TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ibarat Pahlawan Kesiangan, Hadir Mengatasi Wabah Covid-19



Hebat, mungkin kata-kata ini yang keluar dari mulut para pendukungnya, terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

Setelah di desak oleh banyak kalangan terkait penanganan COVID-19 yang terkesan lambat dan seakan membiarkan wabah ini berkembang, akhirnya pemerintah beberapa hari yang lalu mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Program Jaring Pengaman Sosial,  terkait penanganan wabah virus corona.

Kebijkan atau program pemerintah tersebut diharapkan dapat menekan dampak wabah corona didalam masyarakat, terutama  rakyat lapis bawah.

Program Jaring Pengaman Sosial itu antara lain : 

- Pertama, PKH (Program Keluarga

Harapan), jumlah penerima dari 9,2 juta

menjadi 10 juta keluarga penerima

manfaat.

- Kebijakan kedua, soal kartu 

sembako,dimana jumlah penerimanya akan 

dinaikkan menjadi 21 juta, penerima 

manfaat dan nilainya naik 30 persen dari 

150 ribu menjadi 200 ribu rupiah, diberikan

selama 9 bulan.

- Ketiga, prakerja yang anggarannya 

dinaikkan dari Rp 10 trilliun menjadi Rp 28 

trilliun, penerima manfaat pekerja informal

dan pelaku usaha mikro dan kecil yang 

terdampak COVID-19. 

- Keempat, untuk pelanggan listrik 450VA 

akan digratiskan selama 3 bulan ke depan

dimulai bulan April, Mei, Juni 2020. Untuk

pelanggan 900VA di diskon 50 persen.

- Kelima, pemerintah akan mencadangkan 

dana Rp 25 trilliun untuk operasi pasar dan 

logistik.

- Keenam, melalui Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menerbitkan aturan, pembayaran 

kredit mendapat keringanan penerima 

manfaat para pekerja informal seperti ojek

online,  sopir taksi,  UMKM nelayan 

dengan penghasilan harian dan kredit di

bawah Rp 10 miliar.

Tentunya semua program tersebut sangat menyejukkan, menentramkan hati rakyat, terutama bagi para pendukung pemerintah. Ini dianggap langkah yang paling tepat dalam mengatasi masalah ekonomi dan menilai bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan nasib rakyatnya di tengah pandemi yang sedang mewabah saat ini.

 

Bila kita mau berfikir sedikit saja mungkinkah program tersebut dapat terealisasi semuanya? Mengingat tidak satu pun janji-janji kampanye Jokowi yang ditepati,  apalagi saat ini keadaan perekonomian Indonesia di ambang kehancuran.

Masalah ketahanan pangan, program tersebut tidak secara spesifik dapat menopang aspek ketahanan pangan dimana Indonesia  cenderung mengandalkan impor dari pada memaksimalkan produksi dalam negeri. Dan masalah ketahanan pangan ini sebenarnya sudah terjadi sebelum guncangan COVID-19, yang selalu mengalami fluktuatif.

Target penerima dana jaring pengaman sosial melalui PKH dan kartu-kartu &sakti&, dinilai masih jauh dari sasaran secarah menyeluruh. Sebab kalkulasi penerima bantuan tersebut luput menghitung dampak Covid-19 sendiri terhadap masyarakat yang jauh lebih luas.

Menurut Faisal Basri seorang ekonom Universitas Indonesia, masalah pemerintah memberikan intensif gratis pungutan pajak penghasilan (PPh) kepada pekerja industri manufaktur dan perusahaan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat dinilai kurang tepat sasaran.

Masih banyak kalangan yang kondisi keuangannya lebih rentan dan telah terdampak cukup signifikan,  seperti para pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap lainnya, yang lebih membutuhkan perhatian dari pemerintah (pinter politik.com, 1/4/2020).

Disini kita dapat melihat bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan kurang memahami kondisi rakyat yang sebenarnya.

Program yang Sudah Kadaluwarsa

Alih-alih ingin mendapat pujian dan sanjungan, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, ternyata Program Pengaman Sosial yang diumumkan adalah program yang sudah disusun sebelum wabah Covid-19 merebak di tanah air.

Pada poin pertama, tentang PKH yang di sebut-sebut Jokowi naik 25 persen, sebenarnya program ini tetap akan di jalankan walaupun tidak ada wabah Covid-19. Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024, Komensos memang sudah menaikkan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini.

Jumlah penerima manfaat dinaikkan menjadi 10 juta sesuai dengan Prepres nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020.

Berdasarkan laporan Kementrian Sosial 2018 Kemensos menganggarkan Rp 17,5 trilliun untuk 10 juta penerima manfaat.

Pada 2019 nilainya naik sekitar 85 persen menjadi Rp 32,65 trilliun.

Program itu di blow up besar-besaran, kesannya seakan pemerintah sudah melakukan sesuatu untuk rakyatnya.

Semakin tampak ketidak berdayaan pemerintah dalam mengatasi dampak sosial  dalam masyarakat akibat penyebaran Covid-19 ini. Pemerintah enggan mengakui kegagalannya, apapun akan dilakukan baik sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Hanya Dalam Sistem Islam, Wabah  Ditangani Secara Serius

Pada zaman Rasulullah saw juga pernah terjangkit wabah penyakit menular seperti wabah kusta. Beliau menerapkan karantina atau isolasi penderita. Rasul memerintahkan untuk tidak mendekati atau melihat penderita kusta tersebut.

Rasulullah bersabda : 

&Janganlah kalian terus menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta.& (HR. Imam Bukhari)

Ini sebagai bukti bahwa pada zaman Rasulullah saw sudah menerapkan karantina wilayah, untuk mencegah wabah menular ke tempat lain.

Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, maka Rasulullah membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah.

Rasulullah saw juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati daerah yang terkena wabah dan bagi daerahnya yang terkena wabah, maka rakyatnya tidak boleh keluar wikayah tersebut. Rasulullah saw bersabda : 

&Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Tapi sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat korban tinggal, janganlah kalian tinggalkan tempat itu.& (HR. Imam Bukhari) 

Dicontohkan juga oleh tindakan Khalifah Umar bin Khatab. Menurut Imam al Wakidi. Saat terjadi wabah tha'un yang melanda seluruh wilayah negeri Syam yang menelan korban 25 ribu jiwa lebih. Sahabat Umar lalu mengalokasikan anggaran dari baitul mal.

Rasulullah saw pernah diberi  hadiah seorang dokter yang bernama Mukoukis oleh raja Mesir. Dokter tersebut dipekerjakan untuk melayani kesehatan kaum muslimin.

Ini menjadi dalil bahwa negara berkewajiban, melayani kesehatan umat secara gratis.

Kita tengok rumah sakit di Kairo yang di bangun pada tahun 1248 M oleh Khalifah Al Mansyur dengan fasilitas 8004 tempat tidur, dilengkapi masjid untuk pasien muslim dan kapel untuk pasien Kristen.

Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa

Setiap hari melayani 4000 pasien, layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit dan agama pasien. Dan tanpa ada batas waktu, sampai pasien benar-benar sembuh.

Selain mendapatkan obat dan makanan gratis dan berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. 

Dan ini berlangsung selama 7 abad.

Masyaallah, luar biasa kemakmuran Islam pada waktu itu.

Hilangkanlah kesombongan dan keangkuhan demi rakyat. Marilah kita kembali menerapkan sistem Islam yang sudah terbukti secara gemilang mengatasi segala persoalan umat

Wallahu'alam bishshawab.[]

Oleh : Tutik Indayani

 Komunitas Pejuang Pena Pembebasan


              

Posting Komentar

0 Komentar