Menggugat Kebijakan Berbasis Kesetaraan Gender


Pandangan yang menyatakan ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan hanyalah asumsi. Realitas kehidupan di seluruh dunia sebaliknya jelas menunjukkan semua problem sosial, ekonomi, keamanan disebabkan tatanan kehidupan dunia diatur dengan sistem kapitalistik yang sekuler.

Termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di bawah dikte Barat setiap negara melakukan langkah-langkah, seperti pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk meliberalkan kaum perempuan dengan dalih kesetaraan.

Setelah kaum feminis susah payah beberapa dekade memperjuangkan gagasan absurdnya, toh tetap saja perempuan berada dalam jerat masalah perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) melonjak. Pada 2019 terjadi 2.341 kasus naik 65 persen dari tahun sebelumnya 1.417. Sebanyak 770 kasus inses, kekerasan seksual  571 kasus dan kekerasan fisik 536 kasus. 

Kasus kekerasan terhadap perempuan pun turut meroket. Terjadi 431.471 kasus (2019) setelah tahun sebelumnya mencapai 406.178 kasus. Dalam satu dekade kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen atau 8 kali lipat. Tak tertinggal pengaduan cyber crime sebanyak 281 kasus atau naik 300 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 97 kasus.

Padahal sebanyak 118 kursi (21 persen) dari total 575 kursi di DPR telah diisi oleh perempuan. Jumlah tersebut meningkat 22 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya 97 kursi perempuan. Pimpinan DPR pun telah diisi perempuan. Bahkan sejumlah kementrian memberikan ruang kepemimpinan bagi perempuan, termasuk kepala daerah perempuan.

Terang benderang bukti kesalahan cara pandang kaum feminis. Solusi problem perempuan bukanlah kesetaraan gender. Tidak ada korelasi kepemimpinan dan keterwakilan perempuan dalam politik dengan penuntasan masalah perempuan.

Kebijakan Berbasis Kesetaraan Gender Solusi Salah Arah

Doktrin feminisme tak menemukan realita lapang. Berbagai peristiwa yang diklaim kaum feminism sebagai masalah perempuan, faktanya juga jamak menimpa laki-laki meski dengan prosentase berbeda. 

Masalah perempuan dan anak sebagaimana masalah yang dialami laki-laki. Perempuan dan laki-laki adalah rakyat yang berhak mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara. Baik kebutuhan asasi individu: papan, sandang, pangan, serta kebutuhan asasi kolektif: pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Peran sentral negara saat ini justru sengaja dihilangkan untuk memenuhi fungsi pelayanan. Kebijakan negara keseluruhan mengharamkan subsidi bagi rakyat. Rakyat dituntut berdikari, sementara negara mengobral aset-aset publik kepada korporasi (asing), minus swasembada membuka lebar kran impor.

Artinya kekerasan perempuan di ruang publik, hanyalah imbas kesalahan pandangan negara terhadap perempuan. Perempuan bukan lagi kehormatan yang wajib dijaga. Perempuan bagai sapi perah, diperas untuk menutupi kegagalan negara mewujudkan kesejahteraan. Kebijakan yang ada hanya demi kepentingan korporasi. Perempuan dibodohi, dieksploitasi dengan jargon disetarakan dengan kaum laki-laki.

Kekerasan perempuan dalam ranah privat terjadi ketika berubah pandangan tentang kehidupan suami istri sebagai sahabat menjadi hubungan layaknya rekan kerja, bersifat materialistis. Negara gagal mencetak laki-laki menjadi qowwam dalam rumah tangga yang mampu memberikan nafkah layak serta mengayomi istri dan anaknya. Keluarga tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. 

Tuntutan ekonomi keluarga pun mendorong perempuan keluar dari rumahnya yang tak lagi nyaman dan aman.
Semua kegagalan negara bermuara pada satu perkara, kesalahan negara mengadopsi sistem kapitalisme-neoliberal. Hilangnya fungsi pelayanan dan perlindungan negara terhadap rakyat termasuk perempuan dan anak menjadikan negara kehilangan visi. 

Negara tak berkutik menghadapi pressure lembaga-lembaga dunia untuk meratifikasi seluruh undang-undang dan konvensi internasional berbasis kesetaraan gender.
Siapa yang benar-benar berbuat tulus tanpa pamrih untuk kaum perempuan dan anak dalam sistem sekuler hari ini? Mana kebijakan yang murni untuk membela kehormatan perempuan dan anak (perempuan) tanpa kompensasi bagi benefit korporasi? “Saya Generasi Kesetaraan: Menyadari Hak Perempuan” hanyalah topeng korporasi global terhadap generasi.

Penuntasan Masalah Perempuan dan Anak Cukup dengan Syariah Kaffah
Islam memposisikan perempuan sebagai kehormatan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh negara. Kewajiban ini ditetapkan dengan dalil-dalil syariah yang rinci. Setiap peluang kecil yang bisa merendahkan perempuan dan anak ditutup rapat oleh syariah. Penjagaan total ini mengharuskan negara ada sebagai institusi politik Islam yang kuat dan berskala global. Sebab perempuan ada di seluruh jengkal bumi Allah SWT. Di mana ada manusia di sana pasti ada perempuan.

Syariah Islam melindungi perempuan dari setiap tindak eksploitasi ekonomi, baik oleh individu, korporasi lokal dan . Negara Khilafah menetapkan hukum wajib bagi laki-laki menafkahi perempuan dalam berbagai kondisi dan hukum kebolehan wanita bekerja secara balance dengan tanggung jawab utamanya menjadi ibu dan manager rumah tangga. Selamanya syariah tidak membebani perempuan untuk bekerja menafkahi diri sendiri dan anaknya dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga. Perempuan adalah permaisuri di rumah mereka.

Negara diberi mandat oleh syariah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi-kaum laki-laki sampai mereka mampu menafkahi keluarganya secara layak sebagaimana taraf hidup masyarakat. Mekanisme Baitul Maal menjamin ketersediaan anggaran pembiayaan untuk pemenuhan perintah syariah ini. Kemiskinan tidak akan menghantui keluarga-keluarga dalam negara penerap syariah kaffah.

Syariah Islam melindungi perempuan dari setiap potensi tindak kekerasan fisik dan psikologis dalam ranah privat dan publik. Islam memerintahkan suami untuk bergaul secara ma’ruf kepada Istri dan anak dalam bingkai ketaatan kepada allah SWT. Islam melarang suami untuk mencari-cari alasan menyakiti istrinya. Islam mewajibkan perempuan menutup aurat dalam kehidupan umum, larangan menjual minuman keras, larangan media berkonten kekerasan, pornografi dan pornoaksi. Islam juga menerapkan sanksi tegas bagi pelaku kriminal.

Dalam sistem Islam, tidak ada perempuan yang mengais rezeki menjadi TKW, mengemis sesuap nasi di negara kafir dengan resiko pelecehan dan kekerasan. Human trafficking tuntas dengan penerapan syariah Islam secara kaffah. 

Tidak ada anak-anak broken home dan stunting akibat hilangnya peran orangtua.
Dalam menjaga kehormatan perempuan syariah tidak berhitung anggaran dana. Pelecehan terhadap seorang perempuan warga negara Khilafah di manapun itu, mewajibkan negara untuk bertindak cepat dan tegas meski harus mengerahkan sejumlah satuan kepolisian atau bahkan militer. Sebagaimana kasus pelecehan seorang muslimah oleh Yahudi Bani Qainuqa’ pada masa Rosulullah SAW. Bani Qainuqa dihukum setelah dikepung selama 15 hari oleh pasukan kaum Muslimin. Ataupun pada masa Khalifah Al Mu’tashim Billah atas jeritan seorang perempuan yang dilecehkan oleh tentara Romawi. Sekitar 3.000 tentara Romawi tewas terbunuh dan sekitar 30.000 menjadi tawanan kaum Muslimin dalam misi penyelamatan kehormatan seorang perempuan. 

Dalam Islam pemimpin negara, kepala daerah, panglima perang adalah wajib laki-laki, muslim, berakal, baligh, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kepemimpinan. Penerapan syariahlah yang menjamin kehormatan perempuan. Sebaliknya, tanpa penerapan syariah kaffah oleh negara mustahil kehormatan perempuan terjaga. Menuduh syariah islam sumber kekerasan terhadap perempuan bagai pepatah buruk muka cermin dibanting. Sistem kapitalisme-sekuler inilah biang kerok masalah dunia termasuk masalah perempuan di seluruh dunia.

Realitas negara bangsa pun turut.mempersulit penuntasan masalah perempuan. Muslim Arab Saudi tak mampu menolong perempuan dan anak-anak Yaman yang kelaparan. Muslim Indonesia tak berdaya melihat perempuan Rohingya dianiaya, Muslim Turki lemah menyelamatkan perempuan Uighur. Muslim Eropa terhalang menyelamatkan perempuan Kashmir.

Muslimah di seluruh dunia membutuhkan Khilafah yang satu untuk menerapkan syariah kaffah. Bukan pasal-pasal hasil konvensi konferensi negara-negara penjajah berkedok mengangkat perempuan dengan jargon kesetaraan gender.[]

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si (Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Post a Comment

0 Comments