TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Perempuan dan Kemiskinan


Satu desa TKI, 350 anak ditinggal oleh orangtua dilansir Rohmatin Bonasir wartawan BBC Indonesia 05 maret 2017. Terdapat puluhan anak yang sedang antusias membaca buku-buku bacaan diteras sebuah rumah di Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Itulah suasana kelompok belajar smart class dua bersaudara yang melaksanakan kegiatan belajar santai yang bertujuan menghibur anak-anak TKI yang bersedih karena ditinggal oleh ibu mereka dan bahkan oleh kedua orangtua mereka.

Berdasarkan penelitian yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) tahun 2015, didesa tersebut terdapat lebih dari 350 anak (0 - 8 tahun) yang ditinggalkan oleh ibu atau bapak bahkan keduanya untuk berkerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan negara Timur Tengah. Lombok Timur sebagai kabupaten pengiriman tenaga kerja terbesar keluar negeri dengan jumlah 1.500 lebih pada tahun 2016 berdasarkan data pemerintah setempat.

Lagi-lagi masalah kelasik yang membuat para TKI lebih suka kerja keluar negeri yaitu himpitan ekonomi, penghasilan yang didapatkan di desa tidak mencukupi hanya dengan sebagai petani dan mendorong untuk mencari penghasilan yang lebih besar keluar negeri, akibatnya banyak anak yang ditinggalkan oleh orangtua mereka. Keadaan seperti ini patut segera diantisipasi sebab dapat menimbulkan masalah sosial.

Masalah sosial yang timbul akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi sangat mempengaruhi sistem ketahanan keluarga, emosional anak-anak, fungsional seorang perempuan dan ibu dalam tatanan keluarga, akan mempengaruhi ketahanan keamanan negara. Ditetapkannya Indonesia sebagai negara maju di tahun 2020 juga tidak memepengaruhi penyelesaian masalah ekonomi dan kemiskinan yang ada di Indonesia. 

Anggapan para pengiat HAM bahwa ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi diakibatkan ketidaksetaraan gender. "Ketidakkesetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberpa lembaga Internasional melihat kesetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan," tutur Sri Muliyani LIPUTAN 6 oleh Dian Kurniawan pada 02 Agustus 2018. Data Bappenas mencatat jumlah penduduk Indonesia yang bersetatus miskin kronis atau sangat miskin mencapai 9,4 juta jiwa ditahun 2018. Data tersebut memicu pemerintah menyelesaikan masalah tersebut dengan mengenjot pemberdayaan perempuan di bidang ekonimi dan sosial, mengusungk paham kesetaraan gender dibidang umum untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

Kemiskinan sistematis pada jutaan perempuan diatasi dengan pengarus utamaan gender justru menghasilakan masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan, anak terlantar dan terjerumus dalam masalah. Arus liberalisasi dan diterapkannya sistem kapitalisme yang berlandaskan sekulerisme pemisahan agama dari kehidupan manusia cukup membuat masalah dan merusak kehidupan. Tambah lagi hilangnya peran ibu untuk membina tatanan keluarga makin terpuruklah masalahnya. Akibat digaungkan kesetaraan gender oleh pengiat HAM semakin memicu hilangnya peran ibu sebagai ketahanan keluarga yang membina keluarga menuju keluarga harapan bangsa. Perempuan lebih suka berkerja diluar rumah demi meningkatkan ekonomi dan meninggalkan tanggun jawabnya dirumah. 

Hasilnya berbanding terbalik, data Bappenas menunjukan 9,4 juta jiwa rakyat Indonesia masih miskin kronis membuktikan kesetaraan gender yang menuntut perempuan ikut andil di bidang ekonomi dan sosial gagal dalam menuntaskan kemiskinan yang terjadi, malah menambah masalah dan merusak ketahanan keluarga. Anak-anak yang seharusnya mendapat curahan kasih sayang dari orantua terutama ibu dipaksa menerima bahwa orangtuanya berkerja diluar rumah untuk mengejar materi demi meningkatkan eknomi. Pengawasan pendidikan anak semakin lemah dan terjerumusnya anak-anak dalam pergaulan bebas. Ditambah dengan tingkat perceraian yang tinggi pada tahun 2018 terdapat 420 ribu kasus, membuktikan kesetaraan gender hanyalah racun yang merusak ketahanan keluarga yang berakibat patal bagi kemajuan bangsa. 

Jelas bahwa manusia yang telah mencampakan aturan Allah SWT akan mengakibatkan kerusakan pada seluruh aspek kehidupan. Seharusnya kita bertaubat dan kembalikanlah hukum dan peraturan dari Sang Pembuat Hukum yaitu Allah SWT yang mengatur dari lingkup keluarga, masyarakat dan negara. 

Islam mengatur lingkup keluarga diwajibkan berhukum kepada hukum Allah mengharuskan setiap individu teriakat terhadap hukum Allah dan bertanggungjawab atas segala amanah yang di emban baik laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab atas nafkah lahir dan batin istri dan anaknya. Perempuan sebagai istri bertanggungjawab sebagai pengatur rumah tangga dan pendidik anak-anak menuju generasi yang gemilang. Dalam lingkup masyarakat seharusnya negara dan keluarga tidak bisa dipisahkan untuk menuju kebangkitan yang hakiki. 

Negara sebagai wadah penerapan seluruh hukum dan syariat islam mempunyai peran penting untuk mengatur masyarakat dan membuat kondisi di lingkup masyarakat terikat dengan hukum islam, mengkondusipkan suasana dengan iman dan syariat islam. Penyelesaian kemiskinan yang terjadi akan dengan mudah diselesaikan dengan syariat islam. Islam mengatur pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia berdasarkan syriat islam yang sesuai fitrah manusia memuaskan akal dan menentramkan jiwa.[]

Oleh Ratna Sari Dewi

Posting Komentar

0 Komentar