TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Revisi UU Minerba untuk Siapa?

sumber foto: medcom.id
                      
Alaram merah tanda bahaya kembali memperingati Indonesia,  agar berhati-hati terhadap kebijakan penguasa dan kinerja DPR yang sejatinya tidak pernah pro terhadap rakyat dan Bangsa melainkan pro asing penjajah dan penjarah kekayaan Indonesia yang seharusnya milik publik yaitu rakyat indonesia. 

Di kala pandemi corona masih menjadi fokus penanganan di tengah masyarakat, DPR RI dikabarkan bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 tanggal 8 April mendatang.

Peneliti Tambang dan Energi Auriga Iqbal Damanik menyebut, RUU Minerba ini akan memuat perubahan pasal 169 sebagai upaya pemutihan renegosiasi kontrak-kontrak Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sehingga hanya akan menguntungkan para pengusaha tambang. Pengesahan RUU tambang di tengah pandemik virus corona ini dinilai melanggar secara proses dan substansi. 

Mengapa tergesa mengesahkan revisi UU Minerba? 

Watak rezim kapitalis yang berpihak pada kepentingan segelintir elit dan abai terhadap maslahat rakyat. Mereka oportunis di tengah wabah bahkan hilang empati terhadap derita rakyat. 

Laman Muslimah News ID memaparkan bahwa Kombinasi absennya pengutamaan kepentingan bangsa dengan ketergesaan pembahasan revisi UU Minerba tak dapat dihindari. Mengapa tergesa mengesahkan revisi UU Minerba? ada tujuh maskapai pertambangan batu bara besar yang akan segera terminasi (berakhir masa kontrak). 

Umumnya merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama dengan kapasitas produksi terbesar.

Kembali di tekankan yaitu kapasitas produksi terbesar,  bisa kita bayangkan berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan.  Namun tak sama sekali di nikmati oleh rakyat Indonesia,  pemilik kekayaan alam itu berada, dan mereka menikmatinya secara pribadi. Padahal Dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah).

Kenapa di jelaskan harganya haram,  karena kekayaan alam yang bersifat publik itu harus kembali lagi kepada rakyat dan gratis tanpa rakyat harus bayar. 
Berbeda kan dengan sistem kapitalis saat ini,  air yang berlimpah saja masyarakat harus bayar,  listrik semakin mahal, di tengah pendemi corona pun mereka peras rakyat yang menggunakan watt di atas 450 tagihan listrik naik 2 kali lipat, gas sering sekali mengalami kelangkaan dan di jual dengan harga tak wajar.  

Bagaimana Islam Mengatur Pengelolaan SDA?

Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. 

Allah SWT berfirman:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (TQS an-Nahl [16]: 89).
Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Berbeda dengan kapitalisme yang melegalkan swasta dan asing menguasai sumber daya alam, menurut syariah Islam, hutan, air dan energi  yang berlimpah itu wajib dikelola negara.

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis ini diceritakan tentang Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk mengelola tambang garam. Rasul melihat. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera memanggilkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu). " Rasul melihat. kemudian bersabda, "Ambil kembali tambang tersebut dari dia." (SDM at-Tirmidzi).

Tentu yang menjadi fokus dalam hadis ini bukan “garam”, lebih bijih. Dalam konteks ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ucapan Abu Ubaid yang mengatakan, “Ketika Nabi melihat.

Temukan air yang mengalir, air mana yang merupakan air yang tidak habis, seperti airair dan air bor, maka ia mencabut kembali bantuannya. Ini karena sunnah yang dilihat Rasulullah dalam masalah padang, api dan udara menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu dia dikeluarkan untuk disetujui, sementara yang lain terhalang. 

Nah untuk itu Sebagai pertimbangan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib memenuhi seluruh aturan syariah Islam. Karena semuanya adalah perkara dan pembahasan kehidupan, termasuk masalah pengelolaan sumber daya alam, harus disetujui pada al-Quran dan as-Sunnah.

"Jika kalian berselisih pendapat dalam perkara, kembalikanlah perkara kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir" (TQS an-Nisa [4]: ​​59).[]

Oleh : Fitri Khoirunisa, A. Md (Muslimah Ideologis Khatulistiwa) 


Posting Komentar

0 Komentar