TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Memberikan Keringanan Hukuman Dalam Islam


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus. Data tersebut dirilis per Sabtu (4/4). (cnnindonesia.com). 

Pertimbangan memberikan keringanan dalam masa hukum salah satunya berdasarkan pertimbangan usia dan masa hukuman.Termasuk pemberian remisi kepada kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun, karena daya imun tubuh lemah, juga tidak dengan mudah mendapatkan kebebasan. (merdeka.com).

Wacana pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 menuai polemik. Sejumlah pihak menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan mencari kesempatan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski belakangan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang memunculkan wacana tersebut untuk pertama kali, telah mengklarifikasi hal itu.
 
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menilai, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi aturan tersebut. "Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang, sehingga ada akal-akalan untuk mengaitkan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99/2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya," kata Donald dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020) (kompas.com). bagaimana pandangan islam terhadap sanksi dan pemberian keringanan hukumannya?

Sanksi dalam islam dinamakan uqubat, yaitu pencegahan manusia dari tindak kejahatan. Kejahatan dalah perbuatan tercela. Dan yang termasuk perbuatan tercela adalah apa yang dicela oleh Syari’ (Allah swt). Dan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara’ bahwa perbuatan itu tercela. Selain itu sanksi-sanksi tersebut hanya akan diterapkan jika pelakunya adalah mukallaf secara syari yaitu baligh, berakal dan melakukan kejahatan karena pilihan sendiri. Jadi anak-anak yang belum baligh tidak akan diberikan sanksi dan tidak ada penjara khusus anak-anak. Namun bagi anak yang melakukan kejahatan maka walinya yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Uqubat-uqubat dalam islam ada empat macam; yaitu hudud, jnayat, ta’zir dan mukhalafat. Hudud adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah swt. Macam-macam hudud diantaranya adalah zina, liwath (homoseks), qadzaf (menuduh wanita suci berbuat dosa kecuali membawa bukti), mendatangi wanita pada duburnya, meminum khamr, mencuri, pembegalan, bughat dan murtad.

Sedangkan jinayat adalah untuk penganiyaan atau penyerangan terhadap badan, yang mewajibkan qishash (balasan setimal) atau diyat (denda).  Hudud dan jinayat sanksi-sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah swt. Jadi, sanksinya sudah mengikat dan tidak boleh diganti jenis sanksinya, ditambah atau dukurangi. Dan tidak ada pemaafan dan pengguguran dari hakim kecuali pemaafan dari shahibul haq dalam jinayat. Artinya tidak ada pengampunan dalam perkara hudud secara mutlak.

Sedangkan ta’zir berbeda dengan hudud dan jinayat. Ta’zir menerima pemaafan dan pengguran sanksi. Dalam islam ta’zir bermakna pencegahan. Secara istilah bermakna pendidikan dan pengekangan. Dan secara syar’i ta’zir adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. Dan adapun mukhalafat adalah uqubat yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa.
Khusus ta’zir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang syari yang tidak ada ketetapan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan sanksinya. Dan sanksi ini ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi. 

Begitu pula sanksi pada kejahatan yang kecil akan dikenai sanksi yang mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa, ini adalah salah satu tujuan sanksi dalam islam yaitu agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa. Selain itu agar bagi si pelaku mendapatkan ganjaran sehingga dia jera untuk mengulang prilaku kejahatannya.
Penjara merupakan salah satu sanksi di dalam ta’zir, selain itu ada hukuman mati, jilid, pengasingan, pemboikotan, salib, ganti rugi, melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, ancaman, nasihat, pencabutan sebagian hak, pencelaan, dan mengumumkan atau mempublikasi kejahatannya kepada masyarakat.

Pemenjaraan secara syari adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Dalil bahwa pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi syari adalah hadist yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, ia berkata : “Rasulullah saw telah menahan seseorang karena tuduhan kemudia melepaskannya.” Hal ini juga pernah dilakukan di masa Khlafaurrasyidin. 
Diriwayatkan dari Ali ra, bahwa beliau membangun penjara dari kayu (pohon) dan menamakannya Nafi’an. Dan juga membangun penjara dari tanah liat yang keras yang disebut Makhisan. Penjara merupakan sanksi namun sanksi ini juga harus memberikan “rasa sakit” yang sangat kepada pihak yang dipenjara, juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah.

Dengan demikian, sebuah kesalahan jika penjara dianggap sebagai sebuah madrasah (sekolah) untuk pengajaran. Sekolah berbeda dengan penjara. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mengajar, sedangkan penjara tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah.

Maka hendaknya penjara bangunannya juga harus berbeda dengan bangunan pada umumnya, serta menimbukan rasa takut dan cemas. Ruangannya remang-remang, baik siang maupun malam, bahkan didalam ruangnya tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Orang-orang yang dipenjara harus merasakan perlakuan yang keras dan sebagainya. Ia juga harus merasakan kesepian, ketakutan dan makanannya pun makanan yang kasar dan sedikit walaupun diberikan makan yang cukup untuk kebutuhan nutrisi dan kelangsungan hidupnya.

Juga tidak ada perlakuan khusus bagi publik figur, atau orang yang terkenal sebagai politikus atau bukan. Tidak ada istilah kejahatan politik maupun nonpolitik. Setiap perbuatan tercela merupakan kejahatan dan dipandang sebagai kejahatan. Penilaian besar-kecilnya kejahatan dikembalikan berdasarkan ketetapan qadhi.

Bagi para penghuni penjara dilarang keluar penjara, termasuk pemindahan seseorang yang dipenjara kepada sanksi lain harus berdasarkan ketetapan dari qadhi (hakim). Jika perlu ada tindakan memberatkan hukum dan atau tindakan memperingan hukum maka harus dilaporkan kepada qadhi. Sebab qadhi adalah pihak yang memberikan ketetapan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Bukan malah ditetapkan berdasarkan keputusan struktur negara lain misalnya departemen dalam negeri yang tugasnya mengurusi kemaslahatan umat. 

Pertimbangan dalam perubahan sanksi ta’zir adalah memperhatikan prilaku pelaku yang belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau orang yang memiliki prilaku baik, sebagai diriwayatkan dari ‘Aisyah ra bahwa nabi saw bersabda “Ringankanlah sanksi bagi orang yang memiliki perangai terpuji atas pelanggaran mereka, kecuali hudud”. Dan ini berbeda dengan hudud dan jinayat.

Hal ini berbeda ketika negara saat ini tidak berdasarkan hukum sanksi dalam islam maka tidak ada kejelasan jenis sanksi yang ditetapkan, semua ditetapkan berdasarkan sudut pandang akal manusia. Tidak ada hudud dan jinayat yang masuk kategori haknya Allah. Dan tidak lagi melihat mana sanksi yang boleh ditambah dan yang boleh dikurangi.
 
Kebijakan memberikan kebebasan tanpa memperhatikan jenis sanksi kepada para pelaku kejahatan merupakan kesalahan yang juga melanggar hukum syara’ karena bisa jadi ada para pelaku yang melakukan pelanggaran syariah terkategori hudud atau jinayat. Kesalahan lainnya adalah siapa yang berhak menetapkan penambahan dan pengurangan sanksi, yang dalam islam wewenang tersebut ada pada qadhi dan berdasarkan prilakunya yang terpuji. 

Walhasil hanya islamlah hukum yang adil, dan memberikan ketentraman serta membuat para pelaku kejahatan akan jera melakukan perbuatan jahat serta mencegah orang lain mencontoh hal yang sama. Sekaligus menjadi solusi dengan tidak menambah masalah baru yang berbeda dengan kebijakan saat ini yang justru bisa jadi menambah masalah baru.
Wallahu’alam.[]

Oleh Wandra Irvandi

Posting Komentar

0 Komentar