TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Di tengah Wabah, Penguasa Tetap Unjuk Jiwa Serakah?


Baleg Cek Kesiapan Pemerintah Bahas Omnibus Law Pekan Depan. Baleg akan menggelar raker untuk mengecek kesiapan pemerintah bahas Omnibus Law. Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya mengungkapkan dalam rapat tersebut disepakati bahwa DPR akan menggelar rapat pembahasan omnibus law cipta kerja dengan pemerintah. 

Willy menambahkan DPR juga berencana mengundang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri terkait. DPR juga dijadwalkan akan mengundang sebanyak mungkin stake holder dan pakar untuk memberi masukan terhadap RUU ominbus law cipta kerja. Selain itu, dalam rapat tersebut Baleg juga menyerahkan RUU omnibus law cipta kerja ke sembilan fraksi. Dalam kesimpulan rapat, pembahasan DIM dilakukan dari yang tidak mendapatkan pertentangan oleh masyarakat sampai yang memuclkan pertentangan. (Republika.co.id. 07/04/2020)
 
   Ngotot!  Itulah kata yang tepat dilontarkan kepada pemerintah atau penguasa negeri ini. Masyarakat sedang mengalami situasi sulit dan mencekam akibat pandemi wabah Corona, mereka justru sibuk menyiapkan rapat untuk UU kontroversi yang sudah banyak penolakan dari rakyat khususnya kalangan buruh. Tetapi, RUU tersebut nyatanya terus diperjuangkan oleh pemerintah. Kenapa hal itu mereka lakukan?  Untuk menjawab teka -teki itu dapat dianalisis sebagai berikut. 

   Pertama,  pemerintah sebenarnya sudah tahu bahwa RUU omnibus law tersebut tidak mendapatkan tempat dihati masyarakat khususnya kalangan buruh. Sebab, dalam RUU tersebut banyak terdapat konten-konten yang tidak berpihak kepada karyawan/buruh. Namun sangat menguntungkan pihak pemodal atau pemilik perusahaan. Tepatnya, RUU omnibus law adalah jalan mulus untuk menekan karyawan dan menganakemaskan pengusaha. 

   Kedua,  RUU omnibus law tentu mendesak kehadirannya bukan karena semata-mata keinginan murni pemerintah. Namun lebih kepada tekanan pengusaha yang telah berjasa memberikan sumbangan dana/modal untuk negeri ini. Baik berupa hutang maupun dana cuma-cuma untuk para pemimpin di pemerintahan yang sebelumnya ikut bertarung di pemilu. Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau pasal-pasal hukum yang ada di negeri ini banyak dari hasil pesanan asing. Jelas, pemerintah akan terus tersandera dengan keinginan para pengusaha.

   Ketiga, situasi pandemi saat ini sangat cocok untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang represif dan tidak disukai rakyat. Sebab, ditengah pemberlakuan social distancing berskala besar, masyarakat tentu hanya berada di dalam rumah. Sementara para penguasa, bebas melenggang dengan lempang untuk menetapkan kebijakan apapun. Paling rakyat hanya berkoar-koar di sosial media. Itupun siap-siap diangkut jika kena pasal UU ITE. Siapa yang akan protes ke gedung DPR atau istana negara pada saat wabah masih berlanjut seperti sekarang? Sungguh malang nasib rakyat khususnya para karyawan/buruh dalam sistem kapitalis liberal ini. 

   Keempat, dengan melakukan percepatan mensahkan RUU omnibus law pemerintah tekah kembali menambahkan luka bagi rakyat. Rakyat sekarang sedang berjuang hidup dan mati akibat PHK karena wabah, pemerintah justru sibuk memenuhi keinginan pengusaha. Meskipun pembahasan RUU Omnibus law tersebut katanya ada ruang penampungan untuk alasan yang bertentangan dari pihak lain, tetap saja, intinya RUU ini mendesak untuk disahkan. Suara penentang hanya pelengkap perjuangan golnya RUU kapitalisme ini.

    Penguasa kini semakin menunjukkan kuku dan taringnya yang tajam kepada rakyat. Kepeduliannya amat sangat minim dan memperihatinkan. Tetapi perhatiannya kepada para Tuan korporasi sangat besar dan mengagumkan. Sehingga terlihat dengan nyata bahwa negara ini betul- betul telah terjebak arus kapitalisme global yang bertentangan dengan asas negara dan UU 45 yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk mengutamakan kepentingan hajat rakyat. 

    Para anggota dewan juga tidak bisa diharapkan lagi untuk menjadi penampung dan penyampai aspirasi rakyat kepada pemerintah. Mereka justru menjadi penyambung lidah penguasa dan pengusaha. Apalagi di antara anggota dewan yang terhormat banyak dari kalangan pengusaha juga, tentunya sangat berharap agar RUU Omnibus law segera jadi UU untuk kepentingan mereka. Atau ada yang sebagian mereka sudah terjadi transaksi politik bagi-bagi keuntungan jika RUU ini disahkan. 

Begitulah wajah asli demokrasi-kapitalis.  Tidak akan pernah ada keberpihakan pada rakyat seperti jargon-jargo omong kosong yang dijanjikan. Rakyat sudah tidak ada gunanya berharap pada penguasa, rezim, maupun sistem yang diadopsi negeri ini. Sebab, mereka adalah perpanjangan tangan para kapitalis yang akan terus memenuhi keinginan para korporat. Rakya akant senantiasa diabaikan dan dibiarkan. Kapitalisme selalu ingin meraup keuntungan semata bukan peduli pada rakyat. 

   Segala cara, segala situasi tidak menjadi halangan bagi kapitalis untuk terus mencari laba. Meski ditengah situasi wabah, keserakahan mereka tetap ditunjukkan. Mereka tidak peduli rakyat suka atau tidak suka. Sebab rakyat tidak memberikan apa-apa kepada mereka selain suara saat pemilu. Sementara pengusaha telah memberikan modal dan juga menjanjikan keuntungan materi. 

    Selama kapitalisme menjadi pijakan dan dasar penguasa dalam mengurusi negeri ini, maka selama itu pula kezaliman dan keserakahan akan terus berlanjut. Kesenjangan sosial, kejahatan kriminal akan terus meningkat akibat dampak pengangguran juga kesemena-menaan para penguasa yang bekerjasama dengan pengusaha. Para pengusaha asing baik Barat maupun China.  Tidak ada cara lain untuk menghentikan ketergantungan penguasa dengan pengusaha kapitalis selain mencampakkan ideologi kapitalisme tersebut. 

   Kemudian rakyat di negeri ini beserta seluruh jajaran penguasa  melirik syariah Islam untuk dijadikan solusi bagi seluruh permasalahan negeri. Islam akan memberikan kehidupan yang layak dan adil bagi penguasa, rakyat, dan juga pengusaha. Sebab Islam akan mengatur hubungan ketiganya dengan benar tanpa ada yang akan merasa terzalimi. Islam datang sebagai problem solving dan anti kedzaliman.  Saatnya negeri ini mengambil Islam sebagai aturan yang direalisasikan dalam bernegara. Wallahu a'lam bissawab.[] 

Oleh Nahdoh Fikriyyah Islam/Dosen dan Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar