Perilaku Tak Punya Hati Memanfaatkan Situasi


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan praktik korupsi di tengah pandemi virus Corona dan penyakit Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3/2020) oknum yang melakukan tindakan korupsi saat terjadi bencana adalah sosok tak punya empati kepada NKRI. Pelakunya akan ditindak tegas dengan ancaman hukuman pidana mati.

Sebelumnya, dilansir Kompas.com, Jumat (20/3/2020) Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid telah meminta KPK mengawal penggunaan anggaran Rp 27 triliun yang akan dikeluarkan pemerintah untuk penanganan wabah virus Corona. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk apresiasinya terhadap langkah  pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan realokasi anggaran belanja yang kurang prioritas untuk menangani virus Corona, seperti perjalanan dinas, kegiatan seminar serta sisa tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang belum dilaksanakan.

Apa yang dikhawatirkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid tentu bukan tanpa alasan. Mengingat bahwa kasus-kasus korupsi di negeri ini bak jamur di musim hujan. Terus bertambah. Pelaku korupsi kebanyakan adalah pejabat publik, kader partai  bahkan ada yang hingga kini kasusnya tidak jelas, seolah ada upaya menutupi serta menghalangi pelaku dari jeratan hukum, Harun Masiku misalnya. 

Kecemasan Hidayat Nur Wahid tentu menjadi kecemasan rakyat Indonesia pada umumnya. Celah  menggiurkan bagi oknum culas kapitalis manakala ada dana besar yang digelontorkan pemerintah meski itu diperuntukkan bagi korban bencana, ia tak akan peduli. Apalagi dana yang akan dipergunakan menangani wabah Corona tidaklah sedikit, sehingga perlu kehati-hatian dan pengawasan secara transparan pihak-pihak terkait yang diberi mandat memegang serta mendistribusikan dana tersebut secara tepat.  Pasalnya, kondisi suspect, korban posistif dan tenaga medis akibat Covid-19 terus berjatuhan, mereka butuh tindakan cepat dan kesigapan pemerintah untuk segera memberikan bantuan peralatan medis, obat, masker, hand sanitizer dll yang saat ini sudah sulit ditemukan di pasaran atau toko obat (Farmasi).

Koruptor Buah Sistem Demokrasi-Kapitalis
Sudah menjadi rahasia umum jika menjamurnya kasus korupsi di Indonesia selalu bersentuhan dengan kebijakan, jabatan dan mandat tertentu. Para koruptor uang rakyat seakan menunjukkan wajah lain akan buramnya potret kebijakan yang dilandasi demokrasi kapitalis. Paham yang diadopsi dan terus digaungkan mampu memberikan kesejahteraan publik ini nyatanya satu demi satu mengungkap wakil rakyat yang terlibat tindak korupsi, baik pusat maupun daerah. Banyak rakyat menjadi korban karena ulah mereka. Kesulitan hidup karena himpitan ekonomi yang berujung bunuh diri, KDRT, perceraian bahkan pembunuhan adalah salah satu efek harta rakyat dirampas secara licik. Sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi kepanjangan lidah serta aspirasi umat justru memperkaya diri dengan cara curang tak punya malu. 

Munculnya praktik curang semacam korupsi adalah buah dari paham yang berlaku serta diterapkan negeri ini. Arah pandang materi sebagai satu-satunya tujuan, melabrak norma-norma agama serta norma sosial akan terus terwujud dalam sosok yang menamakan dirinya tokoh, pejabat ataupun wakil rakyat, karena sosok-sosok inilah yang bersinggungan langsung dengan dana umat. Meskipun undang-undang yang berlaku mampu menjerat  perilaku korupsi dengan sanksi berat sekalipun tidak akan mampu memutus rantai kecurangan pelaku korupsi terlebih jika melibatkan tokoh sentral di pemerintahan. Undang-undang yang dibuat rezim demokrasi-kapitalis berisi pasal-pasal karet dengan mata pisaunya ‘tajam ke bawah tumpul ke atas.’ Maka tak menutup kemungkinan koruptor akan muncul kembali di antara dana wabah dan bencana jika tanpa pengawasan dan transparansi secara ketat. Bukan hanya dikawal oleh KPK, aparat tapi juga seluruh masyarakat.

Islam dan Syariatnya Solusi Tepat
Merebaknya wabah Corona atau dikenal dengan Covid-19 hingga menjalar ke Indonesia adalah bencana yang sebetulnya dapat diminimalisir. Sumber wabah berasal dari China dengan korban-korban sangat banyak menjadi gambaran menakutkan yang mestinya membuat siapapun waspada dan menjauhinya. Berbagai negara bereaksi, menutup celah masuknya TKA China, sementara Indonesia membuka ruang seluas-luasnya untuk warga China datang  dan tinggal secara leluasa karena alasan rekan kerja serta investasi sektor pariwisata, padahal secara teknis Indonesia sangat minim alat dan mekanisme pencegahan virus Corona.

Berabad-abad yang lalu, tepatnya 14 abad silam saat terjadi wabah, Rasulullah Saw.  menerapkan karantina bagi penderita kusta. Siapapun dilarang mendekat atau menengok penderita tersebut. Bahkan Rasulullah melarang bepergian saat mengetahui terjadi wabah di suatu negeri.  Inilah contoh Rasulullah yang  saat ini kita kenal dengan social distancing dan lockdown.

Dari Saad bin Malik ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Jika terjadi wabah tha’uun (Pes) di suatu negeri maka janganlah kalian memasuki negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi di suatu negeri sedang kalian berada di negeri tersebut, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu”. (HR Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 1, hal 186, No.1615)

Kapasitas Rasulullah Saw. di atas adalah sebagai pemimpin sekaligus kepala negara yang bertindak cepat, tegas dan sigap untuk menghindarkan umat dari wabah sekaligus memutus mata rantai penularan wabah secara menyeluruh dengan cara social distancing dan lockdown. Langkah ini diikuti di kemudian hari masa pemerintahan Umar bin Khththab ra. saat terjadi wabah tha’uun Amwas yang menelan korban lebih dari 25 ribu orang termasuk di antaranya sahabat mulia Muadz bin Jabal dan Abu Ubaidah ra.

Beda sistem, beda pula ri’ayah (pelayanan). Seorang pemimpin penerap syariat akan berpikir dan bertindak sesuai tuntunan syara (hukum Allah dan Rasul-Nya). Tindakannya, kebijakannya, adalah cerminan tanggung jawab dunia akherat. Kemaslahatan umat adalah faktor utama yang menjadi prioritasnya, baik dalam kondisi tenang ataupun genting. Dalam kondisi aman maupun rawan. Pun demikian halnya saat terjadi wabah. Rasulullah adalah contoh teladan sepanjang masa, diikuti oleh pemimpin Islam selanjutnya dalam institusi kekhilafahan. Maka, mana mungkin seorang pemimpin penerap syariat Islam akan membiarkan perilaku culas nan curang dibiarkan ? 

Al-Qur’an telah memberikan penjelasan secara tegas dengan beragam batasan hukum (hudud) terkait tindak kriminal dan kemaksiatan. Sebut saja hukum potong tangan bagi pencuri, hukum jilid dan rajam bagi pezina, hukum jilid bagi peminum khamar, hukum qishash bagi pembunuh adalah beberapa bentuk sanksi yang akan diberlakukan dalam institusi dawlah Islamiyyah dengan kewenangan ada di tangan khalifah sebagai pemimpin yang ditunjuk secara syar’i. Sementara untuk pelaku korupsi, akan diberlakukan ‘pembuktian terbalik.’ Saat sebelum/sesudah ia menjabat kekayaannya akan di audit dan diberikan sanksi sesuai kadar kecurangannya. Sanksinya ada di tangan khalifah. Bisa berupa penjara, ekspos, jilid atau hukuman mati. Terlebih lagi jika kecurangan itu dilakukan saat umat sedang mengalami bencana atau menjadi korban wabah mematikan, tentu sudah dapat dipastikan hukumannya akan lebih berat hingga sesudah dilakukan akan berefek jawazir (jera) dan jawabir (penebus dosa). 

Dengan demikian, tak ada solusi tepat mengatasi bencana wabah dan tindak kriminal yang menyertainya selain solusi yang diberikan pemimpin penerap syariah dengan penerapan Islam secara totalitas dalam aspek kehidupan manusia. Itulah Khilafah Islamiyyah. Wallahu a’lam bi ash Shawwab.[]

Oleh Uqie Nai
Seorang Ibu dan Alumni Branding for Writer 212

Post a Comment

0 Comments