Pengangkatan Kepala Badan Otorita Ibu kota Negara Baru: Negara Dalam Negara vs Negara Khusus Pengusaha


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut empat nama kandidat kepala badan otorita ibu kota baru. Keempat nama tersebut adalah eks kepala bappenas Bambang Brodjonegoro, eks gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Ia mengatakan bahwa  untuk badan otorita ibu kota negara akan segera tanda tangan peraturan presiden, di mana nanti ada CEO-nya (pemimpin). Ia menyebutkan keempat nama kandidat tersebut di istana Negara, Senin (2/3). Namun demikian, sampai saat ini belum diputuskan. Keputusan kepala badan otorita ibu kota baru akan diputuskan pekan ini. (cnnindonesia.com. Senin 02/03/2020)

Penunjukan calon pemimpin badan otorita ibukota negara baru banyak menuai protes. Pasalnya, ada pada nama calon eks gubernur DKI Jakarta BTP alias Ahok. Saat ini ia tengah menjabat sebagai Komut (Komisaris Utama) Pertamina. Penunjukan Ahok jelas mengejutkan banyak pihak. Khususnya PA 212 yang menyatakan penolakannya terhadap pencalonan Ahok. 

Mengingat Ahok adalah mantan napi kasus penistaan agama (Islam).  Ibukota baru memang sedang digarap, dan target penyelesaiannya tahun 2024. Artinya, untuk periode depan, masa depan Ahok telah dijamin oleh rezim. Wajar jika public terkejut-kejut dengan keputusan ini.  Kedepan, rakyat kelihatannya harus siap-siap diberikan banyak kejutan oleh rezim. Pertanyaan urgennya adalah, apa kepentingan mengangkat pimpinan di ibukota negara baru? Dan apa dasar hukum yang kuat untuk itu? 

Pertama, yang perlu dikritisi adalah terkait aturan pengangkatan Ahok dkk sebagai Pimpinana Ibu Kota Negara Baru. Adakah UUD 45 atau kekuatasan yuridis yang membenarkan adanya jabatan baru struktural pemerintahan yang sah selain Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kades, Rt? Lalu, di UU mana ditemukan ada istilah kepala otorita ibukota ? Tetapi seperti pengalaman sebelumnya, bahwa cara jitu menabrak UUD dan UU yang ada adalah dengan mengelurkan Perpres/Kepres/Perppu. 

Apalagi pelaksanaan hukum di Indonesia kini semua tergantung Presiden. DPR dan MK mandul di rezim Jokowi. Kekuatan penuh terpusat/tersentral pada satu sosok saja, yaitu Presiden. Sebab, mereka yang di DPR dan MK pun adalah orang-orangnya rezim. So, rezim is the King! Soal UU nya tidak ada? No worry, ada The King yang akan mengeluarkan otoritasnya. Wajar saja bukan, jika kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan penegakan hukum tidak lebih rendah dari lakonan drama. Semua serba demi kepentingan segelintir orang.
Kedua, apasih istimewanya Ahok dimata rezim? Penista agama. lisannya tidak beradab, isi kepalanya hanya bisnis dan citra serta kesemena-menaan. 

Inikah yang dimaksud kerja? Mengajukan nama Ahok di Bos Pertamina, kini bakal jadi Bos ibukota Negara baru.  tidak adakah orang-orag yang layak lagi secara kapabilitas untuk ditunjuk memimpin ibukota Negara baru jikapun harus dipaksakan jabatan itu ada? Mungkinkah ini bukti bahwa Indonesia sedang lost generation of indigenoius? Miris sekali, jika 250 juta warga Indonesia dan 200 juta lebih penduduk muslim dianggap tidak layak dipilih memimpin selain Ahok. Lebih miris lagi, kebanyakan hanya bungkam. Tidak adakah rasa cemburu dihati anak bangsa ini? Tidak adakah rasa ditindas oleh kaum pemodal di negeri sendiri? 

Ketiga, istilah penggunaan pimpinan Ibukota Negara Baru atau kepala otorita. Begini, istilah ini kelihatannya bermakna ambigu. Karena mengandung dua makna. Pertama, pimpinan ibukota Negara yang baru. Frasa ini mengandung makna bahwa pimpinan yang akan ditunjuk untuk ibukota Negara yang baru sedang dibangun di Penajam. Untuk frasa ini, bisa diartikan sebagai ibukotanya yang baru, negaranya tetap Indonesia. Masih aman, karena hanya menunjuk penanggung jawab ibukota Negara Indonesia yang baru nantinya. 

Terlepas kebijakan hukum apa yang melegalkan hal tersebut. Kedua, pimpinan ibukota  Negara baru. Frasa ini tentu bermakna lain dari yang pertama. Kalau pimpinan ibukota Negara baru, bermakna negaranya yang baru. Berarti menyiratkan akan ada suatu Negara dalam Negara, meskipun itu tidak tersurat. Namun semua akan terlihat dengan  pemberian wewenang dan otoritas yang akan dipangku oleh Kepala otoritas Ibukota baru. 

Jika semua dikendalikan oleh kepala otoritas, artinya, ibukota Negara baru terputus hubungannya dengan Presiden bukan? Sesuka hatinya akan memimpin dan mengelola ibukota baru berdasarkan perpu yang dikeluarkan, bukankah seperti sedang membangun Negara kecil dalam Negara pemimpin tertingginya Ahok? Ya, ibarat deal-deal pilitik lah.  Atau sebagai cikal bakal Negara baru untuk kedepannya? Kalimantan menuntut merdeka misalnya, bukankah bisa dijual kata Presiden? Bisa juga sebagai tangga buat Ahok melenggang ke Pilpres nantinya setelah menjabat kepala otoritas ibukota Negara baru. Mengapa tidak mungkin? Jika masih pakai demokrasi-kapitalis, semua kemungkinan tersebut berpeluang terjadi.  

Keempat, ibukota Negara baru bisa juga menjadi Negara khusus bagi kaum investor pembangunnya. Bukankah pembangunan ibukota Penajam adalah syarat dengan kepentingan kapitalis? Para pembangunnya adalah investor-investor swasta raksasa (holding), baik lokal dan internasional. Cuma-cumakah itu dibangun? Hutang bukan? Atau juga karena kontrak bisnis politik demokrasi kapitalis? Maka, ibukota baru akan disandera oleh pemodal sampai pemimpin pusat mampu melunasi hutang-hutang kepada mereka. 

Selama belum lunas, ibukota baru adalah anggunan yang harus dikuasai oleh para pemilik modal (kapitalis). Jika sudah demikian, para kapitalis akan bebas berbuat apapun, membangun apapun, menginvestasi apapun di ibukota Negara baru. Ibarat pulau reklamasi, penghuni pulau adalah meraka yang mampu menyahuti hasrat kapitalis. Karena rakyat biasa tidak akan sanggup hidup di istana-istana reklamasi dan fasilitasnya. 

Jika ibukota Negara baru akan dibangun megah bahkan konon akan menandingi Dubai, siapa yang mampu tinggal disana kalau bukan kalangan-kalangan mereka juga? Adakah penguasa rezim ini berfikir waras sedikit resiko ke depannya untuk keutuhan, dan keselamatan tanah pertiwi dan juga rakyatnya? Jadilah Negara khusus investor/pengusaha bukan?
Kelima,  kejanggalan- kejanggalan pembangunan ibukota Negara baru kian muncul kepermukaan, sehingga wajar jika banyak analisis juga disampaikan terkait bahaya dan juga masa depan Indonesia. Ditambah Presiden dan jajarannya selalu  berkelit-kelit jika berkomentar soal ibukota Negara baru. Misalnya saja, terkait pemindahan semua perkantoran. 

Sebagian  mereka mengatakan, yang ada di Jakarta termasuk kantor kepresidenan, dan yang berhubungan dengan pemerintahan pusat akan dipindahkan ke Penajam. Namun lain lagi dengan penuturan Presiden jokowi yang mengatakan, tidak semua pindah. Dan Presiden kantornya tetap di Jakarta. Hanya sebagian saja yang dipindahkan ke Penajam. Lho? Ibukota Negara akan pindah ke Penajam, Presidennya duduk di Jakarta? Dan bisa jadi, itulah alasan/latar belakang pengangkatan pimpinan ibukota Negara baru. 

Rakyat semakin bingung dan sebenarnya muak dengan kebijakan-kebijakan serta ucapan-ucapan yang inkonsisten pemerintah. Sepertinya mengurus Negara dianggap begitu santai dan tidak ada masalah. Penguasa sesuka hati bicara dan memutuskan apapun tanpa berfikir ke depan ataupun keselamatan bangsa dan rakyatnya.
Indonesia sudah terlalu banyak mengikatkan diri dengan transaksi-transaksi kapitalis, hingga banyak yang berkepentingan. Tidak bisa dihindarkan dan dibatalkan. Dalil mereka banyak. 

Demi kemajuan, kerjasama bilateral, kerjasama persahabatan antarnegara, dan sebagainya. Padahal semua perjanjian itu apalagi dengan Negara-negara kapitalis serakah seperti China dan Amerika adalah bentuk neo imprealisme yang tidak disadari rakyat. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan pemindahan ibukota jika memang mendesak dan dianggap perlu demi kemudahan urusan administrasi rakyat. Atau mengurangi sesak dan tumpukan penduduk di Jakarta . 
Dalam perspektif Islam, tata kota dan administrasi tidak menutupi kemungkinan perlu pembaharuan dan pemindahan. Asalkan betul-betul mendesak demi kemudahan dan kemaslahatan rakyat.  

Pemindahan ibukota Negara misalnya,hal itu juga pernah terjadi dalam pemerintahan Islam. Awal tegak pusat pemerintahan dan ibukota pemerintahan Islam (dawlah Islam) adalah di Madinah. Kemudian dipindahkan ke Baghdad, hingga ke Istambul (Turki). Dan perpindahan itu adalah hal yang wajar dan biasa saja.  Tetapi menjadi luar biasa jika pindahnya ibukota Negara adalah untuk kepentingan pemodal bukan demi rakyat secara keseluruhan. Hanya rakyat pemodal saja yang diberikan service terbaik. 

Selama negeri ini terus mengikatkan diri pada kerjasama asing, hutang luar negeri, dan mengadopsi pemikiran kapitalis, maka wilayah bumi pertiwi, mulai dari sejengkal kemudian pulau demi pulau akan dibagi-bagi untuk para investor dan kapitalis serakah. Penguasa dalam hal ini rezim/pemerintah hanya bisa memuluskan dan memberikan regulasi yang mudah bagi mereka karena sudah terlanjur terikat. 

Maka tidak ada cara yang lain untuk mengakhiri ketergantungan negeri ini terhadap pemilik modal (kapitalis) selain mengganti sistem pemerintahan demokrasi kapitalis yang diadopso negeri ini dengan sistem Islam yang mensejahterakan dan minus investor asing (kapitalis), dan minus hutang luar negeri yang menjerat. Sistem ekonomi Islam dan politik ekonomi Islam akan diberlakukan demi mennyelematkan keuangan Negara, mengurusi kebutuhan pokok dan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai prinsip syariah  yaitu halal-haram. Sehingga berkah dan membawa maslahat bagi semua rakyat dan negeri ini.

Peluang-peluang masuknya investor asing / kapitalis dari sisi ekonomi, politik dan pemikiran akan ditutup rapat-rapat. Sehingga tidak akan ada yang berani bahkan untuk bermimpi sekalipun merampas tanah negeri ini meskipun hanya sejengkal. Apalagi membangun ibukota Negara baru untuk Ahok dan Negara –negara serakah seperti AS dan China. Hanya dengan menjadikan syariat Islam sebagai atauran bernegara, Indonesia akan selamat di masa depan dari perampok-perampok serakah kapitalis global. Wallahu a’lam bissawab.[]

Oleh Nahdoh Fikriyyah Islam/ Dosen Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar