TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Napi Bebas Kembali Berulah Bikin Rakyat Resah


Pembebasan besar-besaran narapidana (napi) untuk mengindari penyebaran virus Covid-19 (Corona) menimbulkan masalah baru. Warga menjadi resah. Pasalnya, mereka baru saja dibebaskan sudah berulah. Di berbagai daerah terdapat napi yang kembali ditangkap karena melakukan tindakan kriminal. 

Ikhlas alias Iqbal, pria asal Bali dibebaskan pada 2 April kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kg. Rudi Hartono juga kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga di Sulawesi Selatan. Kemudian di Blitar, pria berinisial MS babak belur diamuk massa karena kepergok mencuri motor warga, ia dibebaskan pada 3 April dan ditangkap lagi tiga hari kemudian. (antvklik.com, 20/4/2020)

Dengan kejadian-kejadian tersebut tidakkah Kemenkumham akan merevisi program pembebasan napi ini? Jadi tidak bertindak lepas tangan paska pembebasan puluhan ribu napi. Rencana selanjutanya juga butuh dipikirkan. Jika tidak keamanan warga yang jadi taruhan. Tabiat buruk yang belum sepenuhnya luntur selama pembinaan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas), dihadapkan kondisi ekonomi yang sulit di tengah wabah corona. Lapar tak bisa diajak kompromi maka tindakan kriminal jadi solusi. 

Ombudsman RI, Alvin Lie angkat bicara. Dalam cuitannya di @alvinlie21, narapidana kembali berbuat tindak pidana bakal sering terjadi. Menurut Alvin, Menkumham tidak ambil pusing setelah melepaskan ribuan narapidana itu dari Lapas. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kini rakyat tak hanya resah karena meningkatnya penyebaran virus corona, tapi juga resah dengan bebasnya puluhan ribu napi yang mengancam keamanan mereka. Baik jiwa, raga, maupun harta. 

Gagalnya Pembinaan Para Napi

Pembebasan puluhan ribu napi ternyata tak dibarengi dengan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak pembebasan mereka di tengah masyarakat. 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Hibnu Soedirman menilai fenomena berulahnya para napi yang baru saja dibebaskan sebagai kegagalan Kemenkumham, khususnya Ditjen PAS serta lapas atau rutan dalam mengawasi para napi. "(Ada kejadian seperti itu) berarti sistem pemidanaan dalam rangka membuat efek jera, ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Apakah mungkin dengan kondisi 30 ribu lebih napi yang dibebaskan lapas mampu mengawasi? Sudah terbukti ini kegagalan," ujar Hibnu saat dihubungi m.kumparan.com, 8/4/2020. 

Mudahnya napi mengulangi tindakan kriminal yang merugikan rakyat menjadi bukti jeruji besi tak memberikan efek jera. Wajar saja jika Lapas dikatakan over kapasitas, karena penghuninya terus bertambah. Ada napi baru yang masuk, juga tak dipungkiri banyak napi lama yang biasa keluar masuk penjara. 

Dalam Lapas juga sering terjadi kerusuhan bentrok antar para napi. Perlakuan buruk, fasilitas minim seperti air, listrik, bahkan sel yang ditempati disesuaikan dengan uang yang dikeluarkan selama masa tahanan. 

Jadi aktifitas pembinaan yang manusiawi agar mereka menginsyafi dosa-dosa, dan ketika masa tahanan usai siap kembali hidup bersama masyarakat belum benar-benar bisa diterima. Karena nyatanya mereka banyak yang kembali mengulangi kejahatannya.

Islam Menjamin Keamanan Rakyat
Di dalam Islam, keamanan adalah hak rakyat yang menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya. Baik keamanan harta, jiwa, maupun raga. Keimanan dan ketaqwaan merupakan landasan seseorang tidak melakukan kejahatan. 

Oleh karenanya, Islam mewajibkan negara secara sistematis mengokohkan keimanan dan membina ketaqwaan rakyat. Baik ditempuh dalam pendidikan formal maupun non formal.
 
Untuk mencegah kejahatan atau kemungkaran, Islam mewajibkan masyarakat untuk saling menasehati. Melakukan aktifitas amar ma'ruf nahi mungkar, dengan negara menjamin atmosfer yang kondusif dalam pelaksanaannya. 

Islam juga mengikis habis faktor-faktor yang sering diklaim sebagai pemicu tindakan kejahatan atau kriminal. Terpaksa karena kesulitan ekonomi, dikikis dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Dimana negara menjamin setiap pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat. 

Distribusi barang dipastikan merata secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Lapangan pekerjaan juga dibuka lebar bagi para laki-laki atas kewajiban mencari nafkah. Dengan begitu rakyat tidak akan menghalalkan berbagai cara untuk bertahan hidup. Tidak akan mengambil hak orang lain karena kebutuhannya sudah dijamin oleh negara.

Jika masih ada yang melakukan tindakan kriminal maka Islam memiliki sanksi tegas sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Sehingga pelakunya kapok dan orang lain tidak berani melakukan kejahatan serupa. 

Persanksian dalam Islam ada hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Dalam kitab nidzam al-uqubat fii al-Islam yang ditulis Dr. Abdurrahman al-maliki, dijelaskan bahwa Hudûd adalah sanksi atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Tidak diterima adanya pengampunan atau abolisi. Sebab, hudûd adalah hak Allah Swt. Tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi manusia. 

Hudûd dibagi menjadi enam: (1) zina dan liwâth (homoseksual dan lesbian); (2) al-qadzaf (menuduh zina orang lain); (3) minum khamr; (4) pencurian; (5) murtad; (6) hirâbah atau bughât. 
Jinayat adalah penyerangan terhadap manusia. Jinayat dibagi dua: (1) penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan); (2) penyerangan terhadap organ tubuh. 

Kasus jinayat terhadap jiwa (pembunuhan), sanksinya ada tiga macam: qishash, diyat, atau kafarah. 
Ta‘zir adalah sanksi atas kemaksiatan yang didalamnya tidak had dan kafarah. Pada dasarnya, sanksi ta‘zir ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi atau Khalifah dengan mempertimbangkan kasus, pelaku, politik, dan sebagainya. Dan Mukhalafat adalah tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh Negara, baik yang berwujud larangan maupun perintah. Kepala negara yang menetapkan sanksinya. 

Dengan mekanisme tersebut Islam menjamin keamanan rakyat. Ketangguhan sistem peradilan suatu negara ditentukan oleh ketangguhan sistem sanksinya. Sistem Islam mewujudkan keadilan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat sehingga terbangun negara yang kuat. Allahu 'alam bis shawab.[]

Oleh : Eni Imami, S.Si (Pendidik dan Revowriter)

Posting Komentar

0 Komentar