TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Gelombang PHK Meningkat, Kartu Pra Kerja Solusi Tepat?



Wabah virus corona yang kian meningkat dan berlaku nya kebijakan PSSB di Indonesia mengubah kebiasaan umum warga dalam menjalani aktivitas. Bukan hanya banyak korban yang terinveksi hingga kehilangan nyawa namun pandemi ini juga sangat berdampak serius terhadap sector ekonomi dan tenaga kerja. Banyak pengusaha yang rugi bahkan banyak karyawan yang dirumahkan dan usaha nya ditutup. 

Sebagaimana yang dilansir oleh bbcindonesia pada senin, 6 April 2020, bahwa pekerja di gerai retail Ramayana di City Plaza Depok Jawa Barat harus di PHK. Store Manager Ramayana City Plaza Depok, Nukmal Amdar menjelaskan bahwa video yang beredar berisi momen saat dirinya memberitahu para karyawan bahwa perusahaan mengalami penurunan penjualan drastis di tengah pandemi Covid-19. Tak lama setelah itu, manajamen memutuskan untuk menutup toko dan memutus hubungan kerja 84 karyawannya. "Jumlah karyawan yang kita putus hubungan kerja ada 87 karena toko kita sudah tidak operasional lagi, mau bagaimana lagi?"

Merujuk data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, total pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK mencapai 130.456 pekerja. Yang ditakutkan sebenarnya bukan hanya di gelombang PHK-nya saja, tapi juga sektor informal yang akan terdampak lebih besar apalagi rakyat miskin yang tidak pasti mata pencahariannya. 

Maka ini sungguh akan menjadi masalah yang sangat serius jika tidak ditangani segera oleh pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi akibat imbas dari pandemic corona. Ekonom dari Institute for Development, Economic and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditangani, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak.

Merespon hal diatas pemerintah akan mengeluarkan Kartu Prakerja dimana ini salah satu bentuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Awal nya kartu pra kerja dipeuntukkan untuk pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan, namun skema program tersebut diubah oleh pemerintah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial bagi mereka yang di-PHK atau dirumahkan akibat wabah Covid-19. Penerima manfaatnya adalah pencari kerja, yaitu pekerja informal dan formal pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Minimal usianya 18 tahun," ujar Askolani dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (8/4/20). 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan program Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi buruh dan karyawan korban PHK maupun lulusan SMK/SMA yang mencari pekerjaan. Prioritas diberikan kepada pencari kerja muda," ujarnnya.
Kabijakan kartu pra kerja diprediksi tidak akan efektif dalam menyelesaikan problem ekonomi dalam masa pandemi ini. hal ini dapat di lihat dari beberapa sebab:

Pertama, semakin meningkatnya gelombang angka pekerja yang dirumahkan disebabkan karena penanganan pandemi corona yang tidak maksimal, seandainya pemerintah benar-benar fokus menuntuskan wabah corona dengan kebijakan tegas, cepat dan tepat maka masalah akan selesai dan ekonomi akan mampu diperbaiki. 

Kedua, kartu pra kerja dijelaskan bahwa yang akan menerima mereka yang belum mendapat pekerjaan dan karyawan yang dirumahkan serta diutamakan mereka yang muda. Melihat syarat yang demikian maka aturan ini akan berpotensi tidak meratanya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah fokus pada yang muda bagaimana kondisi orang tua yang masih memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga sedang pekerjaan tidak ada, kondisi akan di perparah dalam masa pandemi sekarang ini. ancaman kelaparan dan tindak kriminal sangat mungkin terjadi karena aturan yang diterapkan tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat secara merata.

Ketiga, jumlah dana pada kartu pra kerja juga tidak berbentuk uang tunai semua nya, melainkan hampir setengah dari jumlah dana digunakan untuk pelatihan dan mengarahan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah tidak serius dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Kabijakan setengah hati terus saja di terapkan atas masyarakat. 

Sikap kapitalistik negara dalam mengurusi rakyat terlihat jelas dalam masa pandemi corona ini. pertimbangan negara masih pada untung dan rugi tak peduli nyawa, keselamatan, dan hajat hidup masyarakat.
Dalam Islam penanganan akan dipastikan dapat didistribusikan secara merata dan adil. Akan di lihat sesuai kadar kebutuhan rakyat khususnya dalam masa pandemi wabah. Pasokan pangan akan dijamin negara agar tetap tersedia dan bisa di salurkan kepada seluruh rakyat, sehingga kebijakan isolasi yang diterapkan negara untuk menuntaskan wabah dapat berjalan dengan lancer. 

Masyarakat pun akan mudah mematuhi seluruh kebijakan negara termasuk kebijakan dirumah aja. Sebab masyarakat tak perlu pusing keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sangat berbeda jauh dengan sistem Demokrasi Kapitalis hari ini yang enggan repot dan rugi dalam mengurusi rakyat sehingga kebijakan tumpang tindih yang diterapkan akan semakin memperparah keadaan masyarakat. 

Sistem kapitalis jelas terbukti gagal dalam mengurusi rakyat, jika sistem ini terus dipertahankan maka kerusakan akan semakin meningkat dan masyarakat akan semakin sengsara. Sudah saat nya kembali pada sistem ilahi yang mampu mengurusi kehidupan manusia secara benar sehingga melahirkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan.[]

Oleh : Rajni Fadillah, S. Pd ( Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar