REFLEKSI RAJAB 1441: Umat Butuh Khilafah, Butuh Seorang Khalifah


Rajab: Isro’ Mi’roj dan Khilafah

Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhiroh dan Sya’ban. Ia termasuk bulan haram. Salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah isro’ mi’roj. Isro’ adalah perjalanan Nabi saw pada malam hari dari Masjidil Haram (Makkah) ke Masjidil Aqsa (Baitul Maqdis-Palestina), kemudian dilanjutkan menuju langit ke Sidratul Muntaha atau disebut mi’roj, untuk menerima wahyu ALLAH swt; yaitu perintah shalat lima waktu.

Peristiwa isro’ mi’roj tidak boleh dilepaskan dari sirah Nabi saw secara keseluruhan. Sejak diangkat menjadi nabi, Muhammad bin Abdullah saw mulai menyampaikan risalah yang diturunkan kepada beliau. 

Dakwah Islam membuat kaum Quraisy gerah. Mereka melakukan segala cara untuk menghalangi dan berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi saw. Mulai dengan menyebut Nabi saw sebagai tukang sihir atau orang gila, menyiksa kaum muslimin yang lemah sampai melakukan boikot. Mereka berusaha berkompromi dan membujuk Nabi saw agar meninggalkan dakwah. Namun, itu tidak berhasil. 

Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi ketika Abu Thalib meninggal dunia setelah sebelumnya istri beliau saw, Khadijah ra, wafat. ALLAH swt memberikan tasliyah kepada Nabi saw dengan peristiwa isro’ mi’roj.

Isro’ mi’roj adalah peristiwa yang menjadi ujian keimanan. Orang-orang kafir menuduh Nabi saw berdusta dan meniupkan keragu-raguan kepada kaum muslimin. Orang-orang yang masih lemah keimanannya berbalik arah. 

Sedangkan yang lainnya semakin kuat keimanannya. Kelompok yang terakhir ini diwakili oleh sahabat Abu Bakar ra sehingga mendapat gelar Ash Shiddiq. Ia membenarkan Nabi saw di saat banyak orang mengingkari Beliau.

Penentangan kafir Quraisy yang tidak semakin gencar menyebabkan semakin sulitnya dakwah. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Rasulullah saw untuk menyampaikan risalah. 

Beliau mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Makkah di musim haji untuk mendakwahkan Islam. Hingga pertolongan Allah datang dengan penerimaan dari suku Aus dan Khajraj dari Yatsrib. Sahabat Mush’ab bin Umair diutus untuk mengajarkan Islam kepada mereka. 

Tidak seperti di Makkah, penerimaan dakwah di Madinah sangat bagus. Mayoritas penduduknya menerima Islam dan siap untuk menerapkan Islam secara kaffah. Rasul dan para sahabat pun mendapatkan perintah hijrah. Sejak itulah kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan dapat menjalankan semua syariatNya dengan leluasa.

Para sahabat bersepakat untuk membaiat seorang khalifah setelah Nabi saw wafat. Khalifah inilah yang memimpin dan mengatur urusan-urusan kaum muslimin dengan syariat Islam. Kaum muslimin terus menerus mengangkat seorang khalifah hingga tahun 1342 H/1924 M. Tepatnya pada 28 Rajab/3 Maret, Kekhilafahan terakhir yang berpusat di Turki berhasil diruntuhkan oleh Mustafa Kamal dengan bantuan Inggris.

Kesatuan kaum muslimin dalam naungan Kekhilafahan dihancurkan menjadi banyak negara yang mempunyai pemimpin masing-masing. Sekat-sekat nasionalisme membuat kekuatan Islam melemah karena tercerai berai. 

Sejak sistem pemerintahan Islam dihapuskan, satu per satu syariat Allah mulai ditinggalkan. Mulai dari syariat yang berhubungan dengan banyak orang seperti pengaturan sistem politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sampai syariat yang berhubungan dengan individu seperti syariat tentang makanan, pakaian sampai ibadah.

Umat Butuh Khilafah bukan Demokrasi

Hingga Rajab tahun ini, telah 99 tahun kaum muslimin hidup tanpa naungan Khilafah. Hampir satu abad umat Islam tidak dipimpin oleh seorang Khalifah. 

Tanpa Khilafah, kondisi kaum muslimin terpuruk. Gelar umat terbaik yang disematkan Allah untuk umat ini seolah tak terindera. Permasalahan demi permasalahan mendera kaum muslimin diselesaikan tidak berdasarkan syariat Islam.

Sistem Pemerintahan yang pernah  tegak selama tiga belas abad itu diganti dengan sistem buatan manusia. Negeri-negeri muslim yang dulu tergabung dalam Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah bertransformasi menjadi kerajaan ataupun republik. 

Demokrasi diambil sebagai sistem pemerintahan, baik berupa demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin. Namun, di bawah sistem pemerintahan demokrasi, kondisi kaum muslimin tidak kunjung membaik. 

Sebaliknya, umat Islam menjadi jauh dari keridhoan Sang Pencipta karena demokrasi menafikan Allah swt selaku Asy Syari’ (Pembuat Aturan). Peraturan-peraturan yang diterapkan kepada rakyat dibuat oleh manusia, yakni melalui para anggota legislatif yang terpilih.

Karena aturan berasal dari buatan manusia, tentu saja yang jadi landasan bukan lagi halal-haram. Untung-rugi dan maslahat-mafsadat menurut akal manusia yang terbatas dijadikan dasar pembuatan kebijakan. 

Akibatnya, apa yang dihalalkan oleh hukum syara’ diharamkan dan yang diharamkan justru dihalalkan. Pemakaian cadar dan celana cingkrang  dicap radikal sedangkan riba dan khamr dilindungi undang-undang.

Negara yang seharusnya bertugas sebagai penangungjawab terhadap urusan rakyat justru berlepas tangan. Swasta dan Asing diberi kesempatan untuk menguasai komoditi yang menjadi hajat hidup orang banyak. Subsidi-subsidi dicabut dengan alasan agar rakyat mandiri. Akhirnya, rakyat harus menanggung beban hidup sendiri.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh anggota legislatif  hanya menguntungkan segelintir orang saja. Mereka adalah para pemilik modal yang biasanya menjadi sponsor saat musim pemilu tiba. Baik itu pemilihan anggota legislatif  maupun kepala daerah. Bahkan termasuk dalam pemilihan kepala negara. Yang terjadi selanjutnya adalah politik balas budi. 

Selain suntikan dana dari para kapital, tidak sedikit dari para calon mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung kampanye agar memenangkan mereka. Dengan jumlah yang tidak sedikit, wajar jika setelah terpilih mereka akan berusaha untuk mengembalikan modal yang telah digunakan.

Akibatnya, tidak mengherankan jika di kemudian hari terjadi penghianatan terhadap rakyat yang telah memilihnya. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat hanya berfungsi sebagai pemberi suara saja. 

Sudah banyak berita yang mewartakan anggota dewan maupun kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat pun menjadi bukti penghianatan mereka.

Begitulah sistem demokrasi. Masihkah kita berharap padanya? Sistem yang konon katanya dari rakyat untuk rakyat ini sesungguhnya adalah dari korporasi untuk korporasi. Selain menyengsarakan rakyat, demokrasi bertentangan dengan syariat Islam karena mengambil hak Allah dalam menetapkan hukum dan menyerahkannya kepada manusia.

Untuk merubah kondisi kaum muslimin saat ini, tidak bisa melalui jalan demokrasi. Islam telah memberikan sistem pemerintahan yang harus diambil oleh kaum muslimin. Itulah Khilafah. Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin ini adalah warisan Rasulullah saw yang dilaksanakan oleh para sahabat sesudah Beliau. Khilafahlah yang akan mendatangkan keridhoan Allah swt karena akan menerapkan Islam secara kaffah.

Umat Butuh Seorang Khalifah

Meski telah tampak kebobrokan demokrasi, masih saja ada yang membelanya. Para pembela itu beralasan bukan sistemnya yang salah tapi orangnya. Orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah sampai kepala negara dinilai tidak bisa menerapkan demokrasi secara sempurna. 

Jika mau jujur, sudah berapa kali terjadi pergantian anggota dewan maupun kepala negara? Adakah perubahan? Korupsi tetap terjadi. Kebijakan-kebijakan pun masih tidak berpihak pada rakyat.

Dalam sistem demokrasi, seorang kepala negara memang dipilih melalui pemilu oleh rakyat. Namun, sejatinya seseorang tidak akan sampai pada kedudukan tersebut tanpa restu dari para pemilik modal. 

Dulu, para pengusaha berada di belakang layar. Negara diijinkan dipimpin oleh politikus ataupun seorang negarawan yang memang memiliki ilmu tentang pemerintahan. Namun, tampaknya strategi ini telah mengalami perubahan. Kini, bahkan para pengusaha itu langsung tampil di panggung perebutan kekuasaan.

Maka, para pemimpin dalam sistem demokrasi senantiasa tidak independen. Jika mereka bukan dari golongan pengusaha, kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan hanya akan berpihak pada para pengusaha yang mensponsorinya. 

Lebih-lebih jika yang berkuasa itu adalah pengusaha. Kebijakan-kebijakannya bisa dipastikan hanya akan menguntungkan bisnisnya saja. Memikirkan nasib rakyat bisa hanya jadi nomor sekian.

Berbeda dengan kepemimpinan di dalam Islam. Seorang khalifah dipilih karena ketakwaannya kepada Allah swt setelah memenuhi syarat-syarat pengangkatan. 

Seseorang yang bertakwa akan menjadikan hukum syara’ sebagai landasan hidupnya. Termasuk pengambilan kebijakan-kebijakan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak dapat didekte oleh pihak lain untuk melanggar syariat karena ia dibaiat untuk mentaati dan melaksanakan syariat tersebut.

Seorang pemimpin di dalam Islam akan mengedepankan urusan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Keselamatan rakyat akan menjadi prioritasnya.Dialah yang mengumumkan seruan jihad untuk melindungi dan membebaskan kaum muslimin dari orang-orang kafir yang memusuhinya. Dialah Sang Khalifah.

Islam pernah memimpin dunia ketika menerapkan syariat secara kaffah dalam naungan Khilafah. Khilafah melahirkan peradaban agung dengan segala kemajuan teknologinya pada masa itu.

Peradaban yang pernah menjadi mercusuar dunia itu akan muncul kembali untuk mengubah kondisi umat islam dari ketakutan menjadi aman sentosa sebagaimana firman-Nya:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal sholih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji), mereka itulah orang-orang yang fasik.” (TQS. An Nuur [24]: 55)

Cukuplah 99 tahun umat Islam hidup tanpa Khilafah. Saatnya kaum muslimin bangkit. Bergerak. Berjuang. Mengubah kondisi dari keterpurukan menuju kejayaan. Untuk mencapainya yang diperlukan bukanlah demokrasi dengan kepala negaranya. Umat butuh Khilafah. 
Umat butuh seorang Khalifah.[]

Oleh Alfiah Mujahidah

Posting Komentar

0 Komentar