TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Di Balik Janji Manis Tunjangan Rakyat Selama Wabah Corona


Karantina wilayah dan pemberlakuan sosial distancing dalam masa penanganan wabah covid-19 membuat masyarakat tidak dapat bekerja diluar rumah sebagaimana biasanya. Apalagi masyarakat miskin yang tidak punya pekerjaan tetap dan harus bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pokok nya perhari. Maka masyarakat mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi keluarga mereka. 

Di tengah desakan rakyat agar pemerintah menopang ekonomi rakyat di tengah wabah, Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan 1) relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun 2) penambahan jumlah tunjangan PKH dan bansos sembako sebesar 50 rb/bulan 3) bantuan selama 3 bulan utk korban PHK dan penerima kartu Prakerja 4) pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar 

Berdasarkan apa yang dilansir cnnindonesia.com pada rabu, 25 Maret 2020 menerangkan Pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp3 juta kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal di tengah penyebaran virus corona (Covid-19). 

Syaratnya, karyawan tersebut terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan. Itu berarti, setiap bulannya korban PHK akan mengantongi insentif sebesar Rp1 juta per orang. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada korban mereka secara cuma-cuma. 
Selain itu, pemerintah juga mengerek insentif bagi penerima kartu prakerja menjadi Rp1 juta per bulan dari sebelumnya hanya Rp650 ribu per bulan. Keputusan ini diberlakukan selama empat bulan guna memitigasi dampak penyebaran virus corona terhadap pekerja yang terkena PHK dari sektor informal. Penerima kartu prakerja akan diberikan insentif sebesar Rp1 juta selama empat bulan. Artinya, alokasi dana yang disiapkan untuk masing-masing peserta sebesar Rp4 juta.

Begitupun bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit. Presiden Jokowi mengatakan diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1  tahun kedepan. (cnbcindonesia.com, 24/03/20)

Insentif yang diberikan tidak terlalu mendongkrak ekonomi rakyat apalagi mengatasi dampak wabah secara ekonomi. Karena, bukan hanya sebagian kecil rakyat yang menjadi sasaran program, namun juga prasyarat berbelit yang memungkinkan banyak rakyat tidak akan memanfaatkan. Apalagi belum ada  dukungan penuh dari pihak lain (perbankan) akan membuat program tambal sulam ini, lebih bernilai pencitraan dibanding memberi solusi . hal ini dapat diuraikan dalam beberapa pont berikut:

Pertama, kebijakan tambal sulam yang diberikan oleh pemerintah sistem Demokrasi kapitalis  gagal memberi solusi pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena seluruh kebijakan diatas tidak dapat diwujudkan dalam bentuk bebijakan nyata. Sulit dan berbelitnya persyaratan untuk mendapatkan tunjangan yang dijanjikan presiden selama masa wabah membuat rakyat tak mungkin bisa memilikinya. Sehingga kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah tidak sama sekali mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat.

Kedua, kebijakan rezim neolib yg berorientasi  pencitraan demi mempertahankan kursi, takut digulingkan. Hal ini dibuktikan ada nya debt collector yang tetap menagih cicilan pada ojek online. Saat di tunjukkan video dan pernyataan presiden bahwa akan menangguhkan cicilan selama 1 tahun dalam masa penanganan wabah. Pihak yang menagih malah tidak membenarkan hal itu dan masih ingin mengkaji terlebih dahulu pernyataan presiden tersebut. Jelas, bahkan pemerintah pusat tidak sama sekekali melakukan komunikasi dengan pihak bank. Dan ini hanya pencitraan penguasa demi membendung desakan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian rakyat akan merasa aman, sebab pemerintah mau memenuhi kebutuhan rakyat padahal kebijakan tersebut layak nya pencitraan masa kampanye yang tak pernah direalilasikan.

Ketiga, lemah nya ekonomi kapitalisme yang menjadi tumpuan untuk melangsungkan kehidupan umat. Sehingga tidak mampu mencukupkan kebutuhan rakyat dalam masa pandemi. Asas manfaat yang menjadi pijakan ekonomi kapitalis akhirnya memandang bahwa memberikan santunan dan mencukupkan kebutuhan pokok masyarakat selama masa pandemi adalah sebagai kerugian bagi Negara. Maka kebijakan dhalim terus terjadi dan semakin menunjukkan betapa sistem demokrasi kapitalis adalah sistem rusak, bukan mengurusi rakyat tapi menelantarkan rakyat demi keuntungan para kapitalis dan penguasa.

Berbeda dengan solusi Islam dan khilafah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat  secara langsung maupun tidak langsung. Negara akan mencukupkan kebutuhan pokok rakyat selama masa pandemi. Anggaran Negara dalam menghadapi bencana akan di ambil dari baitul mal Negara yang diperuntukkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Kestabilan harga barang akan tetap terjaga sesuai mekanisme sistem ekonomi Islam, penimbunan barang, panic buying tak akan terjadi ditengah masyarakat. Aqidah Islam yang menjadi dasar kebijakan Negara Islam membuat siapapun yang memimpin akan amanah dan tidak dhalim terhadap rakyat. Dana anggaran Negara haram hukum nya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Maka Negara benar-benar menjadi ra’in atau pengurus rakyat nya dalam mencukupkan segala kebutuhan baik dalam masa aman maupun masa mendesak seperti pandemi. Pencitraan untuk mempertahankan kekuasaan tak akan kita jumpai dalam sistem pemerintahan Islam. 

Sebab tujuan utama Negara adalah untuk mengurusi urusan umat sesuai syariat Islam yang sempurna. Siapapun kepala Negara nya bukanlah masalah, sebab kepemimpinan dalam Islam bukan untuk mencari kedudukan dan kekuasaan, tapi menjadi pelayan bagi umat nya. Wallahu’alam.[]

Oleh: Rajni Fadillah, S. Pd ( Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)


Posting Komentar

0 Komentar