TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demi Korporasi, Revisi UU Minerba Apakah akan Dilakukan?


Di kala pandemi corona masih menjadi fokus penanganan di tengah masyarakat, DPR RI dikabarkan bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 hari ini 12 April, berdasarkan jadwal program legislasi nasional prioritas. Padahal, sejak Akhir September 2019 lalu RUU Minerba ini telah banyak ditolak dan mendapat protes aksi besar-besaran. Hingga akhirnya, RUU Minerba berhasil ditunda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
  
Kritik sudah banyak dilakukan dari kalangan peneliti dan aktivis pertambangan menyampaikan kecaman mereka. Pasalnya, pengesahan RUU tambang saat kondisi seperti ini dinilai melanggar secara proses dan substansi. 
Beberapa pasal bermasalah misalnya, pasal 165 di RUU Minerba yang memiliki kecenderungan melindungi pejabat korupsi yaitu dengan menghilangkan pasal pidana terdapat pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah. Padahal sebelumnya, mestinya di sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta. 

Ada juga penambahan pasal yang berpotensi menambah pembongkaran dan perusakan lingkungan atas komoditas baru seperti logam tanah jarang dan radioaktif. Pasal 115A di RUU Minerba juga dikritik bisa membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.
 
Dalam pasal 47, IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan smelter atau pembangkit listrik dapat diberikan perpanjangan secara langsung paling lama 20 tahun serta bisa diperpanjang selama 10 tahun. Selain itu, dalam pasal 103, pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri dan membangun pembangkit listrik bisa diberikan insentif fiskal dan nonfiskal. Salah satunya adalah tidak terkena pengurangan wilayah saat mendapatkan izin perpanjangan operasi.

Terkait dengan pengolahan dan pemurnian, pemegang KK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Adapun bagi KK, IUP, dan IUPK yang telah atau sedang membangun smelter, bisa menjual produk hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luarn negeri dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.

Pada pasal 169 sebagai upaya pemutihan renegosiasi kontrak Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sehingga hanya akan menguntungkan para pengusaha tambang. Dalam pasal 169B, yang telah diamandemen dan terintegrasi dengan smelter atau pembangkit listrik bisa kembali mengusahakan wilayahnya dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjangan 2x10 tahun. Luas wilayahnya pun sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah pertambangan yang telah disetujui dalam kontrak.

Peluang land banking, juga akan menjadi berbahaya. Dikarenakan perusahaan tambang akan bisa menguasai tanah dalam skala besar setidaknya 8 tahun. Di antaranya, wilayah izih usaha produksi (WIUP) eksplorasi batuan di dalam Pasal 58 Minerba hanya diatur general bahwa paling sedikit 5 hektare dan paling banyak 5000 hektare. 

Sementara itu, di dalam RUU Minerba diatur lebih rinci dengan klasifikasi mineral logam dan bukan logam. Pembatasan wilayah paling sedikit untuk kedua jenis minerba tersebut tak diatur. Sedangkan batas maksimal mineral bukan logam paling banyak 25000 hektare, batuan paling banyak 5000 dan untuk jenis batuan tertentu maksimal 1000 hektare. (hukumonline.com)

Untuk masalah divestasi minimal 51%, dalam pasal 112 tidak diatur lagi secara spesifik jangka waktu pelepasan saham tersebut. Namun, untuk yang membangun smelter atau pembangkit listrik, diatur secara spesifik bahwa pelaksanaan kewajiban divestasi dimulai dalam jangka waktu 10 tahun sejak kegiatan penambangan dilakukan.

Untuk setoran kepada pemerintah pusat, rencananya akan ada peningkatan seperti yang diatur dalam pasal 129 draf RUU Minerba. Pemerintah pusat yang tadinya menerima 4% dari keuntungan bersih sejak berproduksi akan menerima 5%. Penerimaan pemerintah daerah pun direncanakan meningkat dari 6% menjadi 10%. Adapun 10% tersebut terbagi dari pemerintah provinsi sebesar 4,5%, pemerintah kabupaten/kota penghasil 3,5%, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi 2%.

Draf Inventarisasi Masalah (DIM) juga telah dirampungkan pada akhir Feburari lalu, sehingga pembahasan lanjutan akan terus dilakukan. Ada 12 poin besar dalam DIM pemerintah, yaitu penyelesaian permasalahan antar sektor; penguatan konsep wilayah pertambangan, meningkatkan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional; memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba; mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan; dan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2014. (dunia-energi.com)

Poin lainnya, tersedianya rencana pertambangan minerba; penguatan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah; pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU mulut tambang; penguatan peran BUMN; dan perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi.

Selebihnya, isi draf RUU Minerba tersebut mencakup hal-hal yang lebih didetailkan dari UU Minerba saat ini, mulai dari masuknya Holding Minerba, tata cara penetapan wilayah pertambangan, hingga perubahan kewenangan dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi yang menggunakan istilah umum sebagai pemerintah daerah. (ekonomi.bisnis.com)

Sebagai ilustrasi, pada 2001 izin tambang yang tercatat hanya sebanyak sekitar 750 izin melonjak sangat signifikan seiring penerapan desentralisasi menjadi lebih dari 8000-an izin pada 2008. Kemudian, meningkat lagi menjadi 10.900-an izin pada rentang 2010-2014. Sebelum UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba diberlakukan, rezim skema pengelolaan pertambangan minerba ialah kontrak karya (KK). (Kaltim.tribunews.com)

Pertanyaan mendasar bagi kita adalah apakah UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba ini perlu direvisi? Ketika isinya sejauh ini malah merugikan negara dan menguntungkan para maskapai pertambangan raksasa? Karena sebagian besar sudah mulai masuk terminasi dalam proses pertambangan. Paling tidak Ada tujuh maskapai pertambangan besar yang merupakan kontributor utama produksi batu bara nasional dengan total 70% pasolan batubara ke PLN dan penyumbang terbesar PNPB subsektor batu bara, ldiantaranya ialah PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, serta PT Berau Coal.

Seharusnya salah satu pertimbangan pokok dari perlunya revisi UU Minerba, yaitu mendorong kemandirian pengelolaan agar terlepas dari jeratan hutang sekaligus mempunyai pendapatan dan cadangan devisa negara. Akhirnya disinyalir kombinasi absennya pengutamaan kepentingan bangsa dengan ketergesaan pembahasan revisi UU Minerba tak dapat dihindari merebakkan aroma tidak sedap.

Oleh karena itu, masyarakat harus membangun kewaspadaan publik terhadap kinerja DPR yang makin memuluskan jalan kaum kapitalis merampok harta publik. Masyarakat juga harus sadar bahwa watak rezim kapitalis yang berpihak pada kepentingan segelintir elit dan abai terhadap maslahat rakyat sangatlah jelas. Di tengah-tengah wabah saat ini bahkan hilang empati terhadap derita rakyat semakin menambah bongkahan racun demokrasi di balik UU pro kapitalis. Wallahu’alam.[]

Oleh : W. Irvandi

Posting Komentar

0 Komentar