TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kebijakan Plin-plan, Bukti Kapitalis tak Mampu Jamin Keamanan Rakyat


Di tengah kepanikan masyarakat akan kehadiran pandemi Corona yang  tercatat per tanggal 4 April 2020 sudah mencapai 2.098 kasus, negara belum juga melakukan tindakan tegas dalam menangani pandemi ini. Permintaan karantina wilayah oleh berbagai pihak seolah dicampakkan oleh pemerintah pusat. Alih-alih melakukan kebijakan karantina wilayah, pemerintah malah ingin menerapkan darurat sipil yang mana tidak sesuai dengan apa yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. 

Darurat sipil diatur dalam Perppu nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang ditetapkan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Akan tetapi, jika kita telaah lagi, Perppu tersebut tidak mengatur tentang persoalan pandemi penyakit atau wabah, melainkan mengatur tentang situasi diperlukannya darurat sipil, yakni Keamanan atau ketertiban hukum di Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam; timbul perang atau bahaya perang, dan; hidup negara berada dalam keadaan atau potensi bahaya.

Dikutip dari laman detik.com, bahwa pertimbangan untuk menerapkan darurat sipil ditolak oleh sejumlah pihak, di antaranya Komnas HAM dan Koalisi Masyarakat Sipil karena dianggap darurat sipil lebih terfokus kepada aspek keamanan, bukan kesehatan. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Pemerintah harusnya mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum dalam mengatasi pandemi Corona.
Namun, alih-alih untuk menetapkan kebijakan karantina wilayah, negara malah hanya menggantinya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Negara seolah-olah plin-plan dalam menentukan kebijakan yang harusnya dibutuhkan peran negara yang cepat dan sigap dalam menganggulangi wabah ini Namun, kebijakan ini pun banyak menuai kritik dikarenakan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pelaksanaan PSBB, sama hal-nya dengan darurat sipil, dalam PSBB pun negara tidak diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. 

Maka jangan heran jika wabah Corona ini menyebar luas kemana-mana. Pemerintah dinilai lamban dan ketinggalan langkah untuk mencegah penyebarluasan wabah ini. Selain itu, penetapan kebijakan PSBB hanya akan membuat pemerintah seperti lari dari tanggung jawabnya sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (pemimpin). Hal ini seperti sejalan dengan paradigma kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang diterapkan, karena bukan keputusan yang mudah bagi negara yang ekonominya sangat bertumpu pada negara kapitalis lainnya untuk segera menerapkan karantina wilayah yang harus memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya. 

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sekarang, sangat jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa Khilafah. Di dalam sejarahnya, setidaknya ada tiga wabah yang pernah terjadi pada masa Khilafah, yaitu Wabah  Amwas di wilayah Syam pada tahun 639 M, Wabah ‘Black Death’ di Granada pada abad ke-14, dan Wabah smallpox pada abad ke-19 yang melanda Khilafah Utsmani. 

Selain upaya preventif yang dilakukan  oleh negara dan masyarakat, negara juga wajib menjalankan upaya menghindarkan masyarakat dari dampak wabah atau meminimalisir penyebarluasan wabah. Di kutip dari laman muslimahnews.com, manajemen penanganan bencana dalam Islam, disusun dan dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya seorang Khalifah (kepala negara) melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Dalam mengatasi wabah yang terjadi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai kepala negara pada saat itu adalah menerapkan kebijakan karantina wilayah agar wabah tersebut tidak menyebar ke wilayah lain. Pada saat itu juga, Rasulullah membangun tembok di sekeliling daerah yang terkena wabah untuk merastikan bahwa tidak ada masyarakat yang keluar-masuk wilayah yang terkena wabah tersebut. 
إِذَا سَمِعْتُمْ بِه بِأرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ  بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri yang kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar darinya (Muttafaq ‘alayh).

Kebutuhan dasar masyarakat baik yang bersifat individual maupun publik dan sarana, prasarana, serta layanan kesehatan dipenuhi seluruhnya oleh negara Khilafah, karena sejatinya seluruh kekayaan alam yang ada di negeri Islam diatur dengan syariat, maka umat Islam akan menjadi negara yang kuat, mandiri dan memiliki ketahanan secara politik dan ekonomi. 

Tidak seperti sekarang, negara malah kewalahan untuk menerapkan karantina wilayah dan malah beralih ke kebijakan yang lari dari tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan yang harusnya memadai.

Di kutip dari laman muslimahnews.com, pada masa Khilafah, segala macam bantuan harus diserahkan kepada penguasa sekaligus bertanggung jawab dalam menyalurkannya pada orang-orang yang membutuhkan bantuan beserta jenisnya dengan tepat. Jika di baitul mal tidak lagi tersedia dana untuk masa tanggap darurat, dapat menggunakan alokasi dana penanggulangan bencana dari bagian lain dari wilayah negara Islam (Khilafah).

Begitulah upaya Islam dalam menangani wabah pada masa Khlafah ditegakkan, negara menjalankan fungsinya dalam mengurus urusan rakyatnya dan memberikan apa yang menjadi hak setiap rakyatnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan yang memadai. 

Selain itu, negara juga tegas dan cepat dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi wabah yang sedang terjadi sejak sebelum munculnya wabah, ketika masa tanggap darurat wabah, hingga masa pemulihan aktivitas masyarakat dalam kehidupan normal. Sangat berbeda dengan kebijakan plin-plan kapitalis yang sekarang diterapkan, justru menjadi bukti bahwa kapitalis tidak mampu untuk menjamin keamanan rakyatnya.[]


Oleh : Trissa Silvian, Aktivis Dakwah Islam 

Referensi :
https://news.detik.com/berita/d-4959249/pro-kontra-darurat-sipil-yang-dipertimbangkan-jokowi
https://al-waie.id/siyasah-dakwah/kebijakan-islam-dalam-menangani-wabah-penyakit/
https://www.muslimahnews.com/2020/03/27/sikap-rakyat-hadapi-wabah-panik-vs-tawakal/
https://www.muslimahnews.com/2020/03/24/editorial-khilafah-dan-corona-apa-hubungannya/

Posting Komentar

0 Komentar