Omnibus Law, Peraturan Keruh untuk Buruh


Gelombang aksi tolak RUU Omnibus Law terus bergulir. Ribuan buruh di Tangerang menggelar aksi tolak RUU Omnibus Law pada Selasa, 3/3/2020. Aksi tersebut diwarnai aksi blokir jalan masuk ke kawasan industri Cikande Estate Serang. Mereka memaksa buruh yang berniat masuk kerja untuk berdemo. (liputan6.com, 3/3/2020). 

Sebagaimana diberitakan kontan.co.id, 6/1/2020,DPR resmi masukkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) sapu jagat atawa omnibus law dalam daftar prioritas pembahasan tahun ini.  Tiga RUU tersebut resmi masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2020 sejak  Senin, 6 Januari 2020.

RUU Omnibus Law ini salah satunya akan merevisi UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan menuai reaksi. Tidak heran diperkirakan sebanyak 100 ribu massa dari seluruh provinsi di Indonesia akan turun dalam aksi menolak RUU tersebut.

Omnibus Law adalah satu UU yang memuat regulasi baru untuk merevisi sekaligus beragam atau banyak UU terkait. Makanya disebut UU sapu jagad. Terkait ketenagakerjaan, banyak regulasi yang akan direvisi oleh Omnibus Law ini yang dianggap merugikan pekerja. Karena itu buruh akan protes dan menolak rencana pemberlakuan UU ini. 

Beberapa pasal yang dikritik yang merugikan buruh. Diantaranya tentang upah yang berdasarkan pada jam kerja –bukan upah borongan sebagaimana selama ini berjalan–. Hal ini ditolak buruh karena menghilangkan kepastian pendapatan buruh setiap bulannya. Lainnya, penghapusan UMK dan UMSK, padahal kebijakan turunan UMR ini dianggap sebagai campur tangan nyata negara untuk memberi jaminan pada buruh agar memperoleh upah yang memadai untuk hidup di kota tertentu yang biayanya living cost-nya relatif tinggi.

RUU ini juga berpotensi menghilangkan pesangon, menggunakan pekerja outsourcing dan pekerja kontrak seumur hidup dibebaskan sebebas-bebasnya. Outsourcing dan kontrak juga terancam tidak akan mendapat pesangon. Outsourcing ini digunakan secara bebas di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batasan waktu. Sedangkan pekerja kontrak seumur hidup dibebaskan tanpa batas waktu dan jenis pekerjaan. RUU ini juga berpotensi menghilangkan jaminan sosial. Karena buruh kontrak, outsourcing dan upah dibayarkan per jam maka jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akan hilang.

Sementara itu, pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesepakatan, dalam RUU ini ketentuan yang mengatur segala upaya agar tidak terjadi PHK akan dihilangkan. Sampai peraturan bahwa tenaga kerja asing dibebaskan bekerja di Indonesia tanpa harus menerima izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja.

Kebijakan-kebijakan ini jelas sangat zalim. Di satu sisi seolah lebih mendengar aspirasi pengusaha dibanding harapan kaum buruh. Apalagi bila dikaitkan dengan omnibus law lain soal regulasi pajak, yaitu pengusaha akan mendapat banyak insentif pajak. Jelas menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat. Jadi, apakah benar segala kebijakan ini tercipta untuk rakyat?

Tampaknya seolah seolah demikian. Namun faktanya banyak pihak yang menilai sebaliknya. Investasi yang digempurkan bukan untuk menambah lapangan pekerjaan tetapi lebih untuk menjejalkan keuntungan kepada penguasa. Aturan demi aturan yang digaungkan untuk para pekerja juga tidak bersahabat bagi keadaan hidup mereka. Alih-alih kehidupan buruh semakin sejahterah, sebaliknya semakin buram dan keruh.

Hali ini tentu berbeda dengan Islam yang menyelasaikan masalah secara solutif. Bukan seperti rezim ini, yang doyan menumpuk masalah. Dalam Islam kaum buruh adalah bagian dari rakyat yang wajib diurus dan disejahterakan. Menjadi kewajiban negara menyediakan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Negara juga wajib membuat regulasi yang mengayomi dan melindungi buruh. Bukan sebaliknya melindungi kepentingan para kapitalis.

Khilafah akan memastikan upah ditentukan berdasar manfaat kerja yang dihasilkan oleh pekerja dan dinikmati oleh pengusaha/pemberi kerja tanpa membebani pengusaha dengan jaminan sosial, kesehatan, dan JHT/pension. Sebab segala pelayanan tersebut, baik jaminan kesehatan, pendidikan dan sosial, menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan  menyediakannya secara murah dan berkualitas bahkan gratis.

Di satu sisi, negara juga dilarang menjadi tukang palak yang banyak memungut pajak dan retribusi di segala lini. Negara hanya diperbolehkan memungut pajak, jika kas negara kosong. 

Dari pemaparan di atas, hanya Islam satu-satunya solusi nan solutif bagi problematika antara buruh dan pengusaha. Sistem paripurna yang niscaya membuat buruh dan pengusaha sama-sama sejahtera. Inilah sistem yang hari ini dibutuhkan kaum buruh, yang menghadirkan peran negara secara utuh untuk menjamin terpenuhinya hajat asasi rakyat. Serta meregulasi hubungan harmonis tanpa konflik antara buruh dan pengusaha. Wallahu’alam bisshawab.[]

Oleh Fajrina Laeli
STIE Insan Pembangunan

Posting Komentar

0 Komentar