TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Dilematis Buruh Kala Pandemi, Salah Siapa?


Bulan Ramadhan tahun ini nampaknya membuat rakyat benar-benar harus mengencangkan sabuk kesabaran. Selain lapar, dahaga dan hawa nafsu, rakyat juga harus ekstra sabar menghadapi kondisi hidup di sistem hari ini. Haru biru menyambut Ramadhan sepertinya harus dibarengi dengan realita bahwa mereka harus berjuang lebih keras di tengah pandemi Covid-19 ini.

Bagaimana tidak? Kontroversi pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil pemerintah, membuat rakyat harus mengelus dada. Pasalnya, dalam PSBB pemerintah tak bertanggung jawab atas pemenuhan hajat hidup seluruh rakyat yang terdampak Covid-19. Hal ini dapat diartikan bahwa rakyat harus berjuang sendiri untuk mengisi perut mereka masing-masing. Setidaknya hal inilah yang dirasakan oleh Yulie Nuramelia. Dalam video liputan Kompas TV (19/04/2020), ibu 43 tahun ini mengatakan bahwa ia dan keluarganya tak makan selama 2 hari dan mengganjal rasa lapar hanya dengan minum air sejak tak lagi mempunyai penghasilan akibat wabah. 

Selang sehari (20/04), warga Kota Serang ini menghembuskan nafas terakhirnya. Lain cerita jika yang diberlakukan adalah karantina wilayah (lockdown). Rakyat bisa bernafas lega sebab kebutuhan hidupnya akan ditanggung negara.

Pepatah Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula seakan mewakili kondisi rakyat kini. Pemberlakuan PSBB ini pun membuat dilematis para buruh. Pasalnya, di tengah mewabahnya Covid-19 yang kian banyak menelan korban jiwa, para buruh harus tetap berjibaku terjun ke lapangan kerja. Para buruh juga dibuat gigit jari dengan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka). 

Pasal-pasal kontroversial yang mewarnai RUU Cipta Kerja ini justru membuat nasib para buruh seakan diambang kehancuran. RUU Cipta Kerja ini dianggap akan menghapus sekian banyak hak-hak buruh yang tertuang dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (www.tirto.id, 16/04/2020). Diantara pasal bermasalah tersebut adalah penghapusan upah minimum provinsi, perubahan standar pemberian upah menjadi per jam, peniadaan pesangon, perluasan posisi tenaga kerja asing dan penghapusan sanksi pidana bagi korporasi.

Sejak awal diluncurkan, RUU ini sudah mendapat penolakan tegas dari masyarakat terutama serikat buruh, bahkan aksi massa mulai ditempuh para buruh sejak bulan Januari. Pun dalam pembahasannya, RUU ini terkesan tak transparan sebab berusaha mengeliminasi aspirasi rakyat dan lebih mendengarkan serta mengakomodir kepentingan para pengusaha ketimbang kemaslahatan seluruh rakyat. Jika sudah demikian, lantas dimana bisa kita temukan aplikasi dari rumus “demokrasi = dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”?

Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah yang pada awalnya direncanakan tetap akan terus dilakukan di masa pandemi ini akhirnya membuat para buruh harus kembali melayangkan protes. Seruan #StayAtHome sepertinya tak mempan membendung luapan emosi dan kekecewaan para buruh. Mereka mengancam akan menyerbu Senayan dan gedung Kemenko Perekonomian pada 30 April jika pembahasan RUU ini tetap berlanjut (www.cnbcindonesia.com, 16/04/2020). 

Kendati rencana aksi unjuk rasa itu urung dilakukan (www.liputan6.com, 24/04/2020), setidaknya hal ini menyiratkan bahwa di alam kapitalisme hari ini tak mudah membuat penguasa mendengar aspirasi rakyat. Butuh beberapa bulan dengan serentetan demo yang dilakukan hingga akhirnya berhasil membuat penguasa menarik kembali keputusannya. 

Memang benar menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun yang menjadi soal disini adalah unjuk rasa yang dilakukan ketika wabah melanda. Bayangkan saja jika diantara pendemo itu terdapat orang yang positif Covid-19. Betapa besar orang yang nantinya berpeluang terpapar virus ini? Bukankah hal ini justru akan mempersulit pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19?

Lantas, ini semua salah siapa? Para buruh? Tentu tak adil rasanya jika kita memvonis mereka bersalah. Karena toh mereka juga yang harus bertaruh nyawa. Lagi pula, tak akan ada asap kalau tak ada api. Pemantik keluarnya ultimatum aksi aksi besar-besaran ini tak lain adalah kebijakan yang diambil pemerintah sendiri. Alih-alih taat, rakyat justru disuguhkan dengan berbagai kebijakan yang semakin membuat kepercayaan rakyat tak berpihak pada penguasa negeri ini. Bahkan bisa jadi sudah sampai pada level kebencian. Bagaimana benih ketidakpercayaan rakyat itu tak tumbuh jika penguasa sendiri yang senantiasa menyiramnya?

Dalam RUU Cipta Kerja ini misalnya, nampak jelas bagaimana peraturan yang dibuat hanya untuk dinikmati oleh para pengusaha. Menurut Mirah Sumirat, Presiden Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia), ketika diwawancarai tim Muslimah Media Center (19/02/2020), adanya upah per jam membuat pengusaha semakin leluasa memperoleh tenaga kerja kontrak. Hal ini menghilangkan kepastian upah buruh tiap bulannya. Imbasnya pun merembet hingga menghilangkan pesangon. Pasalnya, selama ini hitungan pesangon tergantung dari upah yang didapat pekerja. Apabila upah minimum tak diberlakukan, maka pesangon pun tak bisa didapatkan. Kendati pemerintah mengusulkan akan memberikan sweetener (uang “pemanis”) berupa pemberian 5 kali upah ketika pekerja terkena PHK, hal ini sama sekali tak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja pasca PHK.

Dalam perspektif Islam, taat pada penguasa (ulil amri) pada hakikatnya adalah sebuah kewajiban. Dalil kefardhuan ini dapat kita temukan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 59 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa bukan sembarang penguasa yang wajib untuk ditaati. Satu-satunya hal yang menjadikan penguasa tersebut layak untuk ditaati adalah tersebab ketaatannya pada Allah dan Rasulullah. Apabila penguasa menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya yakni dengan menerapkan hukum yang bersumber dari selain Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka hal itu tidak berlaku.

Ketaatan rakyat pada penguasa dalam sistem Islam bukanlah sebatas dalam rangka menunaikan kewajiban, melainkan juga dilandasi kerelaan untuk dipimpin oleh penguasanya. Hal ini wajar terjadi, sebab dalam sistem Islam penguasa menerapkan aturan hidup yang bersumber dari Allah SWT yang pasti akan membawa kemaslahatan bukan hanya bagi segelintir orang tetapi bagi seluruh rakyat. Wallahua’lam bish-shawab.[]

Oleh : Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST (Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar