Pemerintah Berani Lockdown?


Beberapa negara telah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus. Jokowi menggarisbawahi pemerintah saat ini berupaya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar penyebaran COVID-19. Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Tutum Rahanta, mengatakan lockdown tak bisa jadi pilihan begitu saja, karena harus mempertimbangkan solusi dari dampaknya. 

Selain itu, menurut Tutum kebijakan lockdown harus benar-benar dipersiapkan, karena konsekuensi saat banyak orang tak bisa keluar rumah maka segala kebutuhan pokok harus tetap tersedia. Ia mencontohkan kebijakan lockdown yang terjadi di Kota Wuhan, asal mula virus corona. Sementara itu, Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman, berpendapat bila opsi lockdown tak dilakukan maka bisa memakai skenario yang dilakukan di Korsel tanpa lockdown. Sarana pemeriksaan corona atau test pack harus sudah disiapkan sehingga orang sudah tahu apakah mereka terjangkit corona atau tidak. Dampaknya ekonomi tak terlalu terganggu dan asalkan disiplin masyarakat. (cnbcindonesia. Selasa.17/03/2020)

Pemerintah telah mengeluarkan statement yang kemungkinan besar tidak akan diralatnya lagi. Apalagi terlihat hanya sedikit pejabat di jajarannya yang berani  protes untuk tindakan keberanian mengambil opsi tidak lockdown ditengah situasi pandemik seperti ini. Faktor apa yang membuat pemerintah begitu enggan dan sulit melakukan lockdown? Untuk menjawab pertanyaan itu membutuhkan argument yang tidak hanya spekulatif tetapi masuk akal.

Pertama, Presiden telah mengatakan hanya akan mengurangi mobilisasi orang dari dan ke suatu tempat, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan. Faktanya, Presiden memang sedang melakukan hal itu untuk dirinya dan kabinetnya. Meskipun Presiden tidak menyampaikan pada media bahwa rapat-rapat dengan kementerian kini sedang berlangsung hanya melalui teleconference meeting. 

Fakta tersebut ia unggah dalam akun twitter milik pribadinya. Terlihat presiden sedang duduk sendiri menghadap monitor dan berbincang dengan salah satu pejabat. Pertanyaannya, lalu kenapa tidak berlakukan saja lockdown jika Presiden dan kabinetnya juga tidak lagi saling kontak face to face? Tidak manjurkah salam sikutnya? Terbukti, dikabarkan bahwa Menhub positif terinfeksi Corona dan tengah diisolasi.

Kedua, kelihatannya mau tidaknya pemerintah untuk mengambil langkah Lockdown tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun lebih kepada kekhwatiran akan kondisi perekonomian dan juga kerugian yang akan ditanggung oleh Negara. Hal tersebut diaminkan oleh Tutum Rahanta, anggota dewan penasihat himpunan pusat perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) kepada CNBC Indonesia, bahwa lockdown akan memberikan dampak buruk bagi sebagian warga yang mata pencahariannya (rezekinya) sehari-hari adalah dari keramaian. 

Tentu akan membuat adanya masyarakat kehilangan penghasilan selama lockdown. Apalagi para pedagang pasar tradisional, seperti sayuran, ikan, dan sebagainya. Tentu mereka akan bingung terus di rumah tanpa adanya masukan keluarga. Tetapi, justru pernyataan Tutum menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah tidak mau mengurusi rakyat kecil. Malah dianggap beban jika mereka tidak bekerja. 

Berapa kebutuhan makan dan bertahan hidup warga tidak mampu selama lockdown? Pemerintah tentu bisa menghitung itu. Pasalnya, dana anggaran kunjungan kerja dan juga rapat-rapat pejabat memakan dana triliyunan rupiah. Bagaimana jika hal tersebut dialokasikan untuk menutupi kebutuan mereka yang tidak mampu selama lockdown? Dalam kondisi genting seperti inilah harusnya rakyat merasakan kehadiran suatu Negara yang masih berdiri tegak.

Ketiga, Tutum juga mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu melakukan hal sama sebagaimana China memberlakukan lockdown dinegaranya. China mampu menanggung semua kebutuhan rakyat saat wabah. Itulah bukti adanya Negara. China telah menunjukkan kepada dunia bahwa China mampu mandiri memenuhi rakyatnya saat kondisi darurat. Dan pemerintah China tidak membiarkan warganya tidak makan atau mati kelaparan saat wabah melanda. Meskipun pemerintah China sendiri juga kalang kabut menghadapi korban yang berjatuhan akibat sok dan kaget tertimpa wabah. Terlepas dari itu, pemerintah China hadir untuk rakyatnya. Bagaimana dengan Indonesia? Malah mengatakan tidak mampu. Bicara soal kemampuan, bukan bicara jumlah pengeluaran saja, tetapi lebih kepada kemauan yang kuat. 

Negara bisa memberlakukan subsidi silang jika memang sedang limit Kas. Sekedar memenuhi makan dan bertahan hidup untuk wilayah-wilayah yang lockdown, rasanya tidak mungkin Negara tidak sanggup. Intinya, Negara absen dan tidak mau repot. Memang Indonesia selalu limit, limit, dan limit jika berurusaan dengan kebutuhan rakyat. Karena anggaran Negara telah ada pso-pos nya dan pos-pos tambahan hanya untuk mereka yang berkepentingan dengan rezim. Bubarkan saja BPIP misalnya, ambil dananya untuk menolong masyarakat menghadapi wabah. Kurangi insentif pejabat pusat, nonaktifkan staff-staff yang tidak perlu. Sebab mereka semua juga sudah kaya raya. Yang kasihan adalah rakyat kecil. Jangan giliran pemilu datangnya ke rakyat kecil, sudah memimpin, merapatnya ke orang-orang kaya.

Keempat, Ketua Apindo Jakarta Nurjaman mengatakan masih ada opsi lain pemerintah selain lockdown jika dianggap sulit. Meniru langkah Korsel tanpa lockdown yaitu memfasilitasi ksehatan dengan menyiapkan alat deteksi corona, sehingga akurat informasi dan data penyebarannya. Tetapi itu juga mustahil dilakukan. Karena butuh modal dan biaya tinggi. Berapa RS yang mau difasilitasi? Menkes juga telah menolak alat-alat canggih deteksi virus dari beberapa Negara termasuk Singapore. Sebab apa? Sebab tidak mampu beli dan kucuran bantuan (hutang) tak kunjung datang. Uang Negara sendiri? Ya mana mampulah. Jadi, apa maunya pemerintah sih? Menunggu korban satu persatu tewas? 

Bahkan jajaran pemerintah sendiri telah dilakukan tes karena suspek wabah yang dikahwatirkan tertular dari kasus Menhub. Presiden juga dilakukan tes, Menkeu, Menkoplhukam, Menhan, dan lainnya. Meskipun hasilnya belum terdeteksi + atau -. Pertanyaannya lagi, jika Indonesia tidak punya alat canggih mendeteksi, lalu kemana sampel itu dikirimkan? Siapa yang memastikan hasilnya positif dan negative kah si korban? Rakyat semakin bingung bukan?

Begitulah wajah Negara yang menerapkan kapitalisme tulen. Nyawa rakyat bukan jadi pertimbangan utama untuk diselamatkan. Namun untung-rugi pengusaha dan juga Negara. Eropa dan Amrika juga sedang menghadapi hal yang sama. Namun mereka tetap hadir ditengah rakyatnya untuk mencegah korban nyawa melayang. Setidaknya ada upaya sesama manusia. Meskipun tentu, Negara-negara kapitalis juga banyak trik dan kebohongan yang disampaikan ke public untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Terlepas dari semuanya, rakyat mereka merasakan kehdiran adanya Negara. Itulah bentuk power dari suatu Negara. Tetapi untuk Indonesia, kasusnya istimewa. Sebab, Indonesia bukanlah Negara mitra kapitalis melainkan mangsa. Mangsa yang telah tersandera dua Negara besar China dan Amerika.

Meskipun alasan pemerintah membawa – bawa kasihan atas nama rakyat kecil jika lockdown, tetapi jika melihat ikatan keakraban relasi RI-China membuat satu simpul bahwa lockdown akan merugikan pengusaha-pengusaha swasta lokal dan asing juga aseng. Ditambah informasi yang terus beredar bahwa WNA China masih terus berdatangan ke Indonesia. Kenapa masih diizinkan? Tentu bukan tanpa alasan krusial. Apalagi jawabannya jika bukan tersandera kerjasama dan hutang. Jadi bukan murni karena kasihan rakyat kecil. Hanya pemanis retorika saja.

Indonesia juga sulit tidak memenuhi seruan WHO untuk mengugumumkan kondisi pandemic. Sebab apa hendak dikata? Indonesia bagian dari WHO tentu harus ikut. Selanjtnya, pemerintah juga tidak bisa mempertangungjawabkan jumlah korban terinfeksi corona sebab tidak punya alat pendeteksi yang akurat. Mau tidak mau, harus tunduk. Apalagi kini telah banyak informasi beredar kenaikan suspek wabah setiap hari terus bertambah. Terlalu berani jika Indonesia melawan kehendak WHO, Apalagi Amerika sendiri sebagai adidaya telah mengumumkan wabah corona sebagai bencana nasional dan status pandemic. Masa Indonesia lebih hebat dari Amerika? Disis lain, kalau tidaka ada korban yang jatuh, nanti apa alasan Indonesia untuk beli vaksin? Vaksin kan perlu segera bagi penderita terinfeksi virus. Entah nanti vaksinnya dari China atau Amerika.

Semua dilemma ini tidak akan terjadi jika negeri tercinta Indonesia diatur dengan syariat Islam. langkah-langkah pencegahan dan penangangnan wabah telah berhasil dilakukan oleh ummat Islam beberapa ratus tahun yang lalu. Solusi cepat dan praktis memang seharusnya lockdown. Apakah untuk wilayah tertentu yang positif terinfeksi dan memakan korban, atau secara keseluruhan sebab wabah telah menyebar. Kemudian, Negara sebagai pengurus rakyat, wajib memenuhi kebutuhan mereka yang berada di wilayah lockdown sebaga tanggung jawab Negara. Jadi tidak akan ada yang merasa berat melakukan dan menerima kondisi darurat saat wabah melanda. 

Negara harus cekatan mencari cara memenuhi kebutuhan hidup saat wabah terjadi, bukan malah memikirkan untung-rugi ekonomi saja. Nyawa adalah perkara urgent yang harus segera ditolong dalam perpekstif Islam. Jadi, tidak akan terjadi keluyuran jika lockdown. Negara akan menjaga, dan rakyat juga sabar serta tawaqqal. Wajar saja jika rakyat hari ini banyak membangkang, sebab penguasa terlalu sering berbohong. Dalam kondisi penguasa peduli sekalipun, rakyat sudah tak peduli. Ibarat pepatah, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya. Harusnya pemerintah sadar sepenuhnya bukan menyalahkan rakyat suutuhnya.

Semoga wabah ini segera berlalu. Seiring arus kapalisme juga ikut hanyut. Jika ini adalah musibah, tentu akan membawa berkah. Dalam setiap kesulitan pasti akan membawa kemudahan. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fenomen ini lebih arif dan bijak dijadikan menjadi penyadaran bagi umat dan rakyat akan abainya kapitalisme mengurusi manusia bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. 

Belum lagi nanti nyawa akan dipertaruhkan dengan mahalnya pengobatan wabah dan vaksin yang akan ditawarkan. Bagaimana Negara ini akan membelinya? Jika mengurusi makan saja tidak mampu? Hutang lagi? Sudahlah. Permainan busuk kapitalisme sesungguhnya semakin terlihat dan tercium baunya bagi orang-orang yang sadar. Ummat Islam dan Negara-negara tak punya kekuatan seperti Indonesia akan terus jadi mamgsa bisnis kapitalis global dengan memanfaatkan segala situasi yang terjadi. Sudah saatnya, Indonesia dan kaum muslimin seluruhnya bergandeng tangan mengakhiri kelalaian yang 99 tahun telah berjalan. Bisa saja, dosa – dosa kita karena mengabaikan dan meninggalkan syariat Islam menjadi alasan mengapa ummat dan negeri ini selalu dirundung banyak masalah. Dan tak kunjung berhenti. Baik masalah internal negeri juga dikte dari kaum kafir kapitalis Barat.

Harapan Indonesia untuk bangkit dan mandiri hanyalah satu. Dengan menjadikan Islam sebagai aturan dalam kehidupan. Menjadikan syariat sebagai hukum bernegara. Insyaallah, apapun masalahnya, Islam mampu memberikan solusinya dengan tuntas. Wallahu a’lam bissawab.[]


Oleh Nahdoh Fikriyyah Islam/ Dosen dan Pengamat Politik

 




Post a Comment

0 Comments