TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Proyek Ibukota di tengah Pandemi, Untuk Siapa?



Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Hingga Jum’at tanggal 10 April 2020 telah ada 3.512 kasus positif covid, dengan 306 orang yang meninggal, dan 282 orang sembuh (kompas.com, 10/04/2020). Lambatnya pemerintah pusat menangani covid dan dampak sosial ekonomi akibat pandemi telah nyata di mata rakyat.
 
Ada yang lebih menyakitkan hati rakyat, ketika kegagapan itu dipoles dengan pencitraan. Gratis listrik ternyata subsidi silang. Kelonggaran kredit, ternyata untuk yang positif covid. Dana 405,1 T ternyata lebih banyak untuk membiayai janji-janji kampanye, seperti kartu pra kerja. 
Keberpihakan pemerintah pada rakyat ternyata hanya setengah hati, karena full heart nya adalah untuk investor. Buktinya, di tengah pandemik tetap membahas RUU Omnibus Law. UU Minerba diketok palu. Dan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru juga tetap berlanjut. 

Menakar urgensi IKN Baru

Kaltim terpilih sebagai IKN baru, utamanya di sebagian besar Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanagara dengan lima alasan. Pertama, risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor. Kedua, lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur relatif lengkap. Dan kelima, tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar (cnbcindonesia.com, 26/08/2019).

Tak bisa dipungkiri, ibukota adalah etalase bagi sebuah negara. Ketertarikan wisatawan serta investor asing jelaslah dimulai dari urusan yang ada di ibukota. Maka, dengan wajah Jakarta yang demikian semrawut, menjadi alasan kuat untuk memindahkan ibukota. Prediksi gempa dan tsunami yang akan melanda Pulau Jawa pun menjadi pertimbangan pemindahan ibukota. 

Rencana pemindahan IKN akan bertahap. Mulai tahun 2019 hingga tahun 2045. Dana yang diperlukan untuk memindahkan ibukota tidaklah sedikit. Kepala Bappenas, menyatakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), nilai proyek yang ditargetkan mencapai Rp265,2 triliun atau 54,6% . Selain itu, pemerintah akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp127,3 triliun atau 26,2% dan sisanya sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2% dari APBN (cnnindonesia.com, 27/08/2019). 

Dengan dana hanya 19,2% masihkah dikatakan urgen? Masihkah bisa disebut IKN Indonesia? Apa bukan sebagai kontraktor?

Proyek IKN Baru untuk siapa?

Isu pemindahan IKN menguat setelah ditandatanganinya proyek OBOR China. Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan ditandatanganinya MoU ini, berarti proyek kerja sama Indonesia dan Cina siap dilaksanakan.
 
Dari 28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari 50%-nya berada di Kalimantan. 13 proyek diantaranya ada di provinsi Kalimantan Utara. Sangat korelatif dengan rencana Presiden memindahkan ibukota di wilayah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa memindahkan ibukota demi melancarkan sejumlah proyek-proyek OBOR Cina di Kalimantan. Itu yang pertama.

Kedua, Presiden Jokowi menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Keputusannya menunjuk tiga tokoh politik dan bisnis dunia itu, bertujuan untuk membangun kepercayaan investor mancanegara. 

Ketiga, sumber dana pembangunan iKN baru sebagian besar dari swasta. Besarnya dana pindah ibu kota jelas takkan mampu disandang oleh negara yang telah memiiki banyak utang ini. 
Ketiga hal di atas sesuai dengan sistem kapitalisme yang saat ini menguasai dunia dan diadopsi oleh Indonesia. Neoliberalisme meniscayakan pemerintah menyerahkan urusan rakyat kepada swasta. Awam diketahui, jika swasta yang mengurusi maka standar untung rugi menjadi asas dalam setiap interaksinya dengan masyarakat. 

Dengan memberi jalan investor menguasai proyek-proyek IKN baru, maka independensi RI dalam membuat kebijakan akan terganggu. Psikologi negara berutang, maka akan mengikuti arahan dari pemberi modal.  

Coba lihat kengototan pemerintah untuk menggolkan RUU Omnibus Law. UU yang menguntungkan swasta kapital dan merugikan rakyat ini telah ditolak diberbagai daerah dan kelompok masyarakat. Hanya dua kelompok yang mendukung, penguasa dan pegusaha.
Jadi, proyek IKN baru bukanlah untuk rakyat, namun untuk para kapital. Proyek bancakan penguasa dan pengusaha untuk memperkaya diri sendiri. 

Bagaimana Khilafah Membangun Ibukota
Dalam sejarah peradaban Islam tercatat empat kali perpindahan IKN. Alasan utama yang melandasi pemindahan ibukota negara Khilafah adalah politik. Pertama, dari Madinah ke Damaskus. Kedua, Damaskus ke Baghdad. Ketiga, Baghdad ke Kairo. Terakhir, dari Kairo ke Istambul. 
Dari empat kali pindah ini, hanya Baghdad yang merupakan kota baru. Ada tiga modal dasar kota Baghdad sebagai pusat khilafah. Yaitu letaknya yang strategis, tersedia air sepanjang tahun, dan iklimnya yang kering.

Ketiga modal dasar ini dikembangkan oleh Khalifah Al-Mansur dengan perencanaan yang luar biasa. Empat tahun sebelum dibangun, khalifah sudah mengumpulkan para surveyor, insinyur dan arsitek dari seluruh dunia untuk datang dan membuat perencanaan kota. Ratusan ribu pekerja didatangkan dari berrbagai penjuru daulah untuk membangun kota Baghdad. 

Kota berbentuk lingkaran pun dibangun dengan arsitektur megah. Di sekelilingnya terdapat tembok tebal untuk mencegah banjir dan kanal untuk kebutuhan air manusia. 

Pada tiap jumlah penduduk tertentu, di bangun fasilitas publik seperti masjid, sekolah, perpustakaan, industri gandum, pasar, dan lain-lain. Semua berada dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan memiliki kualitas yang standar.  

Pembangunan kota juga memperhatikan aspek keamanan. Ada empat benteng yang mengelilingi Baghdad, yaitu Kufah, Basrah, Khurasan dan Damaskus, sesuai dengan arah gerbang untuk perjalanan menuju kota-kota tersebut.  Pintu gerbang dibuat rangkap dengan besi tebal dan untuk membukanya diperlukan beberapa lelaki dewasa.

Demikianlah pembangunan ibukota dalam sistem khilafah. Pembangunannya dalam rangka memudahkan aktivitas manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia sesuai dengan standar. Arsitektur kota yang megah sebagai perlambang keagungan Negara Khilafah hingga memberikan rasa gentar pada musuh-musuh Islam. Wallahu a’lam []

Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd*
*)Praktisi Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar