TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Abai Pemerintah Menangani Wabah Covid-19

Jumlah pasien yang positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia per 6 April 2020 jadi 2.491 orang. Dari jumlah itu, 209 orang di antaranya meninggal dunia dan 192 pasien dinyatakan sembuh. Wilayah Dki Jakarta menjadi wilayah yang paling parah dan menjadi episentrum penyebaran corona.

Desakan rakyat untuk Lockdown

Desakan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk menekan angka persebaran Corona atau Covid-19 sudah datang dari berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, opsi ini juga datang dari Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI). Dalam surat pada 14 Maret 2020 lalu, PA PAPDI meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan karantina wilayah di daerah yang telah terjangkit Covid-19.

Tindakan itu dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan dalam membatasi penyebaran Covid-19.
Selain PB PAPDI, desakan serupa juga muncul lewat Rekomendasi Strategi Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan 9 organisasi tenaga kesehatan. Selain PB PAPDI, organisasi yang mengeluarkan pernyataan serupa adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), Laboratorium Eijkman, RS Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Wecare.id.

Ada 7 rekomendasi yang mereka berikan, salah satunya karantina wilayah dengan modifikasi atau aturan yang diperjelas di daerah prioritas seperti DKI Jakarta.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menyebut agar efektif, lockdown harus dibarengi dengan tes massal.

Pemerintah juga harus melakukan tracing luas dari pasien yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Kriteria untuk menjadi orang dalam pengawasan (ODP) pun harus diperluas, tak hanya orang yang mengalami demam tetapi seluruh orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien positif Covid-19. Mereka yang memiliki gejala tapi belum dinyatakan positif pun harus segera dikarantina.

"Ini yang dilakukan betul-betul di Cina," kata Aman kepada reporter Tirto, Kamis (19/3/2020). Covid-19 pertama kali terdeteksi di Cina. Saat ini mereka telah mampu menekan angka penderita baru secara maksimal.

Karantina wilayah pun ada aturannya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Kenapa kita buat undang-undangnya kalau kita tidak siap melakukannya?" katanya.

Selain lockdown, rekomendasi lain yang diberikan organisasi ini adalah: memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpemerintah dan dengan masyarakat; memastikan akses informasi dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan; memastikan tersedianya dukungan teknis pelaksanaan penanganan Covid-19.

Keempat, memastikan tersedianya layanan kesehatan yang optimal dan aman; ketujuh, pengendalian Covid-19 melalui screening masif, pembatasan sosial, dan karantina diri; dan terakhir, memastikan mitigasi dampak dan penggunaan teknologi dalam penanganan Covid-19.

Kenapa Tidak Lockdown?

Salah satu alasan pemerintah kenapa tak juga mengikuti saran para ahli ini adalah faktor ekonomi. Lockdown dirasa akan merugikan kinerja perekonomian.

"Belum diambil oleh pemerintah karena lockdown itu... memiliki implikasi ekonomi, implikasi sosial, dan keamanan," kata Tim Pakar Gugus Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di kantor BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Tanpa opsi lockdown pun saat ini Covid-19 telah memukul perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah, misalnya, sudah melemah di angka hampir Rp16 ribu. Sementara IHSG anjlok mencapai 5 persen dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada Kamis (19/3/2020) pukul 09.37.18 waktu JATS.

Meski belum membuka opsi lockdown, pemerintah bukan tidak ancang-ancang ke arah sana. Dalam konfrensi pers pada Rabu (17/3/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan "kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth, bahkan sampai masalah ke desa."

Ia menegaskan salah satu hal yang harus dipikirkan masak-masak jika lockdown adalah bagaimana mengonsentrasikan instrumen fiskal pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar.

Pemerintah juga perlu berkonsultasi terlebih dulu kepada DPR RI untuk merealokasi sejumlah pos pengeluaran agar bisa difokuskan untuk penanggulangan Covid-19. "Kalau mengatur ulang [APBN] harus konsultasi dengan DPR," katanya.

Plin-plan sikap pemerintah

Berubah-ubahnya sikap dan wacana yang dilemparkan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 sangat kentara sekali menunjukkan lemahnya komitmen dan inisiatif pemerintah,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).

Salah satu yang ia contohkan adalah sikap tegas presiden Joko Widodo yang menolak desakan lockdown. Namun belakangan membuka opsi karantina wilayah. Lambat laun, muncul lagi opsi darurat sipil dalam menghadapi wabah dari Wuhan, China ini.

“Tapi belum sehari wacana tersebut digelar, muncul barang baru, yaitu status PSBB yang kemarin akhirnya dieksekusi. Kita sama-sama bisa melihat betapa kacaunya proses pengambilan keputusan di dapur Istana,” katanya.

“Siapakah 'koki' pengambilan keputusan di dapur Istana? Terlihat pemerintah gamang dan amatiran. Menteri Kesehatan juga tak kelihatan lagi di depan publik. Apa yang terjadi?” kritiknya.

Di tengah sikap pemangku kebijakan yang dinilainya berubah-ubah tersebut, ia melihat pemerintah sejatinya sedang berusaha lari dari tanggung jawab untuk menjamin masyarakat di tengah wabah.

“Mereka hanya sedang berusaha mengelak dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama periode karantina. Sebab dengan status sosial berskala besar, kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan hidup masyarakat memang jadi gugur," tandasnya.

Ironisnya, rezim negeri ini mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dibarengi dengan penetapan UU Darurat Sipil. Jika Darurat Sipil diberlakukan, Pemerintah sama sekali tidak menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Saat yang sama, Pemerintah bisa leluasa bertindak otoriter terhadap rakyatnya. Ini akan semakin merusak tatanan kehidupan bangsa ini.

Memang, Pemerintah telah mengumumkan akan menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Namun, ternyata ini akan diperoleh dengan meningkatkan hutang Indonesia. Rezim enggan menghentikan ambisi pembangunan infrastruktur yang akan menelan anggaran 1600 triliun rupiah.  Rezim pun enggan menunda atau menghentikan proyek infrastruktur ibukota baru. Rezim tidak mau mengalihkan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya yang terdampak wabah Covid-19. 

Bahkan rezim menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 untuk dijadikan payung hukum agar tidak dipermasalahkan jika terjadi defisit anggaran lebih dari 3% Pendapatan Domestik Bruto (PDB).  Diperkirakan negara akan mengalami defisit anggaran 5,7% terkait penanganan Covid-19. Solusinya dengan menambah hutang, bukan merelokasikan anggaran-anggaran lain yang kurang penting.

Di sisi lain, proses pengundangan Omnibus Law yang penuh pasal-pasal zalim pun terus melaju. Tak peduli Indonesia sedang terkena wabah Covid-19.

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa rezim negeri ini benar-benar tak peduli rakyatnya.  Paradigma kapitalisme telah merasuki sendi-sendi kekuasaan mereka. Mereka lebih mementingkan kekuasaan dan material ekonomi.

Dibalik janji manis tunjangan rakyat selama wabah corona

Pemerintah telah mengumumkan akan  menambah anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar 405.1 Trilliun rupiah.  Ditengah desakan rakyat agar pemerintah menopang ekonomi rakyat ditengah wabah. Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan:
1. Relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun.
2. Penambahan jumlah tunjangan PKH dan bansos sembako sebesar 50 ribu / perbulan
3. Bantuan selama 3 bulan untuk korban PHK dan penerima kartu prakerja.
4. Pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar.
5. Diskon tarif listrik untuk rakyat.

Sayang, insentef yang diberikan tidak terlalu mendongkrak ekonomi rakyat apalagi mengatasi dampak wabah secara ekonomi. Karena , bukan hanya sebagian kecil rakyat yang menjadi sasaran program , namun juga persyaratan berbelit yang memungkinkan banyak rakyat tidak akan memanfaatkan. Apalagi belum ada dukungan penuh dari pihak lain (perbank) akan membuat program tambal sulam ini, lebih bernilai pencitraan dibandingkan memberi solusi.

Anggaran negara hadapi bencana

Pemerintah menambah hutang  pada IMF yang berbentuk Corona loan untuk mengcover kebutuhan  besar penanganan wabah sejumlah 200 Trilliun rupiah. Pemerintah juga membuka  rekening khusus bagi masyarakat yang ingin berdonasi dan pemerintah  akan merencanakan potong anggaran pendidikan dan  mengkaji ulang pembayaran THR dan gaji ke 13 bagi ASN. Egoisnya penguasa kepada rakyatnya di  tunjukan engannya pemerintah membatalkan pembangunan ibu kota baru Indonesia dan pembangunan insfrastruktur yang mengahabiskan dana 1600 Trilliun rupiah untuk penanganan wabah corona.

Jelas sudah, kebijakan rezim neolib hanya berorentasi pada pencitraan, demi mempertahankan kursi.  Agar masyarakat banyak tidak kecewa dengan sikap lemah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berlaku semasa wabah.

Tambah lagi wacana pemerintah tentang pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi covid-19. Pemerintah yang terkesan mencari  kesempatan dalam kesempitan telah menghianati rakyat.

Butuh Pemimpin Bertakwa

Wabah Covid-19 ini makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin Muslim yang bertakwa. Tentu yang menerapkan syariah Islam. Pemimpin Muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyatnya. Sebab, dia takut kelak pada Hari Kiamat rakyatnya menuntut dirinya di hadapan Allah SWT atas kemaslahatan rakyat yang terabaikan. Dia pun sadar harus bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya di hadapan Allah SWT kelak, termasuk urusan menjaga kesehatan masyarakat. Rasul saw. bersabda:

فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, dalam Negara Islam, Pemerintah akan selalu terikat dengan tuntunan syariah, termasuk dalam mengatasi wabah. Pemerintah akan bekerja keras dan serius untuk membatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Salah satunya dengan proses karantina wilayah terdampak. Dalam hal ini Nabi saw. bersabda:

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا«
Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu (HR al-Bukhari).

Rasul saw. pun bersabda:

«الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ»
Tha’un itu azab yang dikirimkan Allah kepada Bani Israel atau orang sebelum kalian. Jika kalian mendengar Tha’un menimpa suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Jika Tha’un itu terjadi di negeri dan kalian ada di situ, janganlah kalian keluar lari darinya (HR al-Bukhari).

Metode karantina di dalam Negara Islam ini telah mendahului semua negara. Ini pula yang dilakukan oleh Khilafah Umar ra. saat terjadi wabah Tha’un pada era kepemimpinannya. Inilah yang seharusnya diteladani oleh para pemimpin Muslim saat menghadapi wabah.

Ketika wabah telah menyebar dalam suatu wilayah, Negara wajib menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan secara gratis untuk seluruh rakyat di wilayah wabah tersebut.  Negara harus mendirikan rumah sakit, laboratorium pengobatan dan fasilitas lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar wabah segera berakhir. Negara pun wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan rakyat di wilayah wabah tersebut.

Adapun orang-orang sehat di luar wilayah yang dikarantina tetap melanjutkan kerja mereka sehingga kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan.

Inilah langkah-langkah sahih yang akan dilakukan oleh negara yang menerapkan syariah  Islam secara kaffah.

Khatimah

Saat ini kita hidup dalam sistem kapitalisme dan di bawah penguasa yang sangat abai terhadap rakyatnya.  Sistem kapitalisme dan penguasanya lebih mementingkan material ekonomi daripada nyawa rakyatnya.

Ingatlah, wabah ini tak hanya mengenai orang-orang zalim di antara kita, tetapi juga mengenai orang-orang yang beriman.  Inilah fitnah wabah penyakit yang sedang terjadi. Semoga kita semua dapat saling tolong-menolong di tengah rezim negeri ini yang tampak sangat abai.

Lebih dari itu, inilah saatnya kita dan seluruh rakyat menyadari kebobrokan sistem kapitalisme dan para penguasanya yang zalim.  Inilah saatnya kita dan seluruh rakyat kembali ke sistem Islam yang berasal dari Zat Yang Mahakuasa, Allah SWT, yakni dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah. []

Hikmah

Allah SWT berfirman:
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Takutlah kalian terhadap bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah, sungguh Allah Mahakeras siksa-Nya.
(TQS al-Anfal [8]: 25). []

Oleh Ratna Sari Dewi

Dari berbagai sumber

Posting Komentar

0 Komentar