TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

KDRT MEROKET: Inikah Efek Samping Stay at Home di Masa Pandemi Corona?



Tak hanya mengantar pada darurat kesehatan, pandemi Covid-19 yang telah berjalan sekian lama ternyata menimbulkan efek domino berbagai rupa. Imbauan pemerintah dan WHO untuk stay at home atau tinggal di rumah cukup menguntungkan bagi beberapa orang. Namun untuk sekelompok orang lain, hal itu bisa jadi petaka dan menimbulkan krisis baru. 

Stay at home sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 tanpa diimbangi kebijakan strategis lainnya nyaris “memorak-porandakan” bangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pedagang kecil merana, perusahaan bangkrut, PHK, pengangguran, kriminalitas, stres, hingga melonjaknya angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tak dinafikan, ancaman keretakan kini membayangi keluarga di negeri ini.

Sebagaimana Covid-19 merupakan wabah mendunia, meroketnya angka KDRT sebagai efek pandemi pun terjadi dalam skala global. Laporan dari pihak kepolisian beberapa negara mengungkap, kasus KDRT meningkat selama pandemi  Covid-19. Tingkat kekerasan disebut menjadi lebih sering, lebih parah dan lebih membahayakan. 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres mengingatkan kombinasi dari tekanan sosial dan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19, termasuk pembatasan gerak, secara drastis telah meningkatkan jumlah pelecehan terhadap perempuan dan anak perempuan di hampir semua negara. 

Bahkan Guterres menyebut telah terjadi “gelombang KDRT yang mengerikan berskala global.” Ia mendesak agar seluruh pemerintahan mengutamakan keselamatan perempuan saat menanggapi pandemi.

Banyak negara telah melaporkan kenaikan insiden KDRT dan menghubungi hotline pelecehan sejak pandemi mulai meluas secara global awal tahun ini. Di Perancis, tingkat KDRT naik sepertiga dalam satu pekan. Di Afrika Selatan, terdapat hampir 90.000 laporan kekerasan terhadap perempuan dalam pekan pertama lockdown. 

Di  Australia, pencarian daring untuk dukungan KDRT meningkat 75%. Di Turki, para aktivis menuntut perlindungan lebih besar setelah pembunuhan perempuan naik tajam pasca diberlakukan stay at home pada 11 Maret. (Beritasatu.com, 6/4/2020)

Di Cina, lembaga non-profit anti-KDRT, Wan Fei, melaporkan terjadi lonjakan signifikan kasus KDRT dimana 90% penyebabnya terkait Covid-19. Di Amerika, pekan lalu, sebuah hotline KDRT mencatat terjadinya peningkatan panggilan 2x lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. 

Di Inggris, anggota Parlemen Britania Raya, Dawn Butler, meminta pemerintah mengalokasikan dana darurat untuk membantu orang yang melarikan diri dari KDRT selama krisis. Banyak wanita dibunuh setiap pekan oleh pasangan atau mantan pasangannya. (republika.co.id, 22/3/2020)

Apa kabar Indonesia? Jika negara maju saja limbung selama pandemi, apalagi Indonesia. Gagapnya pemerintah menangani Covid-19, tak hanya berakibat kian banyaknya korban berjatuhan. Juga berbagai problem sosial ekonomi (termasuk KDRT) sebagai efek dominonya. Diduga kuat, hingga pasca pandemi, negeri ini masih akan menyisakan gunungan persoalan.

Berdasarkan data sebelum pandemi, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu 11 tahun. Sebelum pandemi saja, angka KDRT telah menyesakkan dada. Apalagi di tengah pandemi yang ditangani dengan setengah hati.

Di masa pandemi ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) memberikan data nasional bahwa sejak 16 Maret hingga 30 Maret 2020 terdapat 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan online pornografi. Di antara kasus tersebut, 17 di antaranya adalah kasus KDRT. 

Menurut LBH Apik, jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diberlakukannya imbauan pembatasan sosial. Angka tersebut merupakan jumlah kasus tertinggi yang pernah dicatat oleh LBH Apik dalam kurun waktu dua pekan. (tirto.id, 15/4/2020)

Di skala lokal, Kota Yogyakarta pun mengalami hal demikian. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta, kasus KDRT pada Januari tercatat 13 kasus dan Februari 10 kasus. Kasus KDRT meningkat pada Maret 2020 sejak adanya seruan pembatasan aktivitas sosial, yaitu melonjak menjadi 18 kasus. (tirto.id, 15/4/2020)

Lantas, benarkah meroketnya KDRT sebagai efek samping stay at home di masa pandemi Corona? Mengapa demikian? 


/ KDRT Meroket Merupakan Salah Satu Efek Samping Stay at Home di Masa Pandemi Corona /

Ternyata seruan Stay at Home atau Di Rumah Saja di masa pandemi Corona tak selalu berdampak sama bagi tiap individu ataupun keluarga. Meski target program Stay at Home mampu mencegah penularan virus Corona, tetapi tak dipungkiri ada imbas negatif yang dirasakan oleh sebagian orang.  

Alih-alih kebersamaan mengantar pada kebahagiaan, justru memicu konflik dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Ternyata tidak semua orang merasa aman dan nyaman saat harus berada di rumah saja dan berada bersama orang-orang terdekat. Contohnya, yang dialami oleh korban KDRT. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini malah menjadi ancaman.

Mengapa demikian? Nur Hidayati Handayani konselor dari Yayasan Pulih, sebuah lembaga yang peduli pada layanan korban kekerasan dan penguatan psikososial korban bencana mengatakan bahwa situasi darurat bencana pandemi Covid-19 cenderung mengakibatkan stres. Stres inilah yang kemudian menghasilkan perilaku kekerasan termasuk KDRT. 

Senada dengan Handa, Psikolog Amanda Margia Wiranata, S.Psi., M.Psi. melalui Instagram Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (@ipk.jakarta), membagikan beberapa faktor risiko yang menjadi penyebab KDRT meningkat selama stay at home di masa pandemi, yaitu:

1. Anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu dalam area terbatas. Kemungkinan besar hal ini bisa menimbulkan konflik, yang kemudian berujung memicu KDRT. 

2. Beban kewajiban di rumah semakin meningkat sehingga menimbulkan stres. 

3. Timbulnya permasalahan baru dari segi ekonomi keluarga. Kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa menjadi beban tersendiri. Tekanan tersebut bisa menimbulkan stres dan memicu adanya KDRT.

4. Pembatasan swakarantina bisa dipakai pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban. 

5. Akses ke lembaga bantuan menjadi lebih sulit, sehingga membuat pelaku merasa lebih ‘aman’ dalam melakukan KDRT.

6. Terbatasnya kontak dengan keluarga atau pun teman korban yang dapat memberikan perlindungan maupun dukungan.

Berdasarkan data-data dan analisis praktisi di atas, memang meroketnya angka KDRT merupakan salah satu efek samping dari program stay at home di masa pandemi Corona. Selain efek samping lainnya seperti lesunya beberapa sektor usaha, meningkatnya PHK, pengangguran melonjak, kriminalitas meluas, masalah kesehatan mental, dll. 

Jika ditelisik lebih mendalam, efek samping ini kian menguat tersebab dukungan penerapan sistem kapitalisme liberal saat ini.

Sebenarnya, kegagalan kapitalisme dalam mewujudkan ketahanan keluarga -termasuk kasus KDRT- telah nampak jauh sejak sebelum pandemi terjadi. Faktanya, penerapan sistem ekonomi neoliberal lebih berpihak pada kepentingan para kapital (pengusaha, investor). Merekalah selama ini penguasa sektor-sektor strategis yang mempengaruhi hajat hidup rakyat. Kaum oligark yang berjumlah 1% tapi menguasai 46% kekayaan penduduk negeri ini. 

Liberalisasi ekonomi dari hulu ke hilir memunculkan kemiskinan struktural. Kesenjangan hidup antara si kaya dan si miskin kian menganga. Hingga muncul ungkapan sarkastik: “orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah.” Di tengah himpitan beban ekonomi, lapangan kerja justru menurun. 

Apalagi di masa krisis pandemi. Jumlah PHK dan pengangguran melonjak drastis. Kian beratnya hidup dibarengi minimnya negara dalam membina keimanan dan ketakwaan warganya, mengakibatkan rusaknya kesehatan mental. Jadilah stres atau depresi menguasai hingga berujung pada perilaku KDRT.

Lamban dan gagapnya pemerintah dalam penanganan Covid-19 tentu memperburuk keadaan. Kita saksikan bahwa kehendak penguasa menyelesaikan pandemi tidak bermuara pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Melainkan berbasis untung rugi. Lebih berpikir pada perhitungan ekonomi, duit dan investasi. Bukan prioritas keselamatan nyawa dan kesehatan jiwa. 

Walhasil, meroketnya angka KDRT merupakan salah satu efek samping program stay at home di masa pandemi Corona. Dan efek samping ini kian menguat dengan dukungan penerapan sistem kapitalisme liberal.


/ Dampak Meroketnya KDRT terhadap Kehidupan Rumah Tangga dan Masyarakat di Masa Pandemi Corona /

Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia menjelaskan ada lima jenis KDRT yang sering terjadi pada keluarga Indonesia, yaitu : pertama, kekerasan fisik. Dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan dan pemberian ancaman kekerasan. Kedua, kekerasan verbal. Dalam bentuk caci maki, meludahi dan bentuk penghinaan lain secara verbal.

Ketiga, kekerasan psikolog atau emosional. Meliputi tindakan pembatasan penggunaan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror. Keempat, kekerasan ekonomi. Berupa tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya. Kelima, kekerasan seksual. Seperti pelecahan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.

Akibat KDRT yang dirasakan korban pada umumnya adalah: pertama, jika ia menerima kekerasan fisik maka berakibat pada cedera/cacat fisik. Kedua, merasakan takut dan trauma. Ketiga, kesehatan mental terganggu karena mengalami stres dan depresi. Keempat, putus komunikasi antara korban dan pelaku atau berakhir pada perceraian.

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT, berisiko tinggi mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko kehilangan orang tua yang bertindak sebagai role model mereka. Pengalaman menyaksikan dan mengalami KDRT dapat menimbulkan pengaruh negatif pada keamanan, stabilitas hidup dan kesejahteraan anak. Anak menjadi korban tak langsung atau disebut korban laten (laten victim).

Jika kondisi buruk di atas telah tercipta maka ketahanan keluarga pun melemah. Lalu, bagaimana mungkin bahtera keluarga sanggup untuk melanjutkan mengarungi lautan kehidupan menuju tujuan yang didambakan? 

Padahal ketahanan keluarga juga memberikan sumbangsih pada terwujudnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Jika kian banyak keluarga mengalami KDRT yang berujung pada hancurnya bangunan keluarga, tentu akan berpengaruh pada rusaknya tatanan masyarakat. 

Apalagi di masa pandemi Corona yang bagi mayoritas masyarakat merupakan beban tersendiri. Kasus KDRT menambah petaka dan memunculkan krisis baru di keluarga. Sudahlah hidup dalam himpitan ekonomi, terganggunya kesehatan mental sang kepala keluarga, istri dan anak yang hidup dalam rasa takut dan tekanan psikis. 

Tak ada lagi Rumahku Surgaku. Karena rumah telah berubah menjadi neraka dunia. Maka, jika angka KDRT terus meroket dan tidak tersolusi secara baik, maka bayang-bayang darurat ketahanan keluarga akan mengiringi berbagai kedaruratan lain di negeri ini.


/ Strategi Penerapan Program Stay at Home yang Tidak Memicu Meroketnya Angka KDRT di Masa Pandemi Corona /

Dilansir oleh detik.com, 28/3/2020, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengungkap hikmah adanya wabah Covid-19. Dia menyebut, di balik peristiwa ini ada penguatan ketahanan keluarga dan penguatan ibadah dalam rumah, apalagi saat ini menjelang bulan Ramadhan. 

Apa yang disampaikannya menjadi harapan sekaligus motivasi bagi keluarga Indonesia agar mampu memanfaatkan stay at home sebagai sarana penguat ketahanan keluarga. 

Menarik menyimak pernyataan Prof. Defrain, seorang ahli ketahanan keluarga dari AS, bahwa ‘good things take time,’ menyemai/membentuk segala sesuatu yang baik itu membutuhkan waktu. Setelah selama ini kita sering menempatkan alasan tidak/kurang waktu setiap kali diminta untuk memperbaiki kualitas keluarga dan anggotanya, pada saat ini alasan tersebut tak bisa digunakan lagi. 

Idealnya, ketika saat ini kita “dipaksa” untuk diam di rumah bersama keluarga, maka jadikan sebagai momentum memperbaiki atau meningkatkan kualitas keluarga. Ini momen yang mungkin tidak akan terulang maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentumnya hilang dan kita hanya bisa menyesalinya.

Untuk mewujudkan program Stay at Home yang ramah keluarga bahkan mengantar pada perbaikan kualitas keluarga (dalam bahasa agama, tercapai tujuan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah), dibutuhkan strategi beserta sinergi beberapa pihak. Yaitu keluarga itu sendiri, komunitas/masyarakat dan peran negara. Harapannya, hal ini sekaligus meminimalkan terjadinya KDRT. 

1. Keluarga

Keluarga adalah pelaku utama program Stay at Home. Di antara interaksi yang mereka lakukan sehari-hari tersimpan potensi konflik yang sangat mungkin muncul, baik ringan hingga berat. Berikut beberapa hal yang bisa diupayakan agar kesehatan mental keluarga bisa terjaga:

a. Orang tua menguatkan keimanan dan ketakwaan ananda dengan memberikan pemahaman secara tepat terkait perkara qodlo dan qodar. Berharap keluarga mampu bersikap tepat terhadap musibah Corona.

b. Mensyukuri masa pandemi sebagai kesempatan family time yang “mewah,” yang mungkin sulit terulang di kesempatan lain dalam hidup kita. 

c. Mengisinya dengan memperbanyak ibadah dan meningkatkan amal sholih dalam rangka taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah Swt). Lebih utama jika dikerjakan bersama anggota keluarga lainnya.

d. Duduk bersama, bicara dari hati ke hati, perbaiki komunikasi. Sekaligus latihan dan asah ketrampilan berkomunikasi. 

e. Menumbuhkan sikap saling menghormati, misalnya dengan menghargai teritori masing-masing anggota keluarga.

f. Ketika hubungan antaranggota keluarga sudah baik atau lebih baik, buatlah jadwal/kurikulum kegiatan selama masa swakarantina di rumah. Kurikulum kegiatan harian mencakup kegiatan komunitas keluarga yang dikerjakan bersama dan kurikulum masing-masing individu. Prioritaskan agenda komunitas yang dapat mengakrabkan hubungan antaranggota.

g. Untuk anggota keluarga yang sedang berkonflik (suami istri, ayah anak, dst.), susun agenda khusus untuk menyelesaikan konflik tersebut.

h. Jika terjadi krisis ekonomi, menyikapinya sebagai tantangan untuk bersatu mempertahankan ekonomi keluarga. Berikutnya, bersama-sama mencari solusi misalnya dengan: merancang ulang kebutuhan keluarga, melakukan penghematan bersama, mengembangkan potensi dan kreativitas bersama untuk menghasilkan uang, saling menguatkan bahwa Allah menguji hamba-Nya sesuai kemampuan, dll. 

2. Komunitas/Masyarakat

Meski sekarang terjadi pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), bukan berarti secara interaksi sosial juga dibatasi. Kita masih bisa berhubungan dengan orang lain: teman, tetangga, dll. melalui media daring. Atau sesekali jika sangat penting, bisa berjumpa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Peran masyarakat untuk saling menjaga kesehatan mental antara lain:

a. Menumbuhkan kepedulian sosial. Jika didapati ada teman/warga sekitar mengalami kesulitan ekonomi, maka yang mampu selayaknya memberikan bantuan. Lebih utama jika dikoordinasikan secara baik. Bantuan bisa berupa dana tunai, barang konsumsi seperti sembako, atau membeli sesuatu di warungnya.

b. Memotivasi, memberikan nasihat dan jika memungkinkan mencarikan solusi bagi yang sedang bermasalah atau membutuhkan.

3.Negara

Negara harus hadir untuk menangani pandemi Corona secara optimal. Begitu banyak fungsi strategis yang hanya bisa dimainkan olehnya dan tidak mampu dilakukan oleh individu, keluarga, maupun komunitas.

Dalam Islam, seorang imam (pemimpin, penguasa) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. 
Pun, ia merupakan junnah (perisai), tempat berlindung rakyat dari musuh dan kondisi buruk (pandemi). Dan kelak, semua peran tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Maha Penguasa Jagat Raya.

Aktivitas penguasa dalam melindungi rakyatnya dari pandemi Corona antara lain:

a. Memiliki paradigma bahwa menjaga keselamatan nyawa dan kesehatan mental manusia adalah hal terpenting dan prioritas awal yang harus dilakukan. Terhadap program/rencana pembangunan yang tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat, hendaknya ditunda atau dibatalkan.

b. Memberlakukan cara terbaik yaitu yang paling optimal dalam mengurangi bahkan membasmi penularan pandemi Corona. Misalnya lockdown yang telah terbukti berhasil mengatasi pandemi di Masa Rasulullah Saw dan Sahabat.

c. Menutup segala akses yang memungkinkan menjadi sarana/tempat penularan. Termasuk akses dengan negara luar.

d. Selama program Stay at Home diberlakukan, pemerintah memberikan bantuan bagi kalangan tidak mampu agar tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga rakyat merasa tenang dalam menjalani swakarantina.

e. Memastikan ketersediaan APD, alat medis dan fasilitas kesehatan lainnya baik secara kualitas dan kuantitas, bagi tenaga medis sebagai garda terdepan perjuangan melawan Covid-19. Serta memberikan apresiasi terbaik atas pertaruhan nyawanya dalam menjaga raga yang lain.

f. Menurunkan aparat yang secara rutin dan disiplin mengontrol pelaksanaan physical distancing. Jika diperlukan, memberlakukan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya.

g. Menyediakan tempat karantina bagi sekelompok orang yang diduga/berpotensi tertular atau membawa virus Corona. 

h. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya Covid-19 bagi kehidupan, hingga bagaimana menyikapi jenazah korban Covid-19.

i. Memberikan informasi yang benar dan akurat terkait data dan perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 agar masyarakat senantiasa waspada dan tidak bosan menjalani aktivitas penyelamatan diri dan keluarga.

j. Negara membiayai penanganan Corona dari pos pemasukan yang antara lain berasal dari: hasil pengelolaan sumber daya alam yang melimpah, pengumpulan donasi dari para kapitalis yang telah mengeruk kekayaan dan menguasai sektor strategis (hajat hidup rakyat), pemotongan gaji pejabat, dst. 

Alangkah indahnya jika semua aktivitas di atas bisa ditunaikan oleh penguasa negeri ini. Rakyat kembali pada posisinya sebagai tuan yang dilayani. Hubungan rakyat-penguasa tak lagi bak penjual dan pembeli. 

Hanya saja, dalam sistem kapitalisme liberal saat ini, mampukah idealitas kepemimpinan yang berpihak pada rakyat terjadi?

Tak hanya mewabah di  Indonesia. Pandemi Corona yang juga tengah menimpa negara-negara lainnya di dunia (bahkan negara pertama sekelas Amerika Serikat), menjadi bukti kegagalan sistem kapitalisme liberal dalam menyelesaikan persoalan ini. Kepongahan negara kapitalis tak mampu meredam pergerakan makhluk supermini bernama Corona. 

Semoga peristiwa ini kian membuka mata hati dan pikiran umat bahwa penerapan sistem hidup yang bukan berasal dari Allah Swt, selain tak sesuai fitrah manusia, juga terbukti tak mampu melindungi dan menyejahterakan manusia. 

Jadikan momentum ini untuk terus berjuang dan mengajak manusia kembali pada hukum Allah Swt. Karena hanya sistem Islam yang bersumber dari wahyu ilahi-lah yang telah terbukti dan diyakini membawa manusia pada kata bahagia dan sejahtera secara hakiki.[]

Oleh: Puspita Satyawati
Analis Politik dan Media
Dosol UNIOL 4.0 DIPONOROGO

Posting Komentar

0 Komentar