TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menagih Janji Manis Penguasa di Tengah Wabah

Tahun 2020, dunia diguncang dengan adanya makhluk tak kasat mata yaitu Virus Covid-19. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak wabah ganas Covid-19. Virus yang bermula dari kota Wuhan, China tersebut menjadi wabah pandemik, sebab tersebar di 199 negara. 

Wabah Covid-19 menjadi momok menakutkan bagi dunia. Tidak hanya menghilangkan banyak nyawa. Ekonomi dunia pun terancam tumbang. Kondisi pun semakin bertambah gelap, melihat hingga hari ini belum ada antivirus ditemukan untuk menjinakan Covid-19.

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terlepas dari paparan wabah Covid-19. Sayangnya, sejak awal kemunculannya pemerintah begitu menganggap remeh wabah ini. Bahkan tidak sedikit pejabat yang menjadikan wabah Covid-19 sebagai candaan di depan publik. Tidak heran begitu kasus pertama ditemukan, pemerintah terlihat gagap dan tidak siap. Sehingga penangan begitu lamban dan seolah olah negara tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

Padahal hingga Selasa, 7 April 2020 tercatat jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 2.738 dengan jumlah kematian 221 jiwa. Jumlah kasus pun semakin bertambah tiap harinya. Mirisnya, pemerintah masih saja plin plan dalam memberi solusi untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19 ini. Kegagapan dan plin plannya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini pun membawa rakyat dalam kondisi ‘simalakama’.

Kebijakan jaga jarak fisik yang diterapkan, nyata sangat berdampak pada ekonomi rakyat di tengah wabah. Pendapat pekerja informal menurun secara drastis dampak dari WFH. Tak ayal muncul desakan masyarakat agar pemerintah dapat menopang ekonomi. Program jaringan pengaman sosial pun dikeluarkan sebagai upaya mendongkrak ekonomi rakyat.

Diberitakan cnnindonesia.com, 25/03/2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program jaringan pengaman sosial untuk kelas ekonomi menengah ke bawah di antaranya : 1) Relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun; 2) Penambahan jumlah tunjangan PKH dan bansos sembako sebesar 50 rb/bulan; 3) Bantuan selama 3 bulan untuk korban PHK dan penerima kartu Prakerja; 4) Pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar dan memberikan insentif senilai Rp3 juta kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).

Program tersebut tampak manis dan menjanjikan. Sayangnya, tidak semua masyarakat dapat mengecapnya. Ditambah berbagai prasyarat dan mekanisme yang berbelit, kemungkinan besar banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkannya. Misal, untuk keringan kredit. Fakta berbicara, belum ada dukungan penuh dari perbankan.

Di lapangan, menurut para pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Grab Melipir3 (GM3) Jakarta, mengaku mengalami kendala dalam mengakses keringanan kredit yang dijanjikan pemerintah. Mulai dari kesulitan mengajukan surat pengajuan keringan kredit hingga dipersulit saat mendatangi kantor perusahaan leasing yang menerbitkan kredit. (tirto.id, 2/4/2020).

Melihat kondisi tersebut, seharusnya pemerintah mencari solusi yang solutif. Bukan malah memberikan janji manis sebagai lips service. 
Pesimis melihat program tersebut dapat mendongkrak ekonomi rakyat. Sebaliknya hanya menjadi solusi tambal sulam. Tidak lain sebagai upaya untuk memoles pencitraan penguasa. 

Mengganas wabah Covid-19 semestinya mampu membuka hati dan mata rakyat. Bahwa dibutuhkan pemimpin yang amanah yang mampu menyelamatkan rakyat dari wabah ini. Bukan pemimpin yang seenaknya membuat aturan sesuai hawa nafsu mereka. Padahal, manusia sendiri sangatlah lemah dan terbatas. 

Arogansi penguasa dalam membuat aturan, memberikan nestapa bagi rakyat. Allah swt berfirman :
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. al-Maidah: 49).

Inilah nasib rakyat yang tidak diurusi oleh para pemimpin yang tidak amanah terhadap jabatannya dan bahkan mereka mencampakkan hukum-hukum Allah. Saatnya menuntaskan seluruh problematika di tengah-tengah umat dengan Islam saja. Sebab kepemimpinan dalam Islam adalah riayah su'unil ummah (pengurus/pengatur urusan rakyatnya), sebagai pelayan bagi rakyat nya. Namun, di sistem kapitalis, rakyat dituntut untuk berkorban, bahkan menjadi korban demi untuk kelanggengan kekuasaan para penguasa. 
Wallahu'alam bishshawwab.[]


Oleh Nisaa Qomariyah, S.Pd. 
Pengajar dan Muslimah Peduli Negeri

Posting Komentar

0 Komentar