TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

NAPI DILEPAS, AKTIVIS DILIBAS: Benarkah Kritik Dikebiri, Demokrasi Harakiri?


Pertengahan tahun 2017, CNN Indonesia pernah merilis artikel bertajuk Gejala Antikritik Rezim Jokowi. Saat itu marak terjadi penangkapan aktivis, baik dengan tudingan makar maupun penghinaan terhadap presiden melalui jejaring medsos yang dipandang melanggar UU ITE. 

Pascanya, sikap antikritik tak lagi sebatas gejala. Meski presiden kerap menyatakan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat, bahkan mengatakan kangen didemo, namun penguasa kian benderang menampakkan diri sebagai rezim antikritik seraya melekatkannya dengan narasi ujaran kebencian alias hate speech. 

Tak ada standar baku yang disebut kritikan, protes, nyinyiran dan hujatan. Rezim seringkali hanya punya satu sudut pandang dalam menilainya. Selama yang dikeluarkan oleh rakyat, baik lisan maupun tulisan, berkonten berseberangan dengan kepentingannya maka berpotensi terkategori sebagai ujaran kebencian. Loe senggol, gue bacok!


/ Napi Dilepas, Aktivis Dilibas /

Kini di tengah duka pandemi Covid-19, suara kritis terus dibungkam. Adalah Alimudin Baharsyah (AB), seorang pegiat media sosial sekaligus aktivis Islam yang selama ini bersuara nyaring terhadap kebijakan penguasa, telah ditangkap pada Jumat (3/4) dan ditahan di Bareskrim Polri. Videonya yang mengkritisi kebijakan darurat sipil dan menyarankan kebijakan karantina wilayah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dianggap menyebarkan hoaks. 

Naas, ia tak hanya dikenai Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis juga siap menjeratnya. Unggahan video yang mengkritik kebijakan zalim rezim komunis China terhadap muslim Uighur dan membandingkannya dengan etnis China yang aman di negeri ini dianggap rasis dan menebar kebencian berdasarkan SARA. 

Bahkan AB pun dijerat pasal terkait UU Pornografi dengan tuduhan menyimpan file berkonten pornografi. Perkembangan terakhir, ia dipersoalkan dengan pasal 107 KUHP dan dituduh makar melalui Facebook karena unggahan video yang mendakwahkan ajaran Islam khilafah. 

Ironis. Seiring pembebasan lebih dari 30 ribu napi berdalih mencegah penularan virus Covid-19, pintu bui justru dibuka untuk “calon napi” yang mungkin bakal terjerat aturan khusus terbitan Polri untuk menangani penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi. Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Telegram terkait hal tersebut pada tanggal 4 April 2020.

Kebijakan ini disayangkan oleh sebagian kalangan. Dalam kondisi pandemi, Indonesia butuh terbebas dari Covid-19, bukan aturan yang justru menambah beban masyarakat dan kontraproduktif terhadap upaya penyelesaian Covid-19. 

Aturan Polri ini dinilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan dan penegakan hukum. Pun dapat memicu pelanggaran kebebasan berpendapat. Masyarakat yang dibungkam daya kritisinya justru memberatkan kinerja pemerintah mengatasi Covid-19. Sebab, pemerintah akan kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat dalam kondisi seperti ini. 

Sungguh, aturan ini tak tepat dikeluarkan dalam situasi darurat multidimensi. Pun tak memenuhi prinsip legalitas dalam penegakan hukum. Jika mengacu pada UU Nomor 6/2018, aspek penghinaan terhadap pejabat bukanlah bagian dari hal yang diatur. Terlebih lagi, definisi penghinaan presiden dan pejabat tidak memiliki indikator objektif dan terukur, sehingga akan samar dengan upaya seseorang mengkritik.   

Di tengah lamban dan gagapnya pemerintah menangani pandemi Covid-19, wajar jika masyarakat menyuarakan rasa ketidakpuasan, aspirasi, masukan dan kritikan. Apalagi saat ini rakyat kian peka situasi dan mulai bisa mengenali wajah asli penguasa yang tidak pro rakyat. 

Beberapa kepala daerah yang menghendaki local lockdown dan begitu banyak kawasan yang menjalankan lockdown mandiri menjadi indikasi tak puasnya mereka pada kebijakan anti lockdown oleh pemerintah. Padahal karantina wilayah merupakan amanah UU No.6 tahun 2020, aturan yang telah dibuat oleh rezim sendiri. 

Berbagai kebijakan lainnya pun justru menjadi blunder bagi kepemimpinan rezim. Wacana darurat sipil yang segera diklarifikasi sebagai darurat kesehatan. Pun permintaan donasi pandemi ke rakyat. Di tengah kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan rakyat, proses pemindahan ibukota negara tetap jalan. Di tengah derita rakyat, pembahasan Omnibus Law terus dilakukan. 

Apakah keliru jika rakyat berkesan bahwa pemerintah lebih mementingkan investasi dan ekonomi ketimbang jiwa dan keselamatan rakyat? Dimana salahnya, jika rakyat lantas bersuara kritis demi menperoleh hak-haknya kembali?     

Jangan karena mendapat kritikan pedas, lantas melibas sang penyuaranya atas nama ujaran kebencian, penyebaran hoaks dan sejenisnya. Seperti perlakuan terhadap AB yang ditangkap secara tidak etis. Pun tiga orang bersamanya ikut ditangkap tanpa surat penangkapan dan surat pemanggilan. Tak hanya ditangkap brutal, saksi juga mendapat  kekerasan verbal dan dan fisik. 

Bahkan AB mengalami pembunuhan karakter sebagai seorang pejuang Islam. Sebagaimana dialami oleh Habib Riziq yang dituding melakukan chat mesum. AB dituduh menyimpan file berkonten pornografi (yang dibantah rekannya sebagai bukan milik AB). Beberapa media pun menggoreng kisah penangkapannya dibumbui framing negatif yang kian mencitraburukkan sosok AB.  

Inilah pil pahit yang mesti ditelan oleh AB akibat keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan rezim berkuasa. Terlebih lagi, selama ini AB dikenal sebagai aktivis Islam yang istiqomah menyerukan urgensi penerapan syariah dan khilafah. Sementara rezim sangat alergi terhadap istilah khilafah dan menganggapnya sebagai ajaran terlarang. Siapapun yang menyuarakan khilafah dianggap sebagai pelaku makar. 

Karena itulah, diduga kuat faktor utama penangkapan AB adalah konsistensinya mendakwahkan khilafah. Adapun pasal lainnya, hanyalah pasal ikutan. AB rutin mengunggah video seruan menegakkan khilafah melalui medsos termasuk Facebook. Hingga ditetapkan sebagai tersangka makar melalui Facebook. 


/ Kritik Dikebiri, Demokrasi Harakiri? /

Begitu banyaknya kebijakan anti rakyat yang diproduksi penguasa telah memunculkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Tak hanya AB, fenomena ini telah melahirkan sosok-sosok berani lainnya. Urat takut sebagian rakyat telah putus. Kritik terhadap penguasa terus bermunculan. Ada kecenderungan nekat meski tahu resikonya bakal diseret ke penjara atau pulang tinggal nama. Mengapa penguasa seolah bergeming atas kritik rakyatnya, bahkan tak peduli dengan cap represif yang dilekatkan kepadanya?

Inilah harga yang harus dibayar penguasa, saat memilih menerapkan sistem demokrasi kapitalis liberal yang pro kepentingan kapitalis. Pada praktiknya, sistem seperti ini sudah pasti akan menabrak proses partisipasi rakyat, sekaligus menihilkan proses dialog yang akomodatif terhadap kepentingan, bahkan nyawa rakyat. 

Kebijakan penguasa yang jauh dari penyelesaian problematika rakyat jelas memupuk kekecewaan. Wajar jika sepanjang sistem ini diterapkan, negeri ini tak steril dari protes dan keriuhan. Kalaulah tak terjun di aksi massa, rakyat tak lagi tabu mengungkap keluh kesahnya di ruang-ruang publik sebebas media sosial. Jagat maya begitu ramai membincang realitas hidup yang kian sulit. Menyurhat tentang penguasa yang minus hati nurani. Mengisah tentang asing yang kian memenuhi sudut negeri.

Hingga di satu titik, tentu kondisi ini akan dianggap membahayakan. Sebagai pemegang kendali atas sumber-sumber kekuatan, rezim akan mudah melakukan semuanya. Media mainstream, kekuatan militer, polisi bisa digerakkan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan berorganisasi di tengah masyarakat yang berpotensi melakukan penolakan.

Sayangnya, masih banyak yang memandang realitas buruk sistem ini sebagai anomali penerapan. Mereka beranggapan pada dasarnya sistem demokrasi baik dan ideal. Pelakunyalah yang membuat demokrasi menjadi nampak buruk dan mengerikan. Yang salah orangnya bukan sistemnya, begitu katanya. Itulah yang membuat mereka terus berharap pada demokrasi. 

Mereka lupa bahwa demokrasi memiliki cacat bawaan. Kredo vox populi vox dei, sejatinya adalah penuhanan pada akal. Karena menurut demokrasi, rakyat alias akal manusialah sang pemilik kedaulatan. Dan darinya, hukum dan undang-undang dibuat sebagai aturan dan solusi problem kehidupan. Begitu pun dengan prinsip kekuasaan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” serta teori “kontrak sosial” yang lekat dengan ide demokrasi. 

Prinsip ini sejatinya adalah penyerahan kekuasaan milik rakyat kepada sekelompok minoritas (sebagai penguasa dan wakil rakyat) yang nyatanya terdiri dari para pemilik modal. Pun faktanya, hanya dengan kekuatan modal, kursi kekuasaan dan perwakilan bisa diraih. Selanjutnya, dibuatlah kebijakan yang tentu akan pro kepentingan pemilik modal. 

Berubahlah demokrasi dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan konglomerat. Dengan kata lain, demokrasi secara alami akan bertransformasi menjadi wajah oligarki. “Of the 1%, by the 1%, for the 1%. (Dari satu persen, oleh satu persen, untuk satu persen orang)” (Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi). Karena itu, keberadaan rezim demokrasi yang anti kritik tak perlu diherankan. 

Inilah ambiguitas demokrasi. Kebebasan berpendapat hanyalah milik pejabat dan konglomerat. Tak lagi mengutamakan suara rakyat. Apalagi suara nyaring yang mendambakan tegaknya sistem pemerintahan Islam. 

Wajar jika ide khilafah sulit diterima di dalam sistem ini. Karena demokrasi memang tidak didesain bagi perubahan tatanan islami. Justru menjadi penghalang bagi tegaknya sistem kehidupan Islam. Sejatinya, di balik kedaulatan rakyat yang diagung-agungkan tersirat ajakan agar umat menjauh dari kedaulatan Tuhan yaitu Allah Swt. 

Namun, pelan tapi pasti, demokrasi tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Kebebasan tanpa batas yang menjadi ruh ajarannya telah memerangkap pelakunya pada perilaku otoriter. Pun tak lagi berkuasa atas nama rakyat, tapi minoritas manusia. Demokrasi rasa oligarki. 

John Adams, presiden kedua Amerika Serikat pernah berkata, “Democracy never lasts long. It soon exhausts and murders itself. There never was a democracy yet that didn’t commit suicide. (Demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera aus dan membunuh dirinya sendiri. Tidak pernah ada sebelumnya demokrasi yang tidak bunuh diri).” 

Ketika demokrasi sedang harakiri, hal ini selaras dengan isi buku ‘How Democracies Die” karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (terbitan Gramedia, April 2019). Penulis mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Kematian tak disadari terjadi selangkah demi selangkah dengan: terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah dan penindasan total atas oposisi. Ketiga langkah ini sedang terjadi di seluruh dunia. Pun termasuk di negeri kita, Indonesia.

Lalu apa yang akan kita lakukan menjelang ajalnya? Lanjutkan perjuangan. Hingga kalimat-Nya tinggi mengangkasa dalam dekapan daulah khilafah islamiyah nan mulia. Atau kita dipanggil pulang oleh Sang Maha Pencipta Alam Semesta.
Oleh: Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media, Dosen Online Uniol 4.0 Diponorogo)

Posting Komentar

0 Komentar