TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

PROGRAM KARTU PRA KERJA MALAH JADI MASALAH?


Di tengah PHK 150 ribu orang akibat wabah, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang. Program ini terkesan dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya dapat uang dari negara. Pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang atau memberi cash transfer kepada pekerja yang terdampak, terutama pekerja informal?

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari menyatakan bentuk program pelatihan yang disiapkan adalah tes mendapatkan Kartu Prakerja Saat mendaftar, selain mengisi data diri, peserta juga wajib mengikuti tes, yaitu Tes Motivasi dan Tes Matematika Dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki calon penerima Kartu Prakerja. (kompas.com)

Adapun terkait dengan bantuan yang diberikan, maka setiap peserta yang sudah mendapatkan kartu prakerja akan mendapatkan bantuan sekali seumur hidup yaitu sebesar 3.550.000 rupiah. Dana ini akan dipergunakan 1jt rupiah untuk pelatihan online, dan selama 4 bulan berturut-turut peserta akan mendapatkan insentif 600rb/bulan pasca pelatihan. Sisanya 150rb adalah insentif survey kebekerjaan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengkritik program ini. Kartu Pra Kerja mungkin sesuai bila diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. (politik.rmol.id)

Polemik lain juga mulai bermunculan. Dalam program tersebut, bagi yang telah terdaftar akan diikutsertakan dalam pelatihan dari berbagai platform digital. Adapun mitra platform digital tersebut terdiri dari Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). 

Masalahnya salah satu mitra tersebut adalah perusahaan yang dipimpin stafsus milenial presiden yang dianggap ikut mengambil keuntungan dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Sehingga Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan penetapan Ruangguru sebagai mitra pemerintah, dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis. (economy.okezone.com)
Selain itu seperti diketahui, program Kartu Pra-Kerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. Seakan-akan program ini diterapkan tanpa persiapan. 

Adapun paket pelatihan yang ditawarkan betul-betul bombastis, kita lihat saja beberapa paket misalnya “Teknik Lengkap Menjual Apapun dengan Mudah”, “Kelas Investasi Pemula untuk Raih Keuntungan Cepat”, “Cara Jitu Naik Jabatan dengan Cepat”, dan “Jago Bicara di Depan Umum Berpenghasilan Jutaan”. Apakah program-program ini sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan dilapangan? Apa yang akan dilakukan masyarakat ketika sudah mendapatkan pelatihan tersebut? 

Jadi, bila kita bongkar kembali data maka akan tergambarkan bahwa Rp 1 juta x 5,6 juta = Rp 5,6 triliun dikirim dari saldo Kartu Prakerja kepada pihak aplikasi adalah nilai yang fantastis mendekati nilai kasus Bank Century 6,7 triliun. Berikutnya Rp 150 ribu x 5,6 juta = Rp 840 miliar untuk lembaga pelatihan. Lantas bagaimana bentuk pengawasannya? Atau pelatihan Prakerja ini memang paket cara investasi pemula meraih keuntungan dengan cepat bagi vendor itu sendiri bukan bagi peserta Prakerja.

Sedangkan para penerima Kartu Prakerjanya yaitu Rp 600 ribu selama 4 bulan. Apakah diberikan cuma-cuma tanpa syarat? Atau bisa jadi ada paket pelatihan lanjutan? Dengan program-program lainnya yang belum jelas. Namun, bagi masyarakat yang perlu dana, tentu saja akan terima saja walaupun mungkin secuil daripada tidak sama sekali yang penting tetap bisa makan di saat ini.  Sehingga setelah mendapatkan bantuan dapat bertahan dengan dana 600rb/bulan saja sudah lumayan. 

Namun mungkinkah?
Dapat kita lihat bahwa watak rezim kapitalis demokrasi adalah seperti pribahasa “mengail dalam belanga, menggunting dalam lipatan”. Seakan-akan ingin menyelesaikan masalah, namun ternyata mengambil keuntungan dari permasalahan. Ingin memberikan solusi malah semakin menambah permasalahan. Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis terkesan tidak efektif, lebih memprioritaskan keuntungan politik untuk memenuhi janji kampanye dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat.

Padahal dalam islam telah menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggungjawaban akhirat sebagai tujuan. Dalil-dalil syara’ dan hukum-hukum islam telah menjamin hak-hak syar’i bagi manusia termasuk dalam perkara yang merupakan keharusan (dhoruuriyaat). Salah bentuk perkara dhoruuriyaat adalah untuk menjaga jiwa. Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya Allah akan mengazab orang-orang yang mengadzab jiwa di dunia.” (HR Muslim dan Abu Dawud dari Hisyam bin Hakim bin Hizam)

Namun perkara dhoruuriyaat ini tidak akan terwujud bila tidak ditopang dengan pilar lainnya. Salah satu pilar dalam islam adalah tegaknya sistem ekonomi islam, yaitu terletak pada pembagian kepemilikan, menciptakan eknomi dan pembangunan sektor rill bukan aspek non-rill. Terakhir pendistribusian harta kekayaan oleh individu, masyarakat dan negara. Adanya pilar ekonomi inilah yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat yang tidak hanya kebutuhan primer, namun juga meraih kebutuhan sekunder dan tersiernya.
Wallahu’alam.[]


Oleh : W. Irvandi

Posting Komentar

0 Komentar