidak ada satupun Negara saat ini yang mampu menerapkan sistem lockdown seperti ajaran Islam. Justru yang terjadi mengarah ke shutdown. Karena jika lockdown harus menutup semua aktifitas keluar rumah, tidak ada pasar, tidak buka mesjid, tidak ada angkutan, jelas ekonomi akan hancur dan mati. Lihat saja China, Amerika, dan Italia. Meskpiun mampu, namun tetap mengalamai masalah besar. Sebab sebenarnya mereka melakukan shutdown bukan lockdown. Apalagi jika Indonesia ikut menerapkan lockdown model mereka, betul-betul bisa shutdown dari peta dunia. Naudzubillah. 

      Semua keberhasilan kebijakan sistem Islam tentu hanya ditopang oleh institusi politik yang kuat, yaitu Negara yang menerapkan syariat Islam. Tanpa syariat menjadi aturan Negara, penyelesaian masalah kehidupan manusia hanya akan tambah ribet dan membuat manusia semakin mumet. Contoh dekat saja soal corona ini. Maka percayalah, Islam adalah solusi shahih, selainnya adalah batil. Wallahu a’alam bissawab.[]

Oleh Nahdoh Fikriyyah Islam/ Dosen dan Pangamata Politik

Posting Komentar

0 Komentar