Penanganan Covid 19, Pemerintah Lamban Rakyat Tertekan


Organsasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) telah menetapkan wabah virus Corona sebagai pandemi dunia. Jumlah pasien positif Covid 19 kini pun terus meningkat cukup signifikan, jumlah terupdate hingga 13 Maret 2020 mencapai 131. 627 kasus yang tersebar di seluruh dunia (kompas.com).

Di Indonesia sendiri, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan total pasien positif corona sudah mencapai 172 orang (kompas.com 17/3/2020). Sejak awal penyebaran virus corona, telah banyak pihak yang telah mendesak Indonesia untuk memastikan keberadaan Covid 19 di Indonesia, namun pemerintah terkesan tak menunjukan keseriusan dalam menangani kasus ini. Bahkan, Mentri Kesehatan Terawan Agus Putranto sempat menantang Universitas Harvard yang memprediksi virus corona telah masuk Indonesia untuk membuktikan langsung hasil risetnya (CNNIndonesia 11/2/2020).

Beberapa kalangan seperti Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan hingga Direktur jendral WHO Tedros Adhanom Ghbreyesus menilai pemerintah Indonesia lamban dalam menangani Corona. Hingga 10 Maret lalu WHO mengirim surat kepada Jokowi untuk menyarankan dengan sangat agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat termasuk mendeklarasikan darurat Nasional (kompas.com 14/3/2020).

Namun kini nasi telah menjadi bubur. Kian hari jumlah pasien positif corona kian bertambah. Pasca kiriman surat dari WHO, Jokowi baru membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, namun sayang lagi-lagi satuan tugas ini mendapat kritik. Puan Maharani menyesalkan pemerintah karna lamban mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penangaan Corona (kontan.co.d 16/3). Menurutnya Gugus Tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat disertai langkah-langkah konkrit untuk penanganan wabah Corona.

Sangat disayangkan pemerintah negeri ini harus menunggu desakan dan tekanan dari banyak pihak hingga WHO agar menetapkan wabah corona sebagai bencana nasional. Bahkan, kebijakan Gugus Tugas Penanganan Corona diserahkan pada kepala daerah dengan bantuan BNPB. Berbagai pihak seperti Wakil Ketua Komisaris dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Putu Supdma selaku Anggota Komisi VI DPR RI juga mendesak agar pemerintah segera melakukan lockdown mengingat virus corona yang semakin sulit dikendalikan, namun pemerintah tetap bersikukuh dan tidak menggubris. Tak heran Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli sampai menyatakan melalui twitternya “Indonesia hari ini A Nation without A Leader” (VIVAnews 15/3/020).

Dalam islam, negara menjadi sentral yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada rakyatnya. Terlebih ketika terdengar wabah di suatu negeri, wajib bagi negara melakukan langkah preventif untuk melindungi rakyatnya. Wabah penyakit menular sudah ditemukan sejak zaman Rasulullah. Saat itu, Nabi sekaligus kepala negara melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terjangkit wabah pes dan lepra. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu”(HR. Bukhori dan Muslim). Nabi juga membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah sebagai tindakan dasar pencegahan meluasnya wabah penyakit dan memberlakukan karantina.

Peran sentral negara dan pemerintah mengharuskannya memberlakukan kebijakan ketat larangan berkunjung warga negara yang terbukti menjadi tempat wabah, hal ini merupakan langkah praktis untuk pencegahan terjangkit wabah. Negara akan memanfaatkan teknologi masa kini untuk melakukan riset tentang kuman-kuman penyebab wabah, menyiapkan alat kedokteran dan obat-obatan terbaik. Fasilitas kesehatan terbaik akan tersedia dengan jumlah yang memadai dan mudah didapatkan oleh siapapun dan kapanpun. Negara wajib bemberlakukan langkah praktis produktif untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Perihal anggaran negara yang bersifat mutlak berbasis baitul mal akan sangat memudahkan negara dalam pembiayaan guna perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu negara memiliki kewenangan yang memadai untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam mengatasi serangan wabah penyakit mematikan.

Negara yang dapat menjadi sentral nan bertanggung jawab penuh atas segala urusan rakyatnya adalah negara yang berlandaskan ketaqwaan pada Allah Ta’ala. Negara yang serius menghantarkan kesejahteraan dengan mengaplikasikan syariat Allah dalam kepengurusan rakyatnya di segala aspek kehidupan. Ialah negara islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bissawab.[]

Oleh Agustin Pratiwi S.Pd

 

Post a Comment

0 Comments