Pemberdayaan Perempuan Ilusi Pengentasan Kemiskinan


Kemiskinan memang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan memiliki beberapa kriteria diantarnya ketidakmampuan mencukupi kebutuhan sehari-hari baik pangan,sandang dan tempat tinggal. Miskin erat kaitannya juga dengan hidup tidak sehat, tidak bisa pergi kesekolah, tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk berobat dan lain-lain, sehingga setiap negara pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah tersebut agar dapat menurunkan angka kemiskinan.

Berbicara soalnya kemiskinan sudah menjadi jamak ditengah-tengah masyarakat bahwa salah satu penyumbang terbesar terhadap angka kemiskinan adalah kaum perempuan,khusus perempuan yang tidak produktif. Perempuan yang tidak produktif dianggap menjadi beban bagi negara, dan hal inilah yang menjadi cikal bakal munculnya pemberdayaan perempuan, agar perempuan berdaya guna menghasilkan pundi-pundi rupiah yang akan mampu mendongkrak ekonomi negara.

Sebagaimana dilansir oleh JatengProv.go.id : Semarang-Pemerintah provinsi Jateng terus menggenjot penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi salah satu langkah yang dipilih. Dari sumber yang sama; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Winarna mengatakan, diakui, perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga mempengaruhi kemiskinan hingga mencapai angka 40 persen, "katanya di sela Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi di Wisma Perdamaian, Senin (11/2/2019).

Fakta diatas hanya menunjukkan perempuan dianggap sebagai sumber masalah kemiskinan, sehingga solusi yang diambil adalah pemberdayaan perempuan, namun realitasnya, solusi pemberdayaan perempuan yang sudah berjalan sejak lama, bahkan sebelum bpfa+25 di Beijing tidak membawa keberhasilan apapun bahkan bisa dikatakan telah gagal. 

Kemiskinan yang dialami kaum perempuan bukanlah kemiskinan yang berdiri sendiri. Faktor yang paling memengaruhi adalah kemiskinan struktural sebagai akibat penerapan sistem yang diterapkan.Hal ini hanyalah akal-akalan kaum gender untuk membuat para perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah publik. Menganaktirikan peran domestiknya demi meningkatkan ekonomi negara.

Hasilnya, para perempuan terlena dan melupakan jati diri mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Semua ini berawal dari sebuah paradigma. Paradigma kebebasan dan hak menuntut kesetaraan. Adanya ketimpangan sosial yang berimbas pada perempuan tidak lepas dari sistem ekonomi kapitalis yang tengah diterapkan dunia.

Tak ada korelasi antara kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan. Justru derasnya arus pemberdayaan perempuan menimbulkan masalah baru. Angka gugat cerai meningkat. Ketahanan keluarga rapuh. Anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Semua itu terjadi akibat kaum ibu yang keluar bekerja. 

Memang benar, berdaya bagi perekonomian, namun tak berdaya menghadapi konflik keluarga yang juga berimbas pada kualitas generasi. Masihkah pemberdayaan perempuan relevan mengentaskan kemiskinan? Sementara program pemberdayaan itu malah memunculkan problem baru yang kian menganga.

Sejatinya, Islam sudah memiliki seperangkat aturan untuk mengatasi problematik yang melanda kaum perempuan. Kemiskinan bukan saja menimpa kaum perempuan. Kemiskinan bermula dari rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, beban hidup yang makin berat, malas bekerja, serta keterbatasan sumber daya alam maupun modal.

Dalam hal ini, Islam akan memberlakukan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Sebab, keduanya adalah hal yang wajib dipenuhi negara. Mengenai lapangan kerja, Islam juga akan memberi ruang seluasnya bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Yang tidak punya pekerjaan akan dipekerjakan. Yang malas bekerja akan diberikan ketegasan agar mereka menunaikan kewajibannya.
Merekalah tulang punggung ekonomi. Perempuan berfokus diri mendidik dan membentuk generasi berkualitas. 

Perbedaan kewajiban bukan berarti memarginalkan peran perempuan. Namun, mengoptimalkan peran masing-masing sesuai fitrah mereka diciptakan. Meski kaum gender mengklaim bahwa pemberdayaan perempuan mampu mengentaskan kemiskinan. Pada faktanya, dominasi perempuan di berbagai sektor publik malah menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial bahkan kriminalitas yang rentan dihadapi kaum perempuan. Sebab, apa yang mereka gagas telah melawan fitrah. 

Dalam hal fisiologis dan psikis, laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Namun, hal itu dipaksakan setara atas nama gender.
Dalam hal hak publik, Islam tak membedakan keduanya. Layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya diberikan hak yang sama. Islam justru mendorong agar kaum perempuan kuat iman dan cerdas ilmu.

Tujuannya, agar mereka mampu mendidik anak dengan baik. Agar ketahanan keluarga kukuh, tak mudah dipicu dengan perselisihan tak perlu. Sebagaimana yang dialami keluarga dalam kapitalisme.
Penindasan dan ketidakadilan hingga berimbas kemiskinan pada kaum perempuan sesungguhnya bermula dari sistem kehidupan yang sekuler kapitalistik. Atas nama pemberdayaan, perempuan dieksploitasi. 

Padahal, problem kemiskinan adalah tanggung jawab negara, bukan beban perempuan. Kemiskinan bisa tuntas bilamana dunia mau menerapkan sistem Islam dalam institusi Khilafah. Dengan Khilafah, perempuan mampu lepas dari belenggu kemiskinan, penindasan, dan kriminalitas.[]

Oleh : Luluk Afiva (Praktisi Pendidikan)


Post a Comment

0 Comments