Penanganan Covid 19: Tanggungjawab Negara


Dunia heboh. Ketika tersiar kabar tentang adanya virus baru seperti SARS yang sebelumnya telah menelan banyak korban, masyarakat internasional dilanda kepanikan. Virus itu disebut dengan virus korona (corona virus). 

Diperkirakan kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Propinsi Hubei, Tiongkok. Sejak saat itu, jumlah orang yang diduga telah diserang virus ini semakin bertambah banyak bahkan ada yang meninggal dunia.
Tidak berhenti di Tiongkok, virus korona pun menyebar ke seluruh penjuru dunia. 

Hingga hari ini (18/03) sebanyak 142 negara telah melaporkan ditemukannya kasus ini. Hampir dua ratus ribu (198.426) kasus telah terkonfirmasi dengan angka kematian telah mencapai 7.987 jiwa. Hal ini mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan kondisi ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (PHEIC), atau disebut juga Pandemi COVID 19 (Corona Virus Disease 2019).

Respon Lambat Pemerintah

Menyusul banyak negara yang telah mengkonfirmasi adanya kasus virus korona, Pandemi COVID 19 akhirnya sampai ke Indonesia. Awalnya Indonesia menyangkal. Bahkan terkesan menyombong jika virus korona tidak akan masuk ke negara ini. 

Namun, siapa yang mampu menolak takdir yang ditetapkan oleh Sang Pencipta? Seolah Sang Maha Kuasa ingin menunjukkan kekuatanNya dan mengingatkan kelemahan manusia.

Yang disayangkan adalah respon pemerintah yang terkesan lambat dalam penanganan virus korona. Kasus yang terjadi terlebih dulu di negara-negara lain sepertinya tidak dijadikan pelajaran. 

Jarak waktu sejak diketahui hingga berhasil memasuki negeri ini sebenarnya dapat digunakan untuk mempersiapkan menghadapi virus ini. Mulai dari tindakan preventif hingga penanganan seharusnya sudah dipikirkan untuk dilakukan sebelum si virus datang.

Apa mau dikata, yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia bahkan menjadi bahan olok-olok dunia ketika tersebar foto penyemprotan disinfektan kepada para warganya beredar di dunia maya. Tindakan yang diambil sebagai pencegahan ini  pun dianggap lucu karena dilakukan seperti penyemprotan disinfektan pada tanaman oleh petani.

Penyediaan detektor virus korona melalui deteksi suhu tubuh pun belum ada jaminan bagi yang lolos uji ini. Hal ini karena tingginya suhu tubuh bukan menjadi satu-satunya indikasi terkena virus korona. 

Ditambah lagi adanya masa inkubasi virus yang memungkinkan orang yang terpapar akan lolos dari detektor. Negara tetangga dikabarkan mau meminjamkan alat pendeteksi yang lebih canggih namun ditolak dengan alasan negara ini adalah negara yang berdaulat.

Pemerintah pun terkesan tidak serius dalam menangani penyebaran virus korona. Keterlambatan pengungkapan adanya kasus ini adalah salah satu indikasinya. 

Kepala Negara baru memberikan pernyataan resminya setelah mendapatkan teguran dari WHO untuk menyatakan kondisi darurat dengan diumumkannya Pandemi COVID 19. Informasi tentang kasus ini pun ditutup-tutupi dengan operasi senyap yang pelibatkan badan intelejen. 

Status Bencana Nasional tidak segera diumumkan. Padahal, potensi penyebaran virus ini sangat cepat karena mengikuti deret eksponensial. 

Kebijakan yang diambil pemerintah pun terasa kontra produktif. Jika negara-negara lain telah mengambil langkah pembatasan dan pelarangan warga negara asing untuk masuk ke dalam negeri mereka, pemerintah justru mengucurkan dana hingga 72 M rupiah untuk para influencer agar bisa menarik para wisatawan asing. 

Memang kemudian dilakukan pelarangan masuknya warga negara asing melalui pengumuman Menteri Luar Negeri. Namun, banyak yang mengritik mengapa hal tersebut tidak diberlakukan untuk Tiongkok yang notabene sebagai negara asal penyebar virus korona. 

Bahkan, kedatangan tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari Tiongkok dalam jumlah yang tidak sedikit pun menghiasi laman berita.
Sebagai perbandingan, Malaysia sudah melakukan lock down setelah diumumkan ada tiga orang meninggal akibat virus korona. Bagaimana dengan Indonesia? Sampai tulisan ini ditulis, tercatat sudah 19 orang meninggal dunia. Namun, Indonesia masih bertahan di semi lock down. Hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang “diijinkan” lock down oleh Pusat. Bahkan disebutkan jika ada kepala daerah yang melakukan lock down tanpa seijin Pemerintah, maka akan dikenakan sanksi.

Tidak hanya sampai di situ. Masker wajah  justru diekspor ke luar negeri dalam jumlah besar. Singapura dan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor masker paling tinggi selama Februari (tirto.id 18/3). Padahal, masker dapat digunakankan sebagai perlindungan dari penyebaran virus secara individu dan pastinya akan sangat dibutuhkan masyarakat.

Langkah Pemerintah Pusat yang menyerahkan pada kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus virus korona juga bukan langkah yang strategis. Pemerintah Pusat terkesan tidak mau mengambil tanggung jawab secara penuh terhadap penanganan kasus ini. 

Hal ini tentu saja tidak menyelesaikan permasalahan. Jika suatu daerah tertentu memberlakukan lock down untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus sedangkan daerah lain tidak melakukan hal yang sama, maka kemungkinan penyebaran virus masih dapat terjadi.

Negara Haruslah Bertanggungjawab Penuh

Di zaman Nabi pernah terjadi wabah Tha’un yang mematikan. Beliau saw memerintahkan untuk mengisolasi para penderitanya di tempat khusus yang jauh dari pemukiman penduduk. 

Selama diisolasi, mereka diperiksa secara detil dan dilakukan pengobatan dengan pemantauan ketat. Jika dinyatakan sembuh total, maka diperbolehkan untuk meninggalkan tempat isolasi tersebut.
Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” 

Pesan ini kemudian diambil sebagai solusi jika ada wabah di kemudian hari.
Seperti saat ini, negara-negara telah melakukan langkah lock down kepada rakyatnya untuk menghindari bertambahnya jumlah korban. 

Namun, langkah ini akan dapat berjalan efektif jika tidak dalam satu komando. Karena itu, diperlukan sinergi bersama antara pemerintah dengan rakyatnya. Baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah. 

Dengan kekompakan ini, diharapkan tujuan lock down dapat tercapai dengan baik.
Kepala Negara adalah pimpinan yang bertanggungjawab terhadap seluruh warga negara yang dipimpinnya. Dan tugas seorang pemimpin adalah untuk mengurusi rakyatnya. 

Seorang pemimpin tidak akan memperhitungkan untung rugi dalam urusan rakyatnya. Keselamatan rakyat adalah hal utama yang harus dipikirkan. 

Walapun lock down dapat menyebabkan perekonomian tidak berjalan seperti biasa, langkah ini akan tetap dilakukan.

Sebelumnya, langkah-langkah strategis pun dilaksanakan dengan optimal. Jika diperlukan, Negara akan mengadakan tes massal kepada rakyatnya agar diketahui siapa saja yang sudah terpapar virus sehingga segera mendapatkan pengobatan. 

Transparasi informasi diperlukan agar dapat diambil tindakan yang diperlukan. Penanganan pasien positif virus pun menjadi tanggungjawab Pemerintah. 

Tidak hanya penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang mumpuni, termasuk biaya yang diperlukan meskipun jika jumlahnya sangat besar.

Pada jaman pemerintahan Umar bin Khaththab juga pernah terjadi wabah. Sang Khalifah berkoordinasi dengan sahabat Amr bin Ash untuk menanggulangi wabah ini. Atas ijin Allah swt ,hal ini tidak berlangsung lama sehingga jumlah korban dapat ditekan. Begitulah jika Islam diterapkan secara kaffah. 

Hanya dalam Sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah, akan lahir pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. 

Pemimpin yang hanya takut kepada Allah azza wa jalla saja dan mengajak seluruh rakyatnya dalam ketaatan kepadaNya. Yang dengan ketaatan itu ridho Allah akan dapat diraih. 

Tidakkah kita merindukan pemimpin yang seperti ini? Pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya karena Allah.[]

Oleh: Alfiah Mujahida
MuslimahIdeologis

Posting Komentar

0 Komentar