TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Covid-19, Datangnya Wabah Perlihatkan Bobroknya Rezim




Kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 yang lambat dan tidak efektif semakin memperlihatkan bahwa semakin abainya pemerintah dengan rakyatnya.
Dengan tetap memprioritaskan anggaran untuk ibu kota baru, infrastruktur dan proyek-proyek yang membuat asing dinegeri ini semakin kokoh, Pemerintah malah lebih memilih untuk menambah hutang.

Serta solusi dalam penanganan wabah yang tidak tepat seperti lebih menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dibandingkan karantina wilayah atau lockdown sampai pembebasan narapidana dalam pencegahan covid-19.

Kebijakan pemerintah yang katanya untuk kepentingan rakyat nyatanya berbanding terbalik dengan penerapan kebijakan yang dijalankan, yang lebih mementingkan asing dan orang-orang yang memiliki kepentingan.

Ditengah kondisi ekonomi yang buruk,  pemerintah melalui Menkumham Yasonna H Laoly malah menerbitkan peraturan Menkuham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Data tersebut dirilis per Sabtu (4/4) pukul 14.00 WIB. (CNN Indonesia, 5 april 2020).

Kebijakan ini justru bisa munculkan masalah baru berupa peluang kriminalitas yg bisa dilakukan mantan napi di tengah kondisi ekonomi yg buruk.

Seperti di Bali, pria bernama ikhlas alias iqbal (29) yang baru dibebasakn 5 hari kemabali ditangkap karena meerima paket ganja seberat 2 kilogram. Lalu di Sulawesi Selatan (Sulsel), seorang pria bernama rudi hartono harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga. Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur di amuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. (kumparanNEWS, 9 april 2020)

Dengan banyaknya narapidana yang berulah setelah dibebaskan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho, meminta kepada kemenkumham agar menyetop program pembebasan napi.
Harusnya pemerintah memirkan ulang tentang sanksi yang efektif untuk pelaku kriminal, karena saat ini semua kriminalitasa mayoritas berakhir di jeruji besi sehingga lapas mengalami overkapasitas karena tidak memiliki efek jera.

Hal ini berbeda dengan islam yang hukumannya memiliki efek jera dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Misalnya potong tangan bagi pencuri, qishas bagi pembunuhan dengan sengaja, rajam bagi pezina muhshan, jilid bagi pezina ghairu muhsan, hukuman mati bagi homoseksual dan lesbian, dll.

Jadi, alasan overkapasitas lapas oleh pemerintah hanya upaya cuci tangan untuk menghindari kewajiban dalam mengurus rakyatnya.
Dengan pembebasan 30.000 napi, rezim diuntungkan dengan penghematan biaya dari pengeluaran negara  sebesar Rp 260 miliar.

Banyak pihak menyangsikan kebijakan pemerintah dengan membebaskan narapidana dalam pencegahan covid-19 dan penghematan anggaran, juga karena ingin memuluskan kebijakan pemerintah untuk membebaskan koruptor.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai Yasonna tengah memanfaatkan situasi krisis. Dasarnya, usul agar PP 99/2012 direvisi tidak muncul kali ini saja. Yasonna pernah mengusulkan ini pada 2016 lalu. 

Alasannya, peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut ICW, selama 2015-2019, Yasonna sudah empat kali mengatakan mau merevisi peraturan tersebut. (tirto.id, 2 april 2020)
Upaya pemerintah dalam membebaskan koruptor membuktikan bahwa negara tidak bekerja untuk rakyat , tetapi untuk kepentingan para elite. Ditengah duka atas wafatnya pasien dan tenaga medis akibat corona, penguasa malah sibuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan untuk meraih tujuan pribadi.
Inilah kepemimpinan yang berasaskan sistem sekuler kapitalis yang memimpin hanya untuk mencari manfaat termasuk saat ada wabah melanda.

Sungguh berbeda dengan kepemimpinan islam, yang mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin amanah menjalankan kepemimpinan sesuai dengan petunjuk syariat islam maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalakan amanahnya maka rakyat pun akan berujung pada ksengsaraan.[]

Oleh Mia Purnama

Posting Komentar

0 Komentar