TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rezim Materialistik, Buah Politik Kapitalisme


Secara global, hingga saat ini penyebaran virus Covid-19 telah terjadi hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Di Indonesia, data kasus positif Covid-19 terus menunjukkan lonjakan jumlah pasien. Berdasarkan data yang diperbarui oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada pukul 15.40 WIB, Kamis, 2 April 2020, terdapat penambahan kasus positif baru sebanyak 113 pasien. Penambahan ini membuat total jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.790 pasien. Sebanyak 1.508 pasien positif Covid-19 di tanah air saat ini sedang menjalani perawatan. Sementara jumlah pasien yang berhasil sembuh bertambah menjadi 112 orang. Namun, angka kematian pasien positif Covid-19 ini juga meningkat menjadi 170 jiwa (http://tirto.id, 2/4/2020).

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah menetapkan status  darurat bencana wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia hingga 29 Mei 2020. Desakan untuk melakukan lockdown pun terus digaungkan, namun pemerintah memastikan tidak mengambil sikap tersebut dengan alasan aspek ekonomi yang kian tekor sehingga tidak dapat membiayai kebutuhan hidup masyarakat secara penuh selama pemberlakuannya. Pemerintah hanya menerapkan social distancing atau phycal distancing dalam menghambat penyebaran virus Covid-19 ini agar ekonomi masyarakat tetap berjalan. 

Memang, dampak dari virus Corona (Covid-19) ini tak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat, melainkan juga kesehatan ekonomi Indonesia. Diperkirakan perekonomian Indonesia bisa mengalami kontraksi sangat dalam. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 2,5%. Angka itu turun separuhnya dari tahun 2019 sebesar 5,0%. 

Senada dengan hal di atas, dikutip dari m.liputan6.com, Menteri Kuangan (Menkeu) Sri Mulyani, memperkirakan jika pandemi virus Covid-19 ini terus berlangsung dalam jangka panjang secara otomatis akan menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan berada dikisaran 2,3 persen, bahkan skenario terburuknya bisa menyentuh negatif 0,4 persen. Hal ini membuat masyarakat kian panik, cemas dan bingung, bahwasannya kebijakan yang diambil pemerintah mengharuskan masyarakat berjuang sendiri. Rakyat harus berjuang masing-masing dalam melawan wabah ini sekaligus mencari pendapatan untuk makan harian.

Namun, di tengah kebingungan masyarakat saat ini, publik kembali dibuat geram karena pernyataan dari pemerintah yang memastikan proyek kerjasama Indonesia dengan Cina yakni pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur akan terus berjalan di tengah pandemi virus Covid-19. Hal ini sebagaimana dikutip dari merdeka.com, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi, Jodi Mahardi, memastikan proses persiapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur masih berjalan, meskipun di tengan pandemi virus Covid-19. 

“Saat ini persiapan (pemindahan ibu kota) masih on track,” kata dia dalam video offline yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (25/3).

Demikian pula, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menegaskan bahwa saat ini Kementerian PUPR belum memiliki rencana untuk mengubah jadwal pembangunan IKN. Dia pun memastikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan IKN baru akan dilakukan akhir semester II tahun 2020. Jika memungkinkan, Oktober 2020 groundbreaking sudah bisa dilakukan (http://idtimes.com, 13/3/2020).

Adapun persoalan anggaran, sebagaimana dikutip dari tempo.co (15/1/20), pemerintah memprediksi uang yang akan dikeluarkan  untuk membangun ibu kota baru ini di Kalimantan nanti tak lebih dari Rp.100 triliun. Pasalnya, dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan, termasuk dengan pembangunan istana dan gedung kementerian. 

Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat yang menganggap sebenarnya negara mempunyai banyak uang, tetapi tidak peka terhadap kondisi rakyat yang sedang berjuang melawan virus Covid-19. Lihat saja, demi pemindahan ibu kota negara mampu menggelontorkan dana sebesar 100 triliun rupiah, sedangkan untuk menyelamatkan rakyat dari pandemi mematikan ini, pemerintah enggan mengambil kebijakan tegas untuk lockdown karena hitung-hitungan perekonomian. 

Dari sini, sepertinya pemerintah pelit, ragu dan tidak mau memberi makan rakyat jika lockdown diterapkan. Dengan adanya rencana pemerintah yang tetap melanjutkan investasi pada ibu kota baru di tengah pandemi covid-19 menunjukkan pemerintah bohong ingin menyelamatkan rakyat. Dapat dilihat bahwa proyek-proyek inilah yang berpotensi menghisap keuangan negara, tetapi karena kepentingan materi,  infrastruktur mejadi prioritas yang terdepan daripada kehidupan manusia Indonesia. Maka, masyarakat dapat mengartikan bahwa pada akhirnya soal investasi mengalahkan persoalan kesehatan. 

Inilah wajah buruk negara di era peradaban kapitalistik. Cerminan ideologi kapitalisme yang mendewakan harta di atas segalanya. Kehadiran negara memang bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk para konglomerat raksasa dan jajarannya. Rakyatlah yang harus mengabdi dan taat membayar pajak untuk negara, dimana Negara mengejar dari emas hingga kresek tak luput dari incaran, sedangkan negara tak punya kewajiban untuk mengabdi kepada rakyat. Kapitalisme memandang rakyat bukanlah prioritas, melainkan bisnis dan ekonomi. Maka, alih-alih berpikir keras menuntaskan problem wabah Covid-19 misalnya, mereka malah sibuk dengan proyek pembangunan mercusuar yang manfaatnya hanya dirasakan oleh mereka sendiri.

Karena rencana pemindahan ibu kota ternyata membuka akses besar terhadap proses kapitalisasi yang lebih merata dari korporasi kelas naga mengingat para pelaku bisnis yang nanti akan terlibat adalah kapitalis level Naga juga, yang orientasinya tak semata demi kepentingan negara, tetapi akan berhitung soal kompensasi yang akan diperoleh. Maklumlah, sistem politik negeri ini memang meniscayakan demikian dimana politik kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari permainan para pemilik modal, bahkan sebagai penopang utama kekuasaan. 

“Lebih menyayangi anak orang, anak kandung ditelantarkan.” Nampaknya itulah kiasan yang tepat disematkan kepada rezim saat ini. Rakyat sendiri yang semestinya mendapat perhatian dan pengurusan yang cukup dari pemimpinnya, kini harus rela dianaktirikan mendapati kenyataan pemerintah lebih memberi dukungan kepada para penguasaha asing ketika terjadi pertarungan di arena bisnis dan pencarian penghidupan di negeri sendiri.

Realitasnya, performa rezim ini memang sangat berpihak pada kepentingan para kapitalis untuk menjalankan berbagai agenda hegemoni asing dan aseng tersebut. Dengan demikian, rakyat butuh solusi tuntas. Solusi hadirnya pemimpin yang bijak serta senantiasa membersamai rakyat dalam menuntaskan masalah yang ada.

Solusi Berkah dengan Islam Kaffah

Jika rezim kapitalisme senantiasa bermesraan dengan para pengusaha di tengah penderitaan rakyatnya, maka tidak demikian dengan Islam. Sebagai agama yang sempurna  paripurna, Islam memiliki panduan betapa seorang pemimpin adalah ra’in (pengurus) bagi setiap diri rakyat yang ada di bawahnya. Ia bertanggungjawab penuh terhadap setiap urusan masyarakat dan akan merasa takut jika tidak mampu secara adil dan amanah dalam memberi pengurusan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) akan ada seorang Khalifah yang menduduki posisi kepemimpinan yang menyangkut seluruh wilayah yang masuk di dalam kekhilafahan. Khalifah bertanggung jawab penuh atas semua umat (warga negara Daulah). Dikarenakan kekuasaanya yang begitu luas, maka seorang Khalifah harus mampu mengemban tugasnya disamping ketaatan dan ketakwaannya terhadap Sang Maha Pembuat Hukum yaitu mampu memberikan solusi tuntas dari semua permasalahan yang ada di dalam wilayah kekuasaannya dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Sang Pemberi Amanah. 

Kontrol masyarakat akan terus dilakukan Khalifah yakni dengan dibantu oleh mu’awin tafwidh (pembantu Khalifah), sehingga bisa selalu mengetahui kondisi dari wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaanya dan mampu mengambil keputusan dan bergerak dengan cepat ketika terjadi sebuah bencana atau permasalah yang ada di wilayahnya.

Dalam pengambilan kebijakanya pun seorang Khalifah tidak hanya sekadar mengandalkan kecerdasan otaknya, tetapi senantiasa bersandar kepada hukum syara’ sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan shahih dan tidak keluar dari koridor Islam. Sebab seorang Khalifah yang taat tentu paham jika kebijakan yang cenderung mendzalimi rakyat, dosa dan siksaan pedih akan menantinya di akhirat. Ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT menjadi jaminan utama seorang pemimpin Islam dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan ketika Khalifah melalakukan kedzaliman, muhasabah pun akan dilakukan oleh rakyatnya. 

Dalam sistem pemerintahan Islam, rakyat memiliki peran penting dalam memperhatikan roda kepemimpinan, memperhatikan setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Di satu sisi, Khalifah harus menerima kritikan dari rakyatnya, sebab boleh jadi kebijakan yang diambil oleh pemimpin keluar dari koridor syara.’ 

Sebagaimana Rasullullah SAW bersabda: “Agama (Islam) adalah nasehat.” Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Kami (para sahabat) bertanya: “Bagi siapa saja Ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Bagi Allah, kitab-nya, Rasul dan untuk pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya,” (HR. Muslim).

Maka hanya Islamlah satu-satunya solusi kehidupan, jika diterapkan secara sempurna (Kaffah) di bawah naungan sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) . Wallahu a’lam bi shawwab.[]


Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar