TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Corona, Apa Kabar Omnibus Law?



Sebelum corona menyita pandangan publik seperti sekarang, Omnibus law nyatanya sempat menjadi perbincangan hangat dinegeri ini. Omnibus law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah terus mendapatkan penolakan dari publik. Serikat buruh hingga mahasiswa ramai-ramai menyatakan penolakannya. Bahkan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperingatkan pemerintah bahwa para buruh akan melakukan demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Demo akan dilaksanakan setelah masa reses DPR RI. Diperkirakan masa buruh sekitar 50 ribu orang akan menuntut penolakan terhadap omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Reaksi keras terhadap Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang digagas pemerintah kian meluas. Kini, bukan hanya kaum buruh yang memberikan penolakan. Para ahli dan aktivis lingkungan, komunitas adat, sejumlah aliansi jurnalis, dan banyak pihak lainnya turut mempersoalkan dan menolak RUU 'sapu jagat' tersebut.

Menurut Fadli Zon, RUU ini dirancang sebagai solusi terhadap masalah ekonomi, pengangguran, dan investasi. Namun, resep-resep yang disusunnya justru bersifat kontraproduktif, bahkan cenderung destruktif bagi perekonomian.

Di satu sisi, RUU ini ingin menciptakan lapangan kerja, tetapi isinya justru melemahkan dan cenderung mengabaikan hak-hak kaum pekerja. Di sisi yang lain, meski bisa menciptakan kepastian hukum bagi investasi, isinya justru bisa menciptakan ketidakpastian stabilitas sosial-politik, mengingat luasnya penolakan atas RUU ini. Ujungnya, Fadli mengatakan bahwa hal ini hanya akan kian menjauhkan investasi dari Indonesia, seiring meningkatnya 'political risk' di negeri ini.

Bila dilihat lagi, Draf RUU ini bicara investasi, sehingga dianggap mereduksi kesejahteraan buruh, bukan perlindungan kepada kaum buruh. Omnibus Law akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Sebelumnya, dalam aturan UU tentang Ketenagakerjaan penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok (core business). Belum lagi sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Omnibus law menggunakan basis hukum administratif, sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. Sanksi pidana bagi pelanggar pesangon dan PHK dihapus. Padahal kalau dulu ada sanksi pidana, dimasukan dalam pidana kejahatan.

Selanjutnya aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif. Rancangan aturan itu ditengarai akan dimanfaatkan perusahaan untuk memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor tertentu. Meski ketentuan mengenai jenis pekerjaan itu masih akan diatur melalui peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah.

Selain itu, omnibus law cipta lapangan kerja dianggap akan membuat karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Kemudian, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk untuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah dan terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Jadi jelaslah, proses perumusan RUU ini sudah cacat sejak awal kemunculannya dan hanya akan memberi karpet merah bagi pengusaha dengan menjadikan rakyat sebagai tumbalnya.

Tidak aneh, di sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi akan terjadi perselingkuhan antar unsur-unsurnya. Idealnya, lembaga legislatif bertugas membuat peraturan untuk diterapkan oleh eksekutif. Kenyataannya, keduanya bisa berkolaborasi guna menyusun peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak. Semua bisa terjadi karena politik transaksional atau orang menyebutnya politik dagang sapi. UU disusun tidak semata-mata demi kepentingan rakyat, tapi juga untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin meraup untung dari keberadaan UU tersebut.

Dalam sistem kapitalistik, amat tak biasa deregulasi terjadi berbasis kepentingan rakyat. Biasanya, kepentingan para pebisnis kakaplah yang melatarbelakangi deregulasi. Omnibus law menjadi pilihan karena pebisnis tak akan sabar menempuh jalur konvensional untuk merevisi undang-undang satu per satu yang bakal makan waktu lebih dari 50 tahun.

Itulah karakter demokrasi. Legislasi hukum biasa direkayasa sesuai kepentingan penguasa yang dikendalikan pengusaha. Realitas itu dimungkinkan sebagaimana pernyataan pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z. Usfunan, bahwa omnibus law bisa menjadi salah satu jalan keluar bila ada persoalan konflik di antara stakeholder (penyelenggara) pemerintahan, tentu saja stakeholder yang diperhitungkan hanyalah kaum oligarki, elite kecil yang biasa berkolusi dalam menentukan kebijakan.

Hal itu makin menguatkan kesimpulan bahwa pihak yang difasilitasi untuk melakukan investasi adalah para pengusaha besar. Apalagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri mencatat, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp809,6 triliun sepanjang 2019. Namun investasi sebesar itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.033.835 orang. Sedikitnya serapan tenaga kerja dalam negeri ini makin menunjukkan bahwa RUU ini disusun untuk memberikan kemudahan investasi para kapital asing, terutama di era Revolusi Industri 4.0 yang meniscayakan otomatisasi.

Kemungkinan ini sesungguhnya adalah suatu hal yang wajar jika mengingat sistem kapitalismelah yang diterapkan di Indonesia. Para kapitalis inilah yang sesungguhnya berkuasa, yang menjadikan pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan kekayaannya.

 

Islam Solusi Hakiki bagi Kemaslahatan Rakyat

Keleluasaan membuat undang-undang sesuai kepentingan elite tertentu, seperti para pengusaha, tentu tidak dikenal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pembuatan undang-undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara'.

Negara dalam islam berfungsi sebagai pelayan, dia akan hadir sebagai pengurus umat, yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Siapapun dia, baik miskin, kaya, buruh, ataupun pengusaha. Negara tidak boleh tunduk kepada kekuatan apapun, termasuk para kapitalis lokal maupun asing  yang akan memalingkan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Keunggulan Islam yang memastikan solusi hakiki adalah bersumberkan hukum dari Allah Sang Maha Adil. Demikian pula ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan kesejahteraan harus direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (way of life) tertentu.

Politik ekonomi dalam Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan. Bila pemenuhan kebutuhan hidup diselesaikan, maka persoalan ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara buruh dan pengusaha, dapat diselesaikan sendiri sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan keduanya. Solusinya mesti menguntungkan kedua belah pihak melalui hukum ijarotul ajir (kontrak kerja) yang menjauhkan kedua pihak dari penzaliman satu sama lain.

Demikianlah, pandangan dan solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Tak hanya omnibus law, namun juga terkait wabah corona yang masih berkelanjutan, Islam punya solusinya. Dengan memberlakukan lock down (karantina), permasalahan wabah pada masa dahulu pernah diselesaikan. Dimana negara tetap menjamin kebutuhan pokok rakyatnya selama karantina berlangsung. Karena negara jelas harus bertanggung jawab dalam mengurus rakyatnya.

"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Sudah saatnya umat kembali mengambil Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam hidup, karena itulah jaminan kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh manusia.[]


Oleh : Bunda Afra

Posting Komentar

0 Komentar