TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kartu Prakerja Benarkah Sebagai Solusi untuk Rakyat?

Mewabahnya virus covid-19 membawa lemahnya krisis kesehatan di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan diambil untuk menyelesaikan persoalan ini. Di Indonesia yang pada akhirnya memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah untuk menekan laju penyebaran virus covid-19. Selain kebijakan tersebut, pemerintah pun menganjurkan masyarakat untuk sosial distancing dan physical distancing juga agar masyarakat menghindari kerumunan. Namun usaha ini masih terus dievaluasi, dikarenakan kasus akibat covid-19 kian hari semakin meningkat tajam. 

Di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi ini, kesulitan ekonomi dirasakan semua pihak. Termasuk pengendara ojol ojek online yang hanya boleh mengirim barang atau makanan, pedagang kaki lima, dan supir serta pencari nafkah harian lainnya. Krisis ekonomi semakin sulit dirasakan oleh masyarakat, adanya PHK secara massif oleh beberapa perusahanaan. Parahnya lagi para Napi memperoleh asimilasi di tengah pandemic membuat keresahan masyarakat semakin bertambah.

 Angka pengangguran semakin tinggi sehingga akan sangat mudah menimbulkan tingkat kriminalitas di tengah pandemic, dikarenakan semua orang sulit mendapatkan kebutuhan pokoknya yaitu makanan sehari-hari. Ketakutan akibat virus dirasa sama saja dengan ketakutan mati akibat kelaparan.
Untuk menangani krisis ekonomi di tengah pandemic ini pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak  akibat Covid-19 dengan memberikan kartu Prakerja. 

Bantuan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran yang semakin meningkat di tengah pandemic. Kartu Pra Kerja ini telah dimodifikasi untuk menghadapi dampak virus Corona. Anggarannya pun dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970513/kartu-pra-kerja-jokowi-meluncur-hari-ini)

Hanya sayangnya kartu Prakerja ini dinilai kurang efektif dalam upaya menangani tingginya angka pengangguran akibat wabah. Karena bantuan ini hanya berupa pelatihan bukan bantuan tunai yang langsung dirasakan manfaatnya. Kalau pun lolos setelah seleksi pelatihan tersebut, maka belum tentu bisa kembali bekerja. Mengingat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Terlebih maraknya pro dan kontra atas ditunjuknnya 8 platform yang disinyalir dilakukan tanpa adanya tender dan serat dengan kepentingan.  

Hingga saat ini, terdapat delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra program Kartu Prakerja. Ke delapan platform tersebut adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan proses kerja sama antara pemerintah dengan kedelapan mitra tersebut. (https://money.kompas.com/read/2020/04/22/191700826/penunjukkan-8-mitra-kartu-prakerja-tuai-polemik-ini-kata-pemerintah.)

Selain kurang efektif, kebijakan ini mendapat sorotan tajam dari semua kalangan. Sebab bentuk bantuan yang diberikan melalui pelatihan tersebut menghabiskan banyak anggaran negara. 

Lagi-lagi hanya penguasa dan pengusaha yang untung. Sedangkan rakyat kembali menelan kenyataan pahit. Karena bantuan yang dibutuhkan tidak tepat sasaran. Anggaran akan masuk ke kantong pengusaha yang bekerjasama dengan pemerintah. Padahal bisa saja anggaran tersebut langsung dibagikan kepada rakyat. Daripada dana dialokasikan hanya berupa pelatihan yang sebenarnya masyarakat bisa secara gratis memperolehnya.

Contohnya pelatihan membuat skotel makaroni dan donat. Untuk mendapatkan pelatihan tersebut masyarakat sebenarnya bisa memperoleh gratis melalui youtube. 

Dan tidak perlu menghabiskan banyak anggaran negara. Kalau saja lulus pelatihan online ini, lalu darimana masyarakat yang mendapatkan modal untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kue tersebut. Jika semacam tutorial dan praktek memasak saja, rakyat bisa saja belajar dari mana saja bisa online bisa saja ofline dari kerabat dekatnya. Dan tidak harus mengikuti pelatihan yang memakan banyak anggaran negara dimana rakyat tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Untuk anggaran menangani wabah saja pemerintah sangat pelit. Padahal anggaran pembangunan ibu kota baru bisa saja dialihkan untuk focus dalam menangani wabah ini. Lagi dan lagi langkah ini pun tidak diambil, karena politik kepentingan yang ada dalam gurita kapitalisme yang hanya menguntungkan rencana-rencana penguasa tanpa belas kasih terhadap jiwa rakyatnya yang tengah diambang kematian akibat virus covid-19. 

Justru pemerintah melirik dana tunjangan guru dan dana haji untuk atasi pandemi ini. Hak rakyat kembali harus dikorbankan.
Pemerintah melakukan realokasi anggaran Bantuan Operasional dan Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Akibatnya, dana BOS terpangkas dari Rp 54,31 miliar menjadi Rp 53,45 miliar. Sementara anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terpangkas dari Rp 53,83 miliar menjadi Rp 50,88 miliar. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. (https://money.kompas.com/read/2020/04/22/100100526/potong-anggaran-pemerintah-jamin-guru-tetap-dapat-tunjangan-profesi.)

Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar dana ibadah haji dialihkan untuk penanganan virus corona Covid-19. Hal itu jika pelaksanaan ibadah haji 2020 dibatalkan. (https://www.liputan6.com/news/read/4223171/menag-pertimbangkan-dana-haji-2020-dialihkan-untuk-penanganan-corona-covid-19#)

Untuk menolong rakyatnya saja pemerintah dirasa sangat efesien, tetapi untuk memuluskan kepentingan pengusaha begitu terlihat sangat loyal. Hal ini tidak aneh dalam sistem ekonomi kapotalisme. Politik kepentingan akan sangat dekat dengan kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa. Mereka memprioritaskan rekan pengusaha dibandingkan dengan kepentingan rakyatnya yang semakin menderita. 
Sangat berbeda dengan sistem Islam. 

Dalam Islam pemimpin menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin dalam Islam seperti seorang penggembala yang selalu memastikan agar gembalaannya tetap dalam kondisi sehat dan selamat, tidak sampai mati akibat terperosok sungai atau di makan srigala. Juga memastikan agar gembalaannya tidak sampai kehausan atau kelaparan. Inilah perumapaan seorang pemimpin dalam Islam. Mereka hadir sebagai orang yang peka dan bertanggungjawab  terhadap derita rakyat yang dipimpinnya.

Pemimpin dalam Islam berperan sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Hadirnya mereka menjadi penguasa adalah untuk melayani kebutuhan rakyatnya. Dalam pandangan penguasa kebutuhan pokok rakyat adalah hal utama. Pangan, kesehatan dan pendidikan merupakan hal utama yang menjadi prioritas pelayanan untuk rakyat. Terlebih di tengah krisis dan wabah yang melanda.

Khalifah Umar bin Khattab sangat reaktif menangani kondisi  sulit saat menangani wabah tho’un di Syam. Atas perintah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan lockdown di wilayah tersebut. Dalam kondisi karantina wilayah tersebut khalifah sangat memperhatikan kebutuhan pokok rakyat selama masa isolasi. Memperhatikan kondisi kesehatan, stok makanan dan segala keperluan hingga wabah tho’un selesai dan kondisi kembali membaik. 

Bantuan yang diberikan kepada rakyat jauh dari misi kepentingan individu atau kelompok. Semua didedikasikan oleh khalifah untuk rakyatnya. Dan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT, dengan berharap Allah SWT meridhoi atas kepemimpinan beliau. Beratnya tanggung jawab di yaumul hisab dirasakan oleh khalifah jika ia mengabaikan kepentingan rakyat. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang hanya mengutamakan kepentingan penguasa dan pengusaha. Tanpa perduli dengan keselamatan nyawa dan penderitaan rakyatnya. Maka masihkan kita berharap adanya solusi yang pro terhadap rakyat dalam sistem yang bobrok ini?. Waallahu a’lam bishawwab.[]


Oleh : Ina Siti Julaeha S.Pd.I
Praktisi Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar