TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Islam Pondasi Terbaik Keluarga, Tak Butuh RUU KK

Dalam islam, pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Akad yang dilangsungkan, dipahami sebagai perjanjian yang kuat, yang jika terlepas membuat Arsy terguncang dahsyat. Karenanya, keluarga adalah benteng yang telah dilindungi Allah dan RasulNya.

Kedudukan keluarga sangat penting dalam Islam. Selain sebagai tempat memenuhi naluri nau’ (melestarikan keturunan) dan sebagai tempat menebar rahmat, juga memiliki posisi politis dan strategis sebagai madrasah, sebagai kamp perjuangan serta sebagai tempat mencetak generasi cemerlang.

Dalam konteks seperti itulah maka Islam memberi aturan-aturan. Termasuk memberi tupoksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (suami-istri). Ayah sebagai nahkoda alias pemegang kendali kepemimpinan sekaligus pencari nafkah atau penjamin aspek finansial bagi keluarga. Sementara ibu sebagai guru atau madrasah ula bagi anak-anaknya, sekaligus sebagai manajer rumah tangga suaminya. Kedua peran ini tak bisa dipertukarkan dan dipandang sama penting. Tak ada yang lebih istimewa antara satu dengan yang lainnya. Dan soal ini Allah Yang Maha Tahu.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa: 32).

Namun dalam perjalanannya, keluarga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Berbagai krisis multidimensi di negara ini telah memengaruhi secara langsung ketahanan pondasi keluarga. Seperti yang terjadi di sepanjang tahun 2019 lalu sebanyak setengah juta pasutri bercerai. Jumlah tersebut masih belum termasuk yang sedang dalam proses pengajuan maupun pasutri yang melakukan perceraian bawah tangan. Angka yang cukup besar untuk membuktikan rapuhnya pondasi keluarga.

Padahal merujuk pada UU No. 10 Tahun 1992, ketahanan keluarga sendiri didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Hal inilah yang kemudian dijadikan ruh penyusunan rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Sebanyak lima anggota DPR mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yaitu Ledia Hanifa, Netty Prasetiyani (PKS), Sodik Mudjahid (Partai Gerindra), Ali Taher (PAN), Endang Maria (Golkar). Bahkan saat ini RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024 nomor 155 yang diajukan oleh DPR/DPD. Perkembangannya, pada 7 Februari 2020 lalu RUU ini telah masuk tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. (Kompas.com)

Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga
Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan ketentuan dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga, terdiri tiga ayat, merupakan yang paling bermasalah. Dalam aturan itu ditulis istri hanya punya tiga tugas yang berkaitan dengan urusan domestik keluarga:
a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
b. menjaga keutuhan keluarga; serta
c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sejumlah pihak menganggap aturan dalam draf rancangan aturan itu "mengintervensi ruang privat", mulai dari mengatur peran suami dan istri, mengatur perilaku seksual, hingga kewajiban rehabilitasi bagi para LGBT. Pegiat hak-hak perempuan, Olin Monteiro yang menggagas petisi untuk menghentikan pembahasan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga, menyebut aturan ini sebagai "diskriminasi terhadap perempuan" dan memundurkan perjuangan hak perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, menganggap rancangan aturan itu tidak substansial dan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak Indonesia dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tak heran jika sekalipun rancangan UU dibuat sedemikian bagus dan sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini benar, maka akan tetap mendapat penolakan, karena keduanya tegak di atas asas yang berbeda. Yang satu asas akidah Islam, sementara yang lain tegak di atas pengingkaran terhadap peran agama dalam mengatur kehidupan.

Inilah tambahan fakta yang membuktikan bahwa penerapan aturan Islam yang diyakini akan menjadi solusi tuntas bagi problem kehidupan memang butuh adanya sistem Islam. Dan perjuangan penerapannya pun harus melalui jalan Islam. Bukan melalui demokrasi yang justru berselisih jalan dengan Islam. Bahkan akan memaksa Islam melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebatilan.

Keluarga Tanpa Islam, Mustahil Bertahan
RUU ini dipandang terlalu kental dengan nuansa ajaran Islam sehingga dipandang tak sesuai dengan spirit kebinekaan yang selama ini diagung-agungkan.

Padahal sudah sangat jelas bahwa kesakinahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hanya bisa diraih dalam keluarga yang menerapkan aturan Islam. Setiap pasangan suami istri harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Islam untuknya. Keluarga yang terikat syariat dalam menjalani biduk rumah tangganya akan menjadi keluarga muslim pembangun peradaban.

Islam mewajibkan kepada suami atau para wali untuk mencari nafkah, negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah pada keluarga mereka, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, bahkan jika dibutuhkan akan memberikan bantuan modal. 

Kewajiban nafkah ada di pundak suami, yang bila dipenuhi akan menumbuhkan ketaatan pada diri istri. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri inilah yang menciptakan mawaddah wa rahmah dalam keluarga.

Meski perempuan tidak bekerja dan mempunyai uang, kedudukan mereka tidak menjadi rendah di depan suaminya dan berpeluang besar dianiaya. Sebab, istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya dan kehidupan yang tenang.

Pelaksanaan aturan Islam secara kâffah oleh negara akan menjamin kesejahteraan ibu dan anak-anaknya, baik dari aspek keamanan, ketenteraman, kebahagiaan hidup, dan kemakmuran. Dengan penerapan hukum Islam kemuliaan para ibu (kaum perempuan) sebagai pilar keluarga dan masyarakat demikian terjaga, sehingga mereka mampu mengoptimalkan berbagai perannya, baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai anggota masyarakat.

Peran politis dan strategis mereka pun berjalan dengan begitu mulus, hingga mereka mampu melahirkan generasi umat yang mumpuni, yang berhasil menjadi penjaga kemuliaan Islam dan kaum muslimin dari masa ke masa.

Di pihak lain, anak-anak pun bisa menikmati tumbuh kembang yang sempurna. Mereka bisa melalui tahapan golden age dalam binaan penuh sang ibu yang cerdas dan terdidik, di mana keberlangsungan pemenuhan hak-hak mendasarnya memang dijamin oleh sistem; baik kebutuhan ekonominya, pendidikan, kesehatan maupun keselamatan diri dan jiwanya.

Jaminan ini terus berlangsung hingga anak tumbuh dewasa dan menjadi ”manusia sempurna”. Sebaliknya, para ibu bisa menikmati karunia Allah berupa kemuliaan menjadi ibu tanpa harus dipusingkan dengan segala kesempitan ekonomi, beban ganda, tindak kekerasan, dan pengaruh buruk lingkungan yang akan merusak keimanan dan akhlak diri dan anak-anaknya.

Semua ini akan terwujud jika khilafah tegak di muka bumi ini. Hanya khilafah yang akan mampu menjamin terwujudnya ketahanan keluarga. Betapa Islam dengan hukum-hukum syariat yang diterapkan oleh Khilafah, mampu memosisikan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, pada posisi yang mulia dan terhormat.

Oleh: Laily Chusnul Ch. S.E
*aktivis muslimah

Posting Komentar

0 Komentar