TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Berpikir Kritis Dibalik Program Jaring Pengaman Sosial

sumber foto: thidiweb.com

Bagaimana jika di suatu negeri tertimpa musibah yang mengacaukan berbagai sendi kehidupannya?. Tentu yang seharusnya berdiri di garda terdepan dan siap bertanggung jawab atas musibah tersebut adalah para pemimpin yang sudah diberikan amanah untuk mengurus rakyatnya.

Sepertinya itu yang coba dilakukan oleh pemimpin di negeri ini. Setelah delapan kali Presiden Joko Widodo menggelar pidato terkait Covid-19, akhirnya pada 31 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp.405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Dari total itu, Presiden mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp.110 triliun untuk masyarakat lapisan bawah. (tirto.id, 8 April 2020).

Ada empat point terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima manfaat meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan besarannya dinaikkan sebesar 25 persen. 

Kedua, Program Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang dengan nilai Rp. 200 ribu per bulan. Jumlah ini meningkat 30 persen dari Rp.150 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan atau Desember 2020. 

Ketiga, Program Kartu Prakerja untuk penerima manfaat 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. 

Keempat, program tarif listrik. Pelanggan listrik 450 VA akan digratisan selama tiga bulan dan 900 VA subsidi hanya membayar separuh (50 persen) dari tagihan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni.

Benarkah empat point terkait JPS tersebut adalah solusi bagi negeri ini agar bisa keluar dari musibah wabah Covid-19?. Jika melihat pada Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024 Kemensos, ternyata Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memang sudah dijalankan walaupun tidak terjadi wabah Corona. Bukan hanya soal kenaikan nilai komponen, jumlah penerima manfaat juga sudah dinaikkan menjadi 10 juta sesuai dengan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Sehingga semua kenaikan itu sudah ada sebelum wabah Covid-19 terjadi.
Ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, “Ini modifikasi kampanye dengan data yang masih berantakan,” dikutip dari tirto.id. (8/4).

Bagaimana dengan program penggratisan listrik bagi pelanggan 450 VA selama tiga bulan?. Setelah dicermati, program manis inipun tidak bisa merata pada semua masyarakat terdampak wabah Covid-19. Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Melly Budiastuti, mengatakan rata-rata penghuni rumah susun sewa adalah pelanggan tarif 1.300 VA untuk bangunan baru. Cuma rusunawa lama yang listriknya 900 VA.
 
Di tempat berbeda, para wakil rakyat DPRD NTB mengungkap sejumlah temuan terkait data calon penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB. Menurut mereka, banyak ditemukan data yang tidak valid, beberapa orang dalam satu desa, diketahui sudah meninggal dunia, namun namanya masih dicantumkan. Sebagaimana dilansir dari SuaraNTB.com (15/4).

Inilah beberapa kejanggalan dan kekacauan dalam sistem kapitalisme sekuler saat menelurkan kebijakan terkait penanganan musibah Covid-19. Solusi yang dikeluarkan para pemangku kebijakan ternyata tidak bisa menolong masyarakat saat terombang-ambing di tengah terpaan badai Corona. 

Islam Solusi Manusiawi Di Tengah Wabah

Peradaban Islam pernah diuji dengan musibah (paceklik) yang bahkan digambarkan kondisi saat itu sangat berat sekali. Salah satunya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ra. Buruknya kondisi saat itu bisa dilihat dalam Tarikh Adz-Dzahabi, halaman 274, diriwayatkan dari Aslam : pada tahun kelabu (masa krisis), bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar ra. menugaskan beberapa orang (jajarannya) untuk menangani mereka. Suatu malam, saya mendengar beliau berkata, “Hitunglah jumlah orang yang makan malam bersama kita.”

‘Orang-orang yang ditugaskan pun menghitung orang-orang yang datang. (Ternyata) berjumlah tujuh puluh ribu orang. Jumlah orang-orang sakit dan yang memerlukan bantuan sebanyak empat ribu orang. Selang beberapa hari, jumlah orang yang datang dan memerlukan bantuan mencapai enam puluh ribu orang. Tidak berapa lama kemudian, Allah mengirim awan. Saat hujan turun, saya melihat Khalifah Umar ra. menugaskan orang-orang untuk mengantarkan mereka ke perkampungan dan memberi mereka makanan dan pakaian ke perkampungan. Banyak terjadi kematian di tengah-tengah mereka. Saya melihat sepertiga mereka mati. Tungku-tungku Umar sudah dinyalakan para pekerja sejak sebelum subuh. Mereka menumbuk dan membuat bubur.’

Seorang pemimpin sekaliber khalifah Umar bin Khaththab, beliau tidak menentukan batasan waktu saat mengurusi penduduknya. Saat warga membutuhkan bantuan, bahkan banyak pengungsi yang datang ke Madinah, maka beliau menugaskan jajarannya untuk menghitung semua jumlah pengungsi dan menjamin kebutuhan pokoknya (makanan dan pakaian) tanpa kecuali. 

Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khatthab karya Dr. Muhammad ash-Shalabi, digambarkan, saat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis, maka sang khalifah mengirim surat pada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Lantas gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar ra. 

Tidakkah kita merindukan kepemimpinan Islam sebagaimana khalifah Umar ra?. Semoga kita termasuk dalam barisan yang memperjuangkan berseminya kembali kesempurnaan syariahNya.[]

Oleh : Dahlia Kumalasari, Pendidik

Posting Komentar

0 Komentar