TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pendemi, Amankah?


Awal maret menjadi awal muram untuk negeri ini, wabah virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China, berhasil menembus negeri ini. Akibatnya semua kacau dan tak terkendali. Hingga 9 April 2020 kemarin, tercatat 3.293 kasus positif di Indonesia, 252 orang sembuh, dan 280 lagi meninggal (https://www.covid19.go.id). 

Menyikapi hal tersebut, tentu pemerintah tak tinggal diam. Walaupun pada nyatanya, memang sudah terlambat dalam mencegah virus ini agar tak masuk ke dalam negeri. Akibat sikap terlalu santuy, bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa Indonesia kebal terhadap virus tersebut, negeri ini dalam masa darurat nasional. Himbauan untuk tetap #dirumahaja terus di gaungkan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. 

Namun berbagai kendala hadir, ketika masih banyak rakyat yang membutuhkan pendapatan harian untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-sehari, seperti pedagang kaki lima, pengendara ojek online, sopir angkot, dan lain-lain. Bahkan mereka juga mengeluhkan akibat dari musibah ini, pendapatan mereka turun drastis dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

Banyaknya perusahaan yang tutup akibat wabah ini, juga menambah penderitaan negeri ini, ribuan pekerja di PHK dan dirumahkan dikarenakan lesunya perekonomian hari ini. Dampaknya banyak rakyat menjadi orang miskin baru. Tentu ini bukan keinginan kita semua, namun beginilah faktanya hari ini. Tentu kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh rakyatnya hari ini. Lalu apa saja kebijakan yang diambil  oleh pemerintah mengatasi hal tersebut ? Ada enam program yang di luncurkan oleh pemerintah, pertama, PKH (Program Keluarga Harapan). 

Jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Kedua, soal kartu sembako, dimana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp. 150 ribu menjadi Rp. 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Ketiga, kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan dari Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp. 650 ribu – Rp. 1 juta perbulan selama empat bulan kedepan. 

Keempat, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan kedepan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Sementara untuk tariff pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan di diskon 50 persen atau  membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020. 

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp. 25 triliun untuk operasi pasar dan logistilk. Dan program keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp. 10 miliar (https://www.suarasurabaya.net/, 31/03/2020).

Ratusan triliuanan dikeluarkan untuk merealisasikan enam program tersebut. Bahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan juga membuka rekening khusus untuk menampung donasi dunia usaha yang ingin  membantu kegiatan pencegahan dan penanganan virus ini. 

Negara pun tidak mampu melawan virus ini, lalu bagaimana Negara mampu untuk menjamin nyawa rakyatnya ? setiap harinya jumlah kasus terus menerus naik, perekonomian pun semakin lesu dan ambruk akibat virus ini. Namun kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi setiap harinya untuk bertahan hidup.  Enam program yang diluncurkan pun juga dianggap kurang mampu menjamin kebutuhan rakyatnya selama pendemi. 

Ketidaksiapan data yang dimiliki pemerintah untuk merealisasikan program-program tersebut juga menjadi kendala lambatnya program tersebut dilaksanakan. Selanjutnya untuk mendapatkan program tersebut, juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga menambah semakin ribetnya prosedur yang harus rakyat lalui untuk mengakses program tersebut.

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, akan tetapi tidak kaya dalam hal keuangan negaranya. Utang yang dimiliki negari ini juga terus bertambah setiap tahunnya. Sungguh ini keadaan yang miris. Padahal jika Negara mampu mengelola kekayaan sumber daya alamnya sendiri tanpa menyerahkannya kepada pihak swasta atau pihak asing maupun aseng, maka Negara ini mampu membiayai kebutuhan rakyatnya. 

Dalam pandangan islam, ketika kita dihadapkan pada kondisi suatu wabah seperti hari ini, maka diperintahkan untuk kita melakukan lockdown syar’i atau karantina wilayah. Hal tersebut untuk menghindari persebaran wabah di tengah masyarakat. Negara pun juga berkewajiban menjamin kebutuhan rakyatnya selama masa karantina wilayah tersebut. Hal tersebut semata dilakukan agar terjaga kehidupan dan sebagai tanggung jawab khalifah terhadap rakyatnya. Karena pertanggungjawaban menjadi pemimpin tidaklah main-main, satu saja rakyat yang tak terpenuhi hak-haknya maka ini akan menjadi boomerang di hari perhitungan kelak. Kesadaran tersebut hanya lahir dari Pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa hanya lahir dari sistem penerapan islam kaffah.

Namun ketika hari ini bukan islam yang diterapkan, maka wajar kita temukan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang khianat terhadap rakyatnya, tanpa sadar menzalimi rakyatnya sendiri untuk kepentingan hawa nafsunya semata. Tentu ini tidak aman bagi kita, kita perlu pemimpin yang bertakwa yang mampu mengurus rakyatnya dengan baik, bukan asal-asalan, dan ini hanya akan mampu terealisasi ketika islam yang diterapkan. Wallahu’alam.[]

Oleh Sarinah A, Penggiat Pena Banua

Posting Komentar

0 Komentar