TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

PANGERAN DIPONEGORO DAN GELAR SULTAN BUTON


Bagi masyarakat Buton, makam Sultan Murhum yang terdapat di areal Benteng Keraton Buton mungkin terbilang biasa. Namun warga dari luar Jazirah Negeri Khalifatul Khamis, itu luar biasa.

Penulis bersyukur bisa menginjakkan kaki di Baubau dan sempat ziyarah ke pusara Sultan Pertama tersebut. Bahkan sempat mengabadikan momen itu dengan berfoto di depan papan informasi makam.

Terdapat tulisan berjudul: SULTAN MURHUM KAIMUDDIN KHALIFATUL KHAMIS. Adalah Raja Buton VI dan sebagai sultan pertama setelah memeluk Islam. Ia adalah raja sekaligus Sultan Pertama. Ia pula yang telah mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan tahun 1541 Masehi. 

Sepintas memang terlihat biasa. Namun bila melihat makam Pangeran Diponegoro, salah satu Pahlawan Nasional, maka papan informasi tersebut menjadi tidak biasa lagi. Sebab, di pusara Pangeran Diponegoro terdapat tulisan: Pangeran Diponegoro (Sultan Abdul Hamid Herucokro Kabiril) bergelar AmirulMukminin Sayidin Panata Agama Kalifatullah Tanah Jawa. 

Ternyata Keduanya Memiliki kesamaan, ada sebutan Khalifah pada gelarnya. Yang satu KHALIFATUL KHAMIS dan yang satu lagi KHAIFATULLAH TANAH JAWA. Kedua pemimpin memiliki kesamaan untuk mengatur urusan dunia dan urusan agama. 

Sultan Murhum mendapatkan gelar tersebut setelah masuk Islam dan mengubah sistem kerajaan menjadi Kesultanan. Sedangkan Pangeran Diponegoro mendapatkan gelarnya setelah  mengobarkan perang SABIL (jihad fii sabilillah) melawan penjajah Belanda. Banyak peretempuran di tanah jawa yang dimenangkannya. Diantaranya di wilayah Lengkong tanggal 30 Juli dan di Delangu tanggal 28 Agustus 1826. Dan masih banyak lagi.

Dalam perang diponegoro ini Belanda mengalami kerugian sangat besar. Tercatat setidaknya 8.000 serdadu Belanda tewas dan menghabiskan biaya 20.000 gulden. Sedangkan pada penduduk pribumi sekitar 7.000 orang menjadi korban perang yang terjadi tahun (1825-1830) itu. Jumlahbyag sangat besar untuk ukuran masa itu.

Menurut Kadis Pariwisata Kota Baubau, Ali Arham menjelaskan Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin umat di daerah Jawa yang berjuang menegakkan Islam dan melawan penjajah Belanda. Sementara Sultan Buton merupakan kepala negara dan sebagai pemimpin lahiriah dan batiniah di daerah Buton.

Ali Arham menambahkan ihwal pemberian gelar Khalifatul Khamis kepada seluruh Sultan Buton, maksudnya para Sultan Buton menjalankan tugas dan fungsinya,  sama yang diemban masa Khulafaur Rasyidin. Mereka melaksanakan sistem pemerintahan Islam dari segala aspek. Makanya disebut Khalifatul Khamis. Namun tidak berarti bahwa para Sultan Buton sebagai Khalifah ke lima, melainkan maksudnya melaksanakan semangat perjuangan masa khulafaurrasyidin.

Gelar sultan Murhum Qaimuddin Khalifatul Khamis, itu bukan sembarang gelar. Dari naskah-naskah masa lalu, yang memberi gelar adalah Sultan Turki sebagai penguasa Islam di abad pertengahan. Gelar itu diberikan melalui Syekh Abdul Wahid sang penyebar, dan yang memperkenalkan Islam di Buton.

Menurut dosen Unidayan, Dr La Ode Abdul Munafi menambahkan, ihwal para sultan di Buton bergelar Khalifatul Khamis menunjuk pada kedudukan para sultan sebagai pengganti kedudukan nabi (khalifah) dalam urusan pemerintahan. Meraka menjalankan urusan pemerintahan dan wajib penegakkan Islam di seluruh wilayah Kesultanan Buton. Makanya sultan disamping sebagai kepala pemerintahan atau negara, juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi agama.

Salah satu sumber lokal Buton sebagaimana dikutip Couvereur (Sarjana Belanda) tertulis: …maka diterangkan pada dewasa itu bahwa disyahkanlah keadaan Sultan Buton Raja Islam dan diizinkan pula oleh Sultan Rum dan Makkah akan memuji Sultan Buton di dalam khutbah, dan adalah juga Sultan Buton menjadi wakil sebelah Timur buat urusan agama Islam, dan dianugerah gelaran Chalifah Hamis.

Munafi, Mantan Wakil Ketua DPRD Baubau ini menambahkan, testimoni Hamka tentang Penerapan Hukum Islam sebagai Hukum Adat di Buton: ….Di dalam Negeri Kerajaan Buton telah dijadikan hukum adat merajam orang yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan Al-Quran, dan telah dipotong tangan orang yang mencuri. Disamping istana Raja Buton masih didapati batu hampar tempat orang menjalani hukum rajam dan potong tangan itu. 

Pemerintah Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang demikian sebab katanya melanggar perikemanusiaan yang amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda, seakan-akan hanya mereka yang mempertahankan kemanusiaan dan rakyat jajahan tidak….. Sumber: Hamka (1983). Tafsir Al Azhar Juz 1 & 2. Penerbit Pustaka Panjimas Jkt, hal. 175.

Berdasarkan penelusuran di booklet berjudul Aceh, Nusantara, dan Khilafah menjelaskan hubungan beberapa kesultanan di Nusantara dengan Khilafah Usmani yang berpusat di Turki tampak jelas. Misalnya, Islam masuk Buton abad 16 M. Silsilah Raja-Raja Buton menunjukkan bahawa setelah masuk Islam, Lakilaponto dilantik menjadi ‘sultan’ dengan gelar Qaim ad-Din (penegak agama) yang dilantik oleh Syekh Abd al-Wahid dari Mekah. 

Sejak itu, dia dikenali sebagai Sultan Murhum dan semenjak itu juga nama sultan disebut dalam khutbah Jumat. Menurut sumber setempat, penggunaan gelaran ‘sultan’ ini berlaku setelah dipersetujui Khilafah Utsmani (ada juga yang mengatakan dari penguasa Mekah). Syekh Wahid mengirim kabar kepada Khalifah di Turki.

Jika kita telisik gelar yang disandang oleh para pemimpin nusantara nampak adanya indikasi hubungan kuat dengan kekhalifahan Usmani yang berkedudukan di Turki. Meski Penjajah Belanda sangat marah dan Benci, namun tetap saja para pemimpin itu memakainya dan justru menjadi kekuatan untuk melawan penjajah Belanda.

Semestinya masyarakat nusantara tidak perlu merasa asing apalagi benci dengan istilah khilafah dan ajaran islam lainnya. Justru tinggall kita mewarisi untuk mengambil sisi positif darinya untuk membengun negeri lalu wariskan kebanggaan buat generasi mendatang. Tabiik.

(disarikan dari Buku NEGERI KHALIFATUL KHAMIS, Terbitan WADIpres tahun 2019, yang ditulis oleh Irwansyah Amunu & almaroky) 

Oleh: Wahyudi al Maroky
(Dir. PAMONG Institute)

NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

Posting Komentar

0 Komentar