TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mudik Dikala Pandemi, Demi Siapa?


Pandemi corona belum berakhir juga, bahkan jumlah kasus pasien virus Corona di Indonesia semakin meningkat. Awal April telah dilaporkan 196 kasus baru, jumlah peningkatan paling tinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal pun mencapai181. Dengan ini, jumlah pasien meninggal di Indonesia sudah paling tinggi kedua setelah China se-Asia. Penanganan penyebaran virus ini dinilai oleh banyak pihak tidak tepat dan bahkan terkesan tidak serius. Mulai ditolak nya perpintaan lockdown hingga tidak dipenuhinya kebutuhan pokok masyarakat selama masa isolasi pandemi corona. 

Meski begitu, Presiden Joko Widodo telah memperbolehkan mudik lebaran tahun ini. Tidak disangka, keputusannya membuat pihak internasional terkejut sampai geger. Dengan ini, sebagian besar wilayah Indonesia harus bersiap kepulangan para warga dari Jakarta. Padahal kita ketahui Jakarta telah menjadi pusat dari wabah virus Corona di Indonesia. (intisari.grid.id, 04/04/20). 
Sejak awal pemerintah tidak melakukan upaya menghentikan pandemi ini dengan serius. 

Semua kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tidak memihak kepada kemaslahatan rakyat bahkan abai atas keselamatan nyawa rakyat. Para dokter yang menangani korban virus corona pun tidak mendapatkan APD lengkap, padahal jika tidak memakai APD lengkap maka resiko sang dokter akan terinveksi corona semakin besar dan memang itulah yang terjadi. Semakin bertambah nya dokter yang berguguran saat menangani pasien.
Kebijakan dibolehkan mudik hanya akan memperburuk keadaan dan semakin tersebar luas nya wabah corona ini. Kebijakan ini terkesan ngawur karena sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sebab:

Pertama, pemberlakukan kebijakan boleh mudik oleh pemerintah akan membuka pintu gerbang penyebaran kepada seluruh wilayah Indonesia. Pasal nya Jakarta itu menjadi pusat penyebaran wabah corona sehingga jika orang dari Jakarta pulang ke berbagai wilayah kampung halaman nya ini memungkinkan penularan dapat merata keseluruh daerah dan ini akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran dari Indonesia itu sendiri. Populasi rakyat Indonesia akan terancam jika kebijakan yang bertolak belakang dengan fakta terus diberlakukan dalam menangani pandemi.
 
Kedua, kebijakan boleh mudik dilakukan oleh pemerintah karena khawatir akan terguncang nya ekonomi dan matinya bisnis para kapital. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas utama, tapi lebih mementingkan keuntungan ekonomi. Padahal jika populasi manusia nya punah maka apa artinya mempertahankan ekomoni. Lain hal nya jika pemerintah mendahulukan menyelamatkan nyawa rakyat, meskipun ekonomi menurun maka itu akan mampu diperbaiki saat masyarakat kembali sembuh dan wabah sudah berakhir di tuntaskan.

Ketiga, sistem demokrasi kapitalis terbukti menjadikan keuntungan ekonomi sebagai hal yang utama bagi Negara. Sistem demokrasi kapitalis ini yang menjadikan asas manfaat sebagai dasar hukum nya memandang bahwa mengurusi rakyat hanya akan membuat negara rugi karena harus mengeluarkan dana yang banyak. Ini semua tampak dari seluruh kebijakan yang tidak pro rakyat yang diterapkan atas seluruh masyarakat. Mulai dari berlakukanya darurat sipil, kurang nya APD bagi tim medis, tidak diberikan santunan dalam memenuhi kebutuhan rakyat hingga kebijakan boleh nya mudik di tengah pandemi.

 
Sederet kebijakan tidak pro rakyat menunjukkan betapa pekat nya keinginan penguasa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan hajat hidup rakyat. Negara yang seharus nya mengurus rakyat tapi abai dan lepas tangan. Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang menjadikan aqidah Islam sebagai dasar Negara. Maka halal haram atau wajib haram lah yang menjadi tolak ukur Negara dalam mengambil kebijakan. 

Mengurus rakyat dengan syariah secara adil adalah kewajiban negara, maka haram hukum nya negara abai dan menelantarkan rakyat. Saat masa pandemi wabah terjadi di negara Islam maka pemerintah akan langsung melakukan kebijakan cepat, tepat dan tegas. 

Pihak pemerintah langsung akan melakukan isolasi pada tempat yang menjadi sumber wabah agar tidak menyeber kewilayah diluar nya.

Masyarakat didalam wilayah tersebut tidak boleh keluar sedang yang diluar tidak boleh memasukinya. Selama isolasi berlangsung maka negara akan memebuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat di wilayah isolasi. Dengan demikian wabah akan mampu dibendung sedang wilayah diluar nya bisa melakukan aktivitas produktif seperti biasa nya dengan penuh penjagaan dan kehati-hatian sehingga ekonomi negara tidak akan bermasalah. 

Berbeda dengan sistem sekarang yang lengah dalam menjaga rakyat. Bahkan membuka pintu yang lebih besar sehingga wabah semakin parah tak terbendung. 
Jika sistem Demokrasi kapitalis yang menjadikan manfaat sebagai asas mengambil kebijakan tetap diterapkan maka akan semakin banyak timbul masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Alih-alih wabah diselesaikan, masalah ekonomi, pengangguran, kriminal dan masalah lain nya akan terjadi selama penanganan wabah yang tidak tepat ini.

Wabah ini telah menunjukkan betapa rusak nya sistem demokrasi kapitalis dalam mengurusi rakyat nya termasuk penanganan wabah. Melihat fakta yang terjadi maka kebutuhan masyarakat bukan hanya terhadap penanganan corona tapi juga kebutuhan mendesak terhadap sistem Islam yang mampu menjadi solusi atas segala permasalahan yang terjadi sebagai mana 14 abad lalu islam terbukti berhasil mengurus rakyat nya dengan baik sehingga tercipta keamanan, kedamaian dan kesejahtaraan.[]

Oleh: Rajni Fadillah, S.Pd ( Lingkar studi Perempuan dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar